Butuh Ketegasan Gubernur Atasi Polusi Udara di Jakarta

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 06 Juni 2023
Butuh Ketegasan Gubernur Atasi Polusi Udara di Jakarta

Polusi udara di Jakarta. Foto: Twitter/@BanyuSadewa

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Polusi udara di Jakarta dinilai sudah sangat berbahaya untuk kesehatan warganya, terutama pada anak-anak. Persoalan ini harus segera diselesaikan guna menyelamatkan kesehatan masyarakat.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana mengatakan, polusi di ibu kota bukanlah masalah yang sederhana untuk diselesaikan. Maka kata dia, ketegasan gubernur paling diandalkan dalam membenahi masalah lingkungan ini.

Baca Juga

Pemprov DKI Perkenalkan 3 Alat Pemantau Polusi Udara

"Penyelesaiannya tak mudah, perlu integrasi di banyak lini. Butuh sosok gubernur yang tegas, visioner, dengan agenda kerja yang progresif, dibanding yang berpikiran sederhana dengan mempromosikan kendaraan listrik dengan Formula e sebagai upayanya mengurangi polusi," tutur Justin, Selasa (6/6).

Justin menilai ada dua hal utama yang perlu dibenahi, mulai dari pembatasan kendaraan bermotor, hingga perbaikan tata ruang di DKI yang begitu semrawut.

"Kontributor utama atas buruknya kualitas di DKI Jakarta memang polusi akibat kendaraan bermotor," ujarnya.

Baca Juga

PSI Minta Anies Turun ke Lapangan Cek Industri Penghasil Polusi

Berdasarkan data Korlantas Polri pada 2022, ada sekitar 26 juta kendaraan di Jakarta. Hadirnya kendaraan itu menjadi penyumbang polusi udara di ibu kota. Sejauh ini pun, kata dia, belum ada upaya tegas dari pemerintah dalam mengendalikan populasi kendaraan bermotor ini.

"Pembatasan penggunaan kendaraan bermotor bisa dilakukan dengan WFH, penegakkan aturan pemilik mobil wajib punya garasi, pengetatan uji emisi yang, menaikkan tarif parkir, penindakan parkir liar, juga menyediakan transportasi umum yang aman dan nyaman," ucap justin.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini meminta Pemprov DKI melakukan perbaikan tata ruang seperti menyediakan rumah susun nyaman terjangkau untuk relokasi pemukiman padat-kumuh kota.

"Hunian yang terkonsentrasi (rumah susun) akan memudahkan pemprov untuk mengintegrasikan antara hunian penduduk dengan sistem transportasi massal.

Selama hunian penduduk terus menerus tidak terzonasi dengan baik, maka sulit untuk mengintegrasikan dengan jaringan transportasi umum, dan mendorong warga untuk membeli kendaraan bermotor," urainya.

"Banyak sekali lini yang harus dibenahi, akan tetapi sangat vital untuk melindungi warga dan anak-anak kita dari penyakit-penyakit saluran pernafasan seperti ispa dan lainnya," tutup Justin. (Asp).

Baca Juga

Heru Budi Diminta Tuntaskan Masalah Banjir hingga Polusi Tinggi di Jakarta

#Polusi Udara #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Bagikan