Budiman Sudjatmiko Bantah Minta Jatah Menteri ke Jokowi setelah Kalah di Pileg 2019

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 23 Agustus 2023
Budiman Sudjatmiko Bantah Minta Jatah Menteri ke Jokowi setelah Kalah di Pileg 2019

Ketua Umun Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama politikus PDIP Budiman Sudjatmiko saat deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu di Semarang, Jumat. ANTARA/ I.C.Senjaya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Manuver Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko yang mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres 2024 berbuntut panjang. Tak hanya terancam dipecat, Budiman kini harus menghadapi beberapa isu tak sedap.

Salah satunya soal pernyataan politikus PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus yang menyebut Budiman meminta jatah menteri setelah gagal terpilih menjadi anggota legislatif di Pileg 2019. Budiman pun membantah isu yang diembuskan Deddy.

Baca Juga

Budiman Sudjatmiko Tak Mau Buru-buru Gabung Partai Baru jika Dipecat PDIP

"Saya tidak pernah meminta jatah menteri. Minta jatah menteri dari siapa?," kata Budiman kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/8).

Budiman mengaku dirinya pernah dipanggil Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Pada pertemuan tersebut, Pratikno sempat berbicara tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Ia mengulang kembali pernyataan Pratikno yang menyebut Presiden Jokowi akan menyerahkan posisi Menteri Kemendes PDTT kepadanya. Namun, rencana itu urung terlaksana karena adanya gejolak politik.

"Ada satu pernyataan Pak Pratikno, 'Mas Budiman, Pak Jokowi kan baru bikin Kementerian Desa. Itu sebetulnya kementerianya itu untuk sampean. Tetapi karena ada dinamika politik, harus diserahkan kepada yang lain'. It's okay, enggak ada masalah," tutur Budiman.

Baca Juga

Budiman Sudjatmiko Dikecam, Gerindra Singgung Kebebasan Pilihan Politik

Pada 2015, Budiman mengaku dipanggil ke Istana terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle. Namun, dia hanya mendapatkan penjelasan bahwa belum bisa mendapatkan jatah menteri, lagi-lagi karena disebabkan dinamika politik.

"Akhirnya saya bilang, 'Gini aja deh pak, saya ini enggak patheken (enggak nafsu banget) jadi menteri, lagi pula kalau urusan desa, saya bisa menggerakkan desa tanpa saya harus jadi menteri'," ungkapnya.

Lebih lanjut Budiman juga mengaku tidak ada tawaran menjadi menteri dari Prabowo Subianto. Dia mengklaim tidak pernah ada pembahasan dengan Prabowo soal posisi di eksekutif.

"Oh enggak ada. Saya tidak pernah bicara soal itu. Enggak ada pembicaraan soal menteri, tidak ada pembicaraan soal posisi apa pun," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Politikus PDIP: Budiman Sudjatmiko Maunya Dipecat Biar Seperti Pahlawan

#Budiman Sudjatmiko #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Bagikan