Headline

Buwas Tegaskan Indonesia Tak Perlu Impor Beras Sampai Juni 2019

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 26 Oktober 2018
Buwas Tegaskan Indonesia Tak Perlu Impor Beras Sampai Juni 2019

Dirut Bulog Budi Waseso atau akrab disapa Buwas (MerahPutih/ Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Stok beras nasional menurut pengakuan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau akrab disapa Buwas masih aman dan bisa memenuhi kebutuhan beras hingga akhir tahun. Bahkan menurut Buwas, stok beras nasional saat ini bisa bertahan sampai Juni 2019 sehingga tak perlu impor beras lagi.

"Ketersedian beras mencukupi hingga pertengahan tahun depan. Semua gudang Bulog penuh, jadi tidak perlu impor," katanya saat meninjau gudang beras Bulog Divre Sumbar di Padang, Jumat (26/10).

Menurut Buwas berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini Indonesia tengah surplus dalam produksi beras sehingga pihaknya berani menjamin ketersediaan beras di seluruh wilayah Indonesia aman.

"Kita pastikan ketersediaan beras untuk masyarakat aman. Terjamin dari segi kualitas, dan harganya juga terjangkau," ujarnya.

Stok beras di gudang Bulog
Petugas Bulog memeriksa stok beras medium di gudang beras Perum Bulog (ANTARA FOTO/Rahmad)

Budi Waseso bahkan memprediksi jika cuaca baik dan hasil produksi padi Januari-Juni mencukupi, tidak perlu impor beras hingga akhir 2019.

"Saya tidak bilang tidak boleh impor. Tapi kalau produksinya baik, memang bisa saja tidak impor," kata Buwas.

Badan Pusat Statistik merilis data produksi padi nasional dari Januari-September 2018 bila dikonversi menjadi beras dengan angka koversi Gabah Kering Giling (GKG) ke beras setara 28,47 juta ton beras.

Sementara potensi produksi beras Oktober-Desember masing-masing 1,52 juta ton, 1,2 juta ton dan 1,22 juta ton. Jadi total produksi beras dari Januari-Desember 2018 diperkirakan mencapai 32,42 juta ton.

Sebagaimana dilansir Antara, konsumsi beras nasional periode Januari-Sepetember 2018 mencapai 22,11 juta ton. Sedangkan konsumsi beras Oktober diperkirakan mencapai 2,51 juta ton, kemudian November 2,43 juta ton dan Desember 2,51 juta ton. Jadi total konsumsi beras domestik mencapai 29,57 juta ton.

Berdasarkan angka itu, neraca beras tahun ini diperkirakan terjadi surplus 2,85 juta ton.

Kunjungan Budi Waseso didampingi Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan Kepala Bulog Divre Sumbar Suharto Djabar.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kontroversi Politisi Sontoloyo, Djarot: Namanya Manusia Bisa Marah Toh

#Stok Beras #Impor Beras #Data Pangan #Komjen Buwas
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Harga Pangan Strategis Terbaru 11 Desember: Cabai Rawit, Bawang Merah Hingga Beras Meroket
PIHPS juga mencatat kenaikan signifikan pada jenis cabai lainnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Desember 2025
Harga Pangan Strategis Terbaru 11 Desember: Cabai Rawit, Bawang Merah Hingga Beras Meroket
Indonesia
Harga Pangan Merangkak Naik, Ini Alasan Kemendag
Untuk cabai merah dan cabai rawit, Budi menegaskan asosiasi produsen menyampaikan tidak ada masalah dari sisi produksi, namun cuaca yang kurang baik membuat aktivitas panen menjadi terkendala.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Desember 2025
Harga Pangan Merangkak Naik, Ini Alasan Kemendag
Indonesia
Harga Bapok Terbaru 7 Desember 2025: Cabai Rawit Melambung Sendiri, Mayoritas Pangan Malah Kompak Turun Drastis
Penurunan harga juga terjadi pada kelompok daging dan telur
Angga Yudha Pratama - Minggu, 07 Desember 2025
Harga Bapok Terbaru 7 Desember 2025: Cabai Rawit Melambung Sendiri, Mayoritas Pangan Malah Kompak Turun Drastis
Indonesia
Stabilitas Harga Pangan Jelang Nataru 2025/2026, Mendag Waspadai Faktor Cuaca
Biasanya kan Nataru yang perlu diantisipasi adalah cabai
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Stabilitas Harga Pangan Jelang Nataru 2025/2026, Mendag Waspadai Faktor Cuaca
Indonesia
Makan Bergizi Gratis Diklaim Tidak Berpengaruh ke Lonjakan Harga Pangan, Kenaikan Akibat Hujan
lonjakan harga bahan pokok di berbagai daerah disebabkan oleh faktor cuaca pada musim hujan, sehingga banyak para petani mengalami gagal panen.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
Makan Bergizi Gratis Diklaim Tidak Berpengaruh ke Lonjakan Harga Pangan, Kenaikan Akibat Hujan
Indonesia
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Temuan Ombudsman memunculkan sorotan tajam dari DPR RI yang meminta pemerintah segera melakukan pembenahan reformasi sistem tata kelola beras nasional.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Indonesia
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Indonesia
Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 4 November 2025 baru menyalurkan 577 ribu ton atau 38,49 persen dari target 1,5 juta ton.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
 Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Indonesia
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
tim akan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan daerah dan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) setempat untuk memastikan pengawasan distribusi beras dilakukan secara transparan dan terkendali.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Bagikan