Cabup Simalungun Dimintai Mahar Rp500 Juta

Fredy WansyahFredy Wansyah - Selasa, 28 Juli 2015
Cabup Simalungun Dimintai Mahar Rp500 Juta

Ilustrasi (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Bakal calon bupati (Cabup) Simalungun, Sumatera Utara, Kabel Saragih, mengaku dimintai uang mahar agar memperoleh dukungan kursi di DPRD Simalungun.

"Anak buah saya melapor satu kursi dimintai Rp500/. Kalau 10 kursi Rp5 miliar," kata Kabel, di kantor Formappi, Matraman, Jakarta, Selasa (28/7).

Mantan pegawai Departemen Sosial ini mengaku, tidak tahu siapa yang meminta karena melalui anak buahnya. Namun, ia juga mengaku selama proses pemilihan kepala daerah ini dirinya kerap didekati calo untuk memuluskan pencalonan sebagai bupati Simalungun.

"Ada yang ngaku-ngaku, saya dekat ini, dekat ini," katanya.

Kabel sendiri telah mengikuti fit and proper tes di Partai PDIP, Golkar, Nasdem dan PKS. Dia membutuhkan 10 kursi DPRD agar bisa lolos saat mendaftar ke KPU Simalungun.

"Kalau DPRD yang minta segitu, saya bayar. Tapi ada kwitansinya, lalu saya laporkan ke Polisi atau partainya," tandas dia. (mad)

Baca Juga:

KPK Geledah Kantor PTUN Medan dan Rumah Dinas Tersangka

KPK Beri Sinyal Ada Tersangka Baru Kasus PTUN Medan

Halal Bihalal, Ahok Undang Anggota DPRD DKI Jakarta

#DPRD
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Gerakan Rakyat menilai usulan Pilkada via DPRD sebagai langkah mundur reformasi dan permufakatan elit yang mengancam demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Pilkada langsung yang digelar setiap lima tahun dinilai menyerap biaya besar yang berdampak pada anggaran negara.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai, jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, potensi politik transaksional justru semakin besar.
Frengky Aruan - Minggu, 04 Januari 2026
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Indonesia
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Terkait anggapan bahwa usulan tersebut tidak konstitusional, Eddy menegaskan telah tersedia mekanisme hukum untuk mengujinya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Desember 2025
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Indonesia
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Partai Gerindra mengikuti jejak Golkar, yakni mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Indonesia
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan
Penolakan ini merespons wacana yang digulirkan oleh Partai Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) baru-baru ini.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Desember 2025
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan
Indonesia
Ritel Moderen Jual Makanan Berfomalin, Pengawasan Pangan Jadi Sorotan
DPRD menduga temuan ini bukan kasus tunggal, melainkan berpotensi menjadi fenomena gunung es.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
Ritel Moderen Jual Makanan Berfomalin, Pengawasan Pangan Jadi Sorotan
Bagikan