Zulfikar Sy
MerahPutih.com- Pemberian penghargaan tingkat dunia Sustainable Transport Award (STA) untuk Pemprov DKI mengundang kritikan. Pasalnya, transportasi publik di Jakarta dianggap masih buruk.
Pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan menilai, penghargaan yang diberikan itu adalah untuk komitmen Jakarta membangun sistem transportasi yang baik.
"Nah itu artinya, penghargaan diberikan pada komitmen dan proses pembangunan hingga Jakarta memiliki sistem transportasi seperti sekarang ini. Padahal kita tahu bahwa membangun sebuah sistem transportasi adalah satu proses panjang yang diisi oleh beberapa kebijakan transportasi itu sendiri," kata Tigor kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (2/11).
Baca Juga:
Pemprov DKI Dapat Penghargaan Transportasi Terbaik di Dunia, Anies: Alhamdulillah
Tigor melanjutkan, komitmen perbaikan sistem transportasi itu dimulai sekitar tahun 2003-2004 ketika Jakarta dengan Gubenur Sutiyoso membangun layanan Transjakarta.
Gebrakan pembangunan Transjakarta itu menandai modernisasi layanan transportasi publik massal di Jakarta dimulai.
Selanjutnya di bawah Gubernur Fauzi Bowo, Transjakarta dikembangkan sistem jaringan pelayanannya (sistem integrasi) untuk mempermudah akses bagi warga Jakarta pengguna transportasi publik.
Gubernur Jakarta Fauzi Bowo juga mulai kebijakan baru manajemen Parkir Mahal agar mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi. Begitu pula pada masa gubernur Jakarta di bawah Jokowi mengembangkan lagi sistem integrasi transportasi publik Jakarta dan peremajaan armada transportasi di Jakarta.
Termasuk pada masa Gubernur Ahok dan Djarot, pengembangan sistem integrasi layanan Transjakarta dan peremajaan armada transportasi publik juga dilakukan.
Selain itu pada masa Fauzi Bowo, Jokowi, Ahok dan Djarot ini pun dimulai penerapan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi. Pengendalian itu dilakukan dengan kebijakan sistem ganjil genap mengganti 3 in 1.
"Harusnya penghargaan itu diberikan atas prestasi dan komitmen perbaikan sistem transportasi Jakarta yang dicapai oleh Gubernur Jakarta Sutiyoso, Fauzi Bowo, Jokowi, Ahok dan Djarot," jelas Tigor.
Ia menilai, selama masa Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta justru belum ada kebijakan radikal dan berhasil di bidang transportasi Jakarta.
Selama 3 tahun Anies menjadi Gubernur Jakarta hanya membuat Jaklingko di dalam layanan Transjakarta. Sebenarnya Jaklingko itu juga adalah bagian layanan integrasi sistem transportasinya Transjakarta.
Jadi bukan kebijakan baru di bidang transportasi. Seharusnya tidak perlu ada layanan di dalam layanan besar seperti Jaklingko di dalam perusahaan layanan Transjakarta.
Warga Jakarta ingin dan membutuhkan membangun sistem transportasi publik yang integratif, namun Anies malah membuat terpisah antara Transjakarta di dalamnya ada Jaklingko.
"Kelihatannya Anies ingin terlihat berbeda dengan gubernur Jakarta sebelumnya," terang dia.
Baca Juga:
Polsek Gambir Sayangkan Belum Ada Laporan Ibu-ibu Ancam Bakar Kantor Anies
Seharusnya semua layanan bus itu terintegrasi dan satu dalam manajemen Transjakarta. Tidak perlu bahkan tidak boleh lagi ada layanan yang menolak disatukan atau diintegrasikan.
Koordinator Forum Warga Kota Jakarta ini meminta Anies Baswedan bisa membuat kebijakan besar dan signifikan perubahannya.
Misalnya saja adalah menuntaskan pembangunan sistem layanan transportasi publik bus kota di Jakarta dalam satu layanan Transjakarta dan meleburkan Jaklingko dalam satu manajemen Transjakarta.
"Juga ke depan yang harus dilakukan oleh Anies Baswedan adalah mengintegrasikan semua pelayanan transportasi publik yang sudah dibangun oleh para gubernur pendahulunya," tutur dia. (Knu)
Baca Juga:
