Bupati Bantah Copot Camat Baito karena Viral Dampingi Kasus Guru Honorer Supriyani

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 01 November 2024
Bupati Bantah Copot Camat Baito karena Viral Dampingi Kasus Guru Honorer Supriyani

Suasana sidang Supriyani, guru SD 4 Baito Kabupaten Konawe Selatan ditunda oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Andoolo,

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Camat Baito Sudarsono yang ikut mendampingi kasus guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Supriyani dijerat pidana oleh orang tua murid polisi, resmi dicopot dari jabatannya.

Namun, Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga menepis tudingan pencopotan Camat Baito itu karena terkait kasus Supriyani yang viral di media sosial. Supriyani sendiri saat ini tengah menjalani proses persidangan

Bupati beralasan pergantian Camat Baito Sudarsono oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Konsel Ivan Ardiansyah merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepada Sudarsono.

"Ditarik ke staf (Camat Baito Sudarsono) Sekretariat Pemda sebagai pembinaan kinerja," kata Surunuddin, ketika dikonfirmasi media di Konsel, dikutip Antara, Jumat (1/11).

Baca juga:

Eksepsi Ditolak, Sidang Guru Honorer Supriyani Dituduh Aniaya Anak Polisi Digelar Tertutup

Meski membantah pencopotan terkait kasus Supriyani, Bupati menyesalkan sejumlah sikap yang dilakukan Sudarsono. Salah satu yang disesalkan karena dirinya sama sekali tidak menerima laporan dari Camat Baito terkait dengan kasus Supriyani yang telah viral di berbagai media sosial.

"Saya lihat sudah beredar di mana-mana. Tiba-tiba saya ditelepon (Sudarsono) mobil saya ditembak, ini kan parah, padahal kita belum bisa pastikan itu karena tembakan atau apa harus diuji dulu," ujar Bupati Konsel itu.

Surunuddin juga menyesalkan tindakan Camat Baito Sudarsono saat diwawancarai yang langsung menyebutkan bahwa pecahnya jendela kaca mobil dinas Camat Baito itu disebabkan oleh tembakan.

"Yang saya sesalkan, diwawancara (Sudarsono) memakai pakaian dinas mengatakan ditembak (mobil dinas Camat Baito), ini hal yang fatal," ungkapnya.

Baca juga:

DPR Minta Pemerintah Beri Bantuan Hukum untuk Guru Supriyani

"Saya tidak mau daerah saya di Konawe Selatan dianggap rawan, Sehingga daerah Baito itu dianggap daerah gelap karena ada penembakkan," tandas orang nomor satu di Pemkab Konsel itu. (*)

#Konawe Selatan #Guru Honorer #Kesejahteraan Guru
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Selain itu, agar pengangkatan guru, pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah dilakukan pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Indonesia
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Sebagai langkah konkret, pemerintah harus memberikan rekognisi khusus bagi guru dengan masa pengabdian minimal lima hingga sepuluh tahun
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Indonesia
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Esti mendesak pemerintah memastikan kecukupan tenaga pendidik di daerah-daerah melalui pengangkatan yang sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Indonesia
Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk? DPR Minta Skema Terukur Selesaikan Masalah Pendidik
Ia meminta para guru non-ASN tetap tenang dan melihat kebijakan terbaru ini sebagai momentum percepatan status menjadi PNS atau PPPK
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk? DPR Minta Skema Terukur Selesaikan Masalah Pendidik
Indonesia
SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Picu Keresahan Guru Honorer, DPR Dorong Manajemen ASN Secara Total
Kekhawatiran mendalam menyelimuti sekitar 237.146 guru honorer yang merasa terancam kehilangan pekerjaan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Picu Keresahan Guru Honorer, DPR Dorong Manajemen ASN Secara Total
Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Penyelesaian polemik guru honorer yang terdapat di sekolah negeri mesti dilakukan dalam kerangka perbaikan manajemen tata kelola ASN secara komprehensif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Indonesia
Nasib Guru Honorer Dipastikan Aman, Kemendikdasmen Bantah Isu PHK Massal
Kemendikdasmen membantah adanya isu PHK massal guru honorer. Hal itu terungkap seiring terbitnya SE Nomor 7 Tahun 2026.
Soffi Amira - Senin, 11 Mei 2026
Nasib Guru Honorer Dipastikan Aman, Kemendikdasmen Bantah Isu PHK Massal
Indonesia
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Ke depan, harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Mei 2026
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Bagikan