Butuh Ketegasan Gubernur Atasi Polusi Udara di Jakarta


Polusi udara di Jakarta. Foto: Twitter/@BanyuSadewa
MerahPutih.com - Polusi udara di Jakarta dinilai sudah sangat berbahaya untuk kesehatan warganya, terutama pada anak-anak. Persoalan ini harus segera diselesaikan guna menyelamatkan kesehatan masyarakat.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana mengatakan, polusi di ibu kota bukanlah masalah yang sederhana untuk diselesaikan. Maka kata dia, ketegasan gubernur paling diandalkan dalam membenahi masalah lingkungan ini.
Baca Juga
"Penyelesaiannya tak mudah, perlu integrasi di banyak lini. Butuh sosok gubernur yang tegas, visioner, dengan agenda kerja yang progresif, dibanding yang berpikiran sederhana dengan mempromosikan kendaraan listrik dengan Formula e sebagai upayanya mengurangi polusi," tutur Justin, Selasa (6/6).
Justin menilai ada dua hal utama yang perlu dibenahi, mulai dari pembatasan kendaraan bermotor, hingga perbaikan tata ruang di DKI yang begitu semrawut.
"Kontributor utama atas buruknya kualitas di DKI Jakarta memang polusi akibat kendaraan bermotor," ujarnya.
PSI Minta Anies Turun ke Lapangan Cek Industri Penghasil Polusi
Berdasarkan data Korlantas Polri pada 2022, ada sekitar 26 juta kendaraan di Jakarta. Hadirnya kendaraan itu menjadi penyumbang polusi udara di ibu kota. Sejauh ini pun, kata dia, belum ada upaya tegas dari pemerintah dalam mengendalikan populasi kendaraan bermotor ini.
"Pembatasan penggunaan kendaraan bermotor bisa dilakukan dengan WFH, penegakkan aturan pemilik mobil wajib punya garasi, pengetatan uji emisi yang, menaikkan tarif parkir, penindakan parkir liar, juga menyediakan transportasi umum yang aman dan nyaman," ucap justin.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini meminta Pemprov DKI melakukan perbaikan tata ruang seperti menyediakan rumah susun nyaman terjangkau untuk relokasi pemukiman padat-kumuh kota.
"Hunian yang terkonsentrasi (rumah susun) akan memudahkan pemprov untuk mengintegrasikan antara hunian penduduk dengan sistem transportasi massal.
Selama hunian penduduk terus menerus tidak terzonasi dengan baik, maka sulit untuk mengintegrasikan dengan jaringan transportasi umum, dan mendorong warga untuk membeli kendaraan bermotor," urainya.
"Banyak sekali lini yang harus dibenahi, akan tetapi sangat vital untuk melindungi warga dan anak-anak kita dari penyakit-penyakit saluran pernafasan seperti ispa dan lainnya," tutup Justin. (Asp).
Baca Juga
Heru Budi Diminta Tuntaskan Masalah Banjir hingga Polusi Tinggi di Jakarta
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
