Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, menyebut Kongres Luar Biasa (KLP) Partai Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, merupakan cermin brutalitas demokrasi di era Presiden Jokowi.
"Kalau (KLB Deli Serdang) ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini bukan hanya abal-abal tapi brutalitas demokrasi terjadi di negara ini pada periode kepemimpinan Pak Jokowi," kata Bambang.
Baca Juga:
Bantah Pernyataan Kubu Moeldoko, Kemenkumham Akui Belum Terima Dokumen Hasil KLB Demokrat
Hal itu disampaikan BW, sapaan Bambang Widjojanto, saat mendampingi pengurus DPP Partai Demokrat menggugat 10 orang kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jumat (12/3).
Diketahui, DPP Partai Demokrat kubu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjuk BW dan sejumlah advokat sebagai kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi.
BW mengungkapkan alasanya menerima pinangan untuk menjadi kuasa hukum Partai Demokrat. Menurut BW, ada masalah fundamental yang hari ini sedang terjadi di bangsa ini khusunya terkait hak parpol.
"Hak parpol yang diakui secara sah aja bisa diobok-obok dengan brutal kaya gini, maka kemudian negara kita sedang terancam," ujarnya.
Menurut BW, KLB Deli Serdang akan menjadi preseden buruk dalam proses demokrasi dan mengancam eksistensi partai politik.
"Ini yang diserang negara, kekuasaan dan pemerintahan yang sah bukan hanya sekedar Partai Demokrat," tegas dia.
Baca Juga:
Penggagas KLB Demokrat Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum
Apalagi, lanjut BW, status Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresiden (KSP) merupakan representasi Presiden yang juga simbol negara.
"Simbol negara ada di situ. Kami ingin gunakan hukum dan memuliakan hukum melalui pengadilan ini. Mudah-mudahan hukum akan berpihak dan berpijak pada kepentingan dan kemaslahatan demokratisasi," tutup BW. (Pon)
