Budiman Sudjatmiko Bantah Minta Jatah Menteri ke Jokowi setelah Kalah di Pileg 2019

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 23 Agustus 2023
Budiman Sudjatmiko Bantah Minta Jatah Menteri ke Jokowi setelah Kalah di Pileg 2019

Ketua Umun Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama politikus PDIP Budiman Sudjatmiko saat deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu di Semarang, Jumat. ANTARA/ I.C.Senjaya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Manuver Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko yang mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres 2024 berbuntut panjang. Tak hanya terancam dipecat, Budiman kini harus menghadapi beberapa isu tak sedap.

Salah satunya soal pernyataan politikus PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus yang menyebut Budiman meminta jatah menteri setelah gagal terpilih menjadi anggota legislatif di Pileg 2019. Budiman pun membantah isu yang diembuskan Deddy.

Baca Juga

Budiman Sudjatmiko Tak Mau Buru-buru Gabung Partai Baru jika Dipecat PDIP

"Saya tidak pernah meminta jatah menteri. Minta jatah menteri dari siapa?," kata Budiman kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/8).

Budiman mengaku dirinya pernah dipanggil Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Pada pertemuan tersebut, Pratikno sempat berbicara tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Ia mengulang kembali pernyataan Pratikno yang menyebut Presiden Jokowi akan menyerahkan posisi Menteri Kemendes PDTT kepadanya. Namun, rencana itu urung terlaksana karena adanya gejolak politik.

"Ada satu pernyataan Pak Pratikno, 'Mas Budiman, Pak Jokowi kan baru bikin Kementerian Desa. Itu sebetulnya kementerianya itu untuk sampean. Tetapi karena ada dinamika politik, harus diserahkan kepada yang lain'. It's okay, enggak ada masalah," tutur Budiman.

Baca Juga

Budiman Sudjatmiko Dikecam, Gerindra Singgung Kebebasan Pilihan Politik

Pada 2015, Budiman mengaku dipanggil ke Istana terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle. Namun, dia hanya mendapatkan penjelasan bahwa belum bisa mendapatkan jatah menteri, lagi-lagi karena disebabkan dinamika politik.

"Akhirnya saya bilang, 'Gini aja deh pak, saya ini enggak patheken (enggak nafsu banget) jadi menteri, lagi pula kalau urusan desa, saya bisa menggerakkan desa tanpa saya harus jadi menteri'," ungkapnya.

Lebih lanjut Budiman juga mengaku tidak ada tawaran menjadi menteri dari Prabowo Subianto. Dia mengklaim tidak pernah ada pembahasan dengan Prabowo soal posisi di eksekutif.

"Oh enggak ada. Saya tidak pernah bicara soal itu. Enggak ada pembicaraan soal menteri, tidak ada pembicaraan soal posisi apa pun," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Politikus PDIP: Budiman Sudjatmiko Maunya Dipecat Biar Seperti Pahlawan

#Budiman Sudjatmiko #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan