Buntut Kasus Beras Curang, DPR Ingatkan Potensi Kelangkaan Stok dan Kenaikan Harga

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
Buntut Kasus Beras Curang, DPR Ingatkan Potensi Kelangkaan Stok dan Kenaikan Harga

Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mengapresiasi Satgas Pangan Mabes Polri dalam penanganan kasus dugaan kecurangan peredaran beras.

Ia berpendapat bahwa penegakan hukum sangat penting untuk menjaga integritas distribusi pangan, tetapi harus menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola beras secara menyeluruh.

Menurut Slamet, penanganan kasus yang tidak jelas aturannya justru berisiko menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, seperti penggilingan dan distributor.

“Penegakan hukum sangat penting, tapi jangan sampai dilakukan secara parsial dan menimbulkan ketakutan di lapangan. Kita butuh solusi struktural, bukan hanya respons insidental,” ucap Slamet dalam keterangannya, Minggu (10/8).

Baca juga:

Tekan Inflasi, Polri Distribusikan 6 Ton Beras dalam Gerakan Pasar Murah di Madiun

Banyak dari mereka menahan produksi karena takut praktik pencampuran beras atau mixed rice yang bertujuan menjaga mutu produk justru dikriminalisasi. Jika dibiarkan, hal ini bisa menyebabkan kelangkaan stok dan kenaikan harga di pasar.

Oleh karena itu, Slamet mendesak pemerintah melalui Kemenko Perekonomian, Bapanas, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian untuk duduk bersama dan menyusun aturan yang jelas, terutama mengenai definisi mixed rice dan batasannya.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan asosiasi pengusaha, koperasi petani, dan lembaga konsumen dalam perumusan kebijakan.

Tujuannya adalah untuk menjamin tiga hal utama: petani terlindungi, pelaku usaha tidak dikriminalisasi, dan konsumen mendapat produk berkualitas dengan harga yang wajar.

Baca juga:

Baru 6 Tersangka Kasus Beras Oplosan, Komisi IV DPR Minta Mafia Pangan Lain Ditindak

DPR RI, melalui fungsi pengawasannya, akan menindaklanjuti persoalan ini agar tidak terjadi kelangkaan stok dan lonjakan harga akibat ketidakpastian regulasi.

“Kami tidak ingin gejolak ini berujung pada kelangkaan. Jangan sampai ketidakpastian regulasi menimbulkan efek domino: produksi berhenti, stok langka, harga melonjak. Pemerintah harus segera hadir dengan kebijakan yang menenangkan dan menjamin keadilan di seluruh rantai pasok pangan,” pungkasnya

Meta Keyword
DPR RI, Slamet, Satgas Pangan, kecurangan beras, tata niaga beras, tata kelola beras, mixed rice, distribusi pangan, kelangkaan stok, kenaikan harga, perlindungan konsumen, regulasi pangan, kebijakan pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bapanas, Kemenko Perekonomian

#Beras #Beras Oplosan #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Update Harga Sembako Hari Ini 13 November 2026: Cabai Keriting Turun, Beras Merangkak Naik
Pantau update harga sembako hari ini 13 November 2026. Harga cabai keriting turun lumayan tajam, sementara beras sedikit naik. Cek daftar lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 13 November 2026
Update Harga Sembako Hari Ini 13 November 2026: Cabai Keriting Turun, Beras Merangkak Naik
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Bagikan