Yohannes Abimanyu
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak Mabes Polri untuk segera mengumumkan hasil investigasi kekacauan dalam penerimaan Akpol di Polda Jawa Barat.
Tak hanya itu, IPW juga mendesak Mabes Polri untuk mencopot Kapolda Jabar Anton Charlian.
Mabes Polri, kata Neta, tidak perlu takut dengan intervensi berbagai pihak karena publik akan mendukung penuh langkah Mabes Polri. Karena itu, IPW menilai Mabes Polri perlu melakukan empat langkah untuk menuntaskan kasus ini.
"Pertama, segera copot Kapolda Jabar. Kedua, umumkan hasil kerja Tim Investigasi Mabes Polri. Ketiga, umumkan calon taruna Akpol yang lulus seleksi versi Mabes Polri. Keempat, tindak tegas semua aparatur Polda Jabar yang telibat dalam kekisruhan yang memalukan itu," kata Neta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/7).
Menurut Neta, Kapolda Jabar boleh saja mengatakan sesungguhnya dirinya ingin bersih-bersih dalam penerimaan anggota Polri di Jabar.
Dan boleh saja, sambungnya, Kapolda Jabar membantah bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan keputusan soal 51 persen putra daerah.
"Tapi Mabes Polri sudah mengatakan surat keputusan itu sudah menyebar. Surat keputusan itu sudah membuat para orang tua calon taruna Akpol resah dan protes. Surat keputusan itulah yang menjadi biang kerok hingga kasus ini mencuat dan mempermalukan institusi Polri," ucapnya.
Neta mengaku aneh, jika Kapolda Jabar membantah soal surat keputusan kontroversial itu. Apalagi, kebijakan Kapolda Jabar itu tertuang dalam surat keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/702/VI/2017 tertanggal 23 Juni 2017.
"Dalam keputusan Kapolda tersebut, diatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (Panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama) TA 2017 Panda Polda Jabar," katanya.
Dalam keputusan Kapolda Jabar itu, Neta mengungkapkan, bahwa hasil kelulusan sementara sebanyak 35 pria dan 4 wanita dengan kuota 13 putra daerah dan 22 orang non-putra daerah. Namun, setelah melewati tahap seleksi, hanya 12 putra daerah dan 11 orang non-putra daerah yang lulus.
"Jika Kapolda membantah, lalu siapa yang mengeluarkan surat keputusan itu. Apakah ada Kapolda bayangan. Apakah ada yang memalsukan surat keputusan Kapolda itu," tegasnya.
"Jika surat itu bisa beredar luas dan menjadi pijakan panitia daerah penerimaan Akpol, tentunya hal ini akibat tidak becusnya sistem kontrol yang dilakukan Kapolda Jabar dalam Akpol. Lalu kenapa di daerah lain tidak terjadi kekacauan seperti di Jabar," tambah Neta.
Oleh karena itu, kata Neta, Tim Mabes Polri yang sudah mengambil alih kasus ini segera melakukan investigasi tentang apa yang terjadi sesungguhnya.
Kemudian, sambungnya, mengumumkan secara transparan hasil investigasinya, terutama tentang siapa saja dan anak siapa saja ke 12 putra daerah yang lolos itu, agar diketahui kolerasi yang sesungguhnya.
"Agar tim bisa bekerja maksimal dan tidak diintervensi, Mabes Polri harus segera mencopot Kapolda Jabar," pungkas Neta. (Pon)
Baca berita terkait polisi lainnya di: Polisi Jamin Bhayangkara Run 2017 Tak Ganggu "Car Free Day"
