Bukan Palangka Raya, Kota ini Direkomendasikan ITS Jadi Ibu Kota Negara


Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (kiri) dan Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal (dua kiri) mengarak Piala Adipura 2017 dan Piala Adiwiyata Mandiri 2017(ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang)
MerahPutih.Com - Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke sejumlah kota alternatif memang menarik untuk dikaji. Pemerintah melalui Bappenas telah melakukan sejumlah studi kelayakan di beberapa kota besar di tanah air.
Meski anggaran terkait pengkajian ibu kota negara belum disetujui DPR, pemerintah jalan terus dengan megaproyek mencari ibu kota negara.
Di tengah keriuhan yang timbul tenggelam soal pemindahan ibu kota, wali kota Makassar, M Ramdhan Pomanto mengungkapkan fakta terbaru yang mencengangkan. Menurut Danny, demikian sapaan akrabnya, kota Makassar menduduki posisi pertama sebagai calon kuat pengganti Jakarta, sebagai ibu kota negara.
"Semua persyaratan untuk menjadikan Makassar sebagai ibu kota telah dikaji oleh teman-teman di ITS dan saya rasa kajiannya itu ilmiah," ujar Ramdhan Pomanto di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (21/8).
Wali kota Makassar mengatakan, kajian yang dilakukan oleh pakar Perencanaan Wilayah Kota (PWK) Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya itu juga dihadirinya beberapa saat lalu.
Danny menyatakan, kajian itu menempatkan Makassar sebagai kandidat terkuat menjadi ibu kota negara menggeser Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang dinilai kurang cocok menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara karena tergolong daerah pedalaman.
"ITS merumuskan tiga kriteria umum ibu kota negara Indonesia di masa depan yang jika dicermati bersesuaian dengan Makassar," kata Danny.
Karakter pertama, ibu kota baru Indonesia adalah kota marina, yaitu kota yang mencerminkan karakter yang kuat akan ciri negara kepulauan (archipelago capital city) yang dikenal juga sebagai negara maritim dengan memanfaatkan potensi marina, bukan pedalaman.
Kedua, Lokasi ibu kota harus berada relatif di wilayah tengah Indonesia. Titik tengah Indonesia berada di antara Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah. Hal itu untuk mengatasi ketimpangan antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur.
Ketiga, dilakukan pembatasan variansi kegiatan di dalam ibu kota baru yang dapat mengubah wajah Indonesia dari Jawa based menjadi negara kepulauan dengan mempertimbangkan jalur fiber optic backbond nasional.
Kriteria umum yang dihasilkan pakar ITS berdasarkan studi akademis, mencerminkan kondisi kekinian Makassar yang dikenal sebagai "water front city" dan telah lama mentasbihkan diri sebagai "smart city" yang menerapkan digital informasi dalam tata kelola pemerintahannya.(*)
Bagikan
Berita Terkait
KA Makassar–Parepare Layani Lebih dari 204 Ribu Pelanggan Sepanjang Januari–Agustus

Gedung DPRD Dibakar hingga 4 Warga Tewas di Makassar, Prabowo: Ini Tindakan Makar

67 Mobil Hangus Terbakar di Sekitar Gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan, BPBD Lakukan Pembersihan

Massa di Makassar Rusak Kantor DPRD, Tidak Ada Aparat Membubarkan

Rektor Universitas Negeri Makassar Terseret Dugaan Pelecehan Seksual Ajak Dosen Cewek ke Hotel

Kereta Makassar–Parepare Jadi Andalan Mobilitas di Sulawesi Selatan, Buka Akses ke Berbagai Destinasi Wisata

Buntut Beras Oplosan, Pemerintah Hilangkan HET Beras Premium dan Medium

Primadona Baru, Penumpang KA Makassar-Parepare Melonjak 3 Kali Lipat Lebih Pas Libur Lebaran

Pospol Makassar Dilempar Bom Molotov Pas Petugas Ambulans Sedang Istirahat, Polisi Cari Pelaku dari Rekaman CCTV

Bappenas Andalkan Danantara Pacu Investasi Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8%
