Bukan Kaleng-kaleng! Parkiran Jakarta Bakal Ramah Disabilitas dan Ibu Hamil
Petugas Dishub dan Satpol PP Jakarta Pusat tertibkan kendaraan yang parkir liar. (Foto: Dok. Pemkot Jakarta Pusat).
Merahputih.com - Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta sedang fokus merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran. Langkah ini diambil untuk memastikan regulasi parkir di Jakarta tetap relevan dengan kondisi terkini dan perkembangan hukum yang berlaku.
Salah satu poin penting yang diusulkan dalam revisi ini adalah kewajiban penyediaan Satuan Ruang Parkir (SRP) khusus. SRP ini akan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, ibu hamil, dan pengguna kendaraan tidak bermotor.
Baca juga:
7 Ruas Jalan di Jakarta Bisa Pesan Parkir Online, Sayang Aplikasi JakParkir Sering Drop
Area parkir khusus ini nantinya akan dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas dan kenyamanan pengguna, terutama bagi mereka yang menggunakan kursi roda atau alat bantu mobilitas lainnya.
Dimensi SRP harus disesuaikan, termasuk lebar area parkir yang memadai agar memudahkan keluar masuk kursi roda dan akses ke pintu kendaraan.
"Kami berpendapat bahwa Perda Parkir ini harus secara eksplisit mencantumkan minimal SRP bagi pengemudi disabilitas, ibu hamil, maupun kendaraan tidak bermotor," ujar Anggota Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Francine Eustacia, Rabu (29/5).
Baca juga:
Legislator PSI Kritik UP Parkir, Disebut tak Optimal Bekerja
Menanggapi usulan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Yafrin Liputo, menyatakan kesiapannya untuk mengakomodasi seluruh masukan dari Pansus Perparkiran.
"Tentu saja, semua usulan dari Pansus ini sangat baik dan akan menjadi pertimbangan utama dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perparkiran," kata Yafrin.
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi