Budiman Sudjatmiko Sebut Pemahaman Cak Imin Tentang IKN Belum Sempurna

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 27 Desember 2023
Budiman Sudjatmiko Sebut Pemahaman Cak Imin Tentang IKN Belum Sempurna

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko (kanan) di Gedung Marina, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8/2023). ANTARA FOTO/Makna Zaezar/tom.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang sekarang menolak Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan pemahaman cawapres nomor urut 2 tersebut, masih belum sempurna mengenai sejarah, konteks dan relevansi IKN sebagai agenda strategis nasional.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko. Menurut Budiman, IKN adalah agenda strategis nasional yang tidak sepatutnya ditarik-tarik ke ranah politik jangka pendek.

Baca Juga:

Budiman Sudjatmiko Nilai Dukungan JK ke AMIN Tidak Banyak Pengaruh

"Pemahaman beliau mungkin belum sempurna. Mungkin perlu diingatkan kembali bahwa sejarah dan konteks agenda IKN adalah sebuah antisipasi Indonesia terhadap pemerataan pertumbuhan dan kemajuan Indonesia," kata Budiman kepada wartawan, Selasa (26/12).

Pemindahan Ibu Kota Negara, lanjut Budiman, bukanlah sebuah gagasan yang baru muncul di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini adalah amanat dan harapan berkelanjutan sejak presiden Soekarno dan selanjutnya. Namun baru baru Presiden Jokowi yang berani mewujudkan hal tersebut dengan rencana dan implementasi yang paling kongkrit," jelasnya.

Karena merupakan amanat sejarah, Budiman menyayangkan tidak konsistennya Cak Imin dari yang awalnya mendukung IKN, berubah menjadi menolak saat kontestasi pemilihan presiden dilakukan. Evaluasi yang dilakukan oleh Cak Imin disebut Budiman terlalu dini.

“Terlalu dini jika menyebut perubahan sikap tersebut sebagai hasil evaluasi. Jika ini tentang investasi, menurut data yang saya peroleh total investasi yang masuk ke IKN sudah lebih dari 40 triliun. Bahkan beberapa kelompok pengusaha Indonesia sudah secara nyata melakukan investasi di proyek-proyek strategis IKN.” terangnya.

“Jika ukurannya investasi asing, peminatnya juga sudah ada. Kalaupun belum kongkrit, kemungkinan ada alasan geoekonomi dan geopolitik yang sangat dinamis. Apalagi kita sedang melakukan Pemilu yang akan membuat investor jadi wait and see. Jadi ini bukan waktu yang tepat untuk evaluasi.” urainya.

Baca Juga:

Budiman Sudjatmiko: Prabowo Seorang Pengagum Bung Karno

Justru menurut Budiman, salah satu faktor penentu yang menjadi daya tarik investor adalah jika pemerintah dan kekuatan politik di Indonesia memiliki komitmen dan memperlihatkan keseriusannya dalam membangun IKN.

“Pemerintah dan semua kekuatan politik yang mendukung IKN di awal seharusnya berdiri dalam satu barisan. Kita harus terus percaya diri melanjutkan pembangunan IKN sesuai jadwal yang ditentukan. Keseriusan ini-lah yang akan menjadikan daya tarik investasi akan semakin kuat," tuturnya.

Terkait dengan alasan skala prioritas yang lebih penting, dengan mencontohkan permasalahan di kota-kota sekitar IKN, seperti Balikpapan, Banjarmasin dan Pontianak yang harus lebih dahulu diprioritaskan, Budiman menilai argumentasi tersebut kurang valid.

"Argumentasi prioritas ini kurang valid. Bahkan masyarakat Kalimantan sendiri menyambut IKN karena memahami bahwa pembangunan IKN akan memicu aktivitas ekonomi yang semakin meningkat di sekitar kawasan tersebut," ujarnya.

Menurut mantan politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, proyek sebesar IKN malah akan memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan kota-kota sekitarnya.

"Terjadi pergerakan barang dan jasa yang lebih besar, dan akan mendorong anggaran pusat yang lebih besar, sehingga membuat pemerintah-pemerintah daerah di sekitar IKN mampu meningkatkan fasilitas dan layanan publik yang lebih baik," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Budiman Buka-bukaan Soal Alasan Dukung Prabowo: He is The Man of Idea

#Budiman Sudjatmiko #Muhaimin Iskandar #IKN Nusantara
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tegaskan hanya Presiden Prabowo yang Bisa Memerintah Dirinya, Malah Minta Cak Imin dan Menteri Lain Ikut Bertobat
Menurut Bahlil, seharusnya Cak Imin juga melakukan tobat.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tegaskan hanya Presiden Prabowo yang Bisa Memerintah Dirinya, Malah Minta Cak Imin dan Menteri Lain Ikut Bertobat
Indonesia
Bencana Alam Marak Terjadi di Indonesia, Cak Imin Ajak Pemerintah Bertobat
Muhaimin Iskandar mengatakan bencana alam yang terjadi tak lain akibat dari kesalahan manusia sendiri.
Dwi Astarini - Senin, 01 Desember 2025
Bencana Alam Marak Terjadi di Indonesia, Cak Imin Ajak Pemerintah Bertobat
Dunia
Cak Imin Tegaskan Reforma Agraria Dipercepat, Prioritas Desil 1–2 dengan Target 1 Juta Penerima
Mayoritas masyarakat desil terbawah berada di Pulau Jawa, sedangkan objek tanah Reforma Agraria banyak tersedia di luar Jawa.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
Cak Imin Tegaskan Reforma Agraria Dipercepat, Prioritas Desil 1–2 dengan Target 1 Juta Penerima
Indonesia
DKP-DKW Panji Bangsa Resmi Dilantik, Cak Imin Tekankan Keberanian dan Loyalitas
PKB dengan seluruh badan otonomnya harus menjadi kekuatan mandiri, berdiri di atas kaki sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DKP-DKW Panji Bangsa Resmi Dilantik, Cak Imin Tekankan Keberanian dan Loyalitas
Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Indonesia
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Putusan MK ini harus segera diikuti dengan penyusunan regulasi turunan yang jelas dan transparan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Indonesia
Jawab Dinamika Pasar Kerja, Cak Imin Dorong Pembentukan Badan Vokasi Nasional
Usulan BVN disampaikan Cak Imin sebagai langkah memperkuat sistem vokasi nasional menghadapi perubahan kebutuhan keterampilan yang semakin cepat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Jawab Dinamika Pasar Kerja, Cak Imin Dorong Pembentukan Badan Vokasi Nasional
Indonesia
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Anggota Komisi II DPR RI menyambut baik putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN menjadi 95 tahun dan meminta pemerintah segera menyiapkan regulasi turunan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Bagikan