BSI Duga Ada Serangan Siber Yang Bikin Layanan Lumpuh

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Mei 2023
BSI Duga Ada Serangan Siber Yang Bikin Layanan Lumpuh

Direktur Utama BSI Hery Gunardi (ketiga dari kanan) dalam Konferensi Pers Update Layanan BSI di Jakarta, Kamis (11/05/2023). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Layanan perbankan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengalami masalah dalam beberapa hari terakhir. Sehingga perseroan melakukan evaluasi dan temporary switch off beberapa saluran untuk memastikan keamanan sistem.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menduga terdapat serangan siber yang menyebabkan layanan perbankan BSI bermasalah.

Baca Juga:

Tim Siber Mabes Polri Pelototi Keamanan KTT ASEAN Labuan Bajo

"Terkait dugaan serangan siber, pada dasarnya perlu pembuktian lebih lanjut melalui audit dan digital forensik," ucap Direktur Utama BSI Hery Gunardi.

Ia memastikan, data dan dana nasabah berada dalam kondisi aman lantaran kedua hal tersebut merupakan prioritas utama BSI saat terdapat permasalahan.

Merujuk data Google, serangan siber dalam 90 hari terakhir mencapai 807 ribu, dengan rata-rata 9.000 sampai 10 ribu serangan per hari ke berbagai lembaga, tak hanya lembaga keuangan.

Maka dari itu, kata ia, seiring berkembang pesatnya teknologi serta kebutuhan nasabah untuk produk keuangan digital, BSI menyadari perlunya peningkatan risiko keamanan termasuk keamanan siber.

Hery menyebutkan, peningkatan keamanan siber perseroan dilakukan sesuai dengan standar keamanan regulator, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Dalam penyelenggaraan keamanan siber dan perlindungan data nasabah, BSI selalu mematuhi regulasi yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi," tegasnya.

Ia menjelaskan, sebanyak 96 persen sampai 97 persen transaksi keuangan di BSI sudah dilakukan melalui saluran Information Technology (IT), baik anjungan tunai mandiri (ATM), internet banking, dan mobile banking.

Dengan begitu, perseroan harus mencurahkan tenaga dan alokasi anggaran yang cukup untuk pengembangan teknologi, baik perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), aplikasi, dan media digital.

Pada tahun 2022, belanja modal (capital expenditure/capex) untuk IT BSI mencapai Rp 280 miliar, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 580 miliar.

"Tahun ini lompatan belanjanya sangat besar sebagai upaya kami untuk terus menjaga, mengembangkan, mendorong agar teknologi kami semakin solid, maju, dan modern," ujar Hery menambahkan.

Selain itu, BSI memastikan kendala layanan perbankan yang sempat dialami bank itu sejak Senin (8/5) tidak mempengaruhi pelunasan biaya haji oleh masyarakat.

BSI memiliki kuota sebesar 161.544 calon haji yang berhak lunas, dimana terdapat 153.472 calon haji yang sudah melunasi (95 persen) dan 8.072 calon haji yang belum lunas. (Asp)

Baca Juga:

Tim Siber Bawaslu Dibentuk Cegah Pencurian Data Laporan Pelanggaran Pemilu

#Bank #Pemulihan Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bank Mandiri Minta Tambahan Dana SAL ke Menkeu Purbaya
BI mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 sebesar 7,7 persen, naik tipis dibandingkan Agustus 2025 yang tumbuh 7,56 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Bank Mandiri Minta Tambahan Dana SAL ke Menkeu Purbaya
Indonesia
Soal Uang Pemprov DKI Rp 14,6 Triliun Ngendap di Bank, Pramono: 1.000 Persen Betul
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membenarkan bahwa uang Pemprov DKI senilai Rp 14,6 triliun mengendap di bank.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Soal Uang Pemprov DKI Rp 14,6 Triliun Ngendap di Bank, Pramono: 1.000 Persen Betul
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Keinginan Warga Menabung Menurun, Warga Penghasilan Rp 3 Juta Per Bulan Paling Terdampak
Ditinjau berdasarkan pendapatan, LPS mencatat bahwa IMK pada beberapa kelompok pendapatan rumah tangga (RT) menurun pada September 2025
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Oktober 2025
Keinginan Warga Menabung Menurun, Warga Penghasilan  Rp 3 Juta Per Bulan Paling Terdampak
Indonesia
Konsolidasi Asuransi BUMN: 15 Perusahaan Jadi 3, Dorong Kapasitas dan Penuhi Aturan OJK
Latar belakang dari percepatan konsolidasi ini adalah aturan OJK mengenai modal minimum
Angga Yudha Pratama - Selasa, 30 September 2025
Konsolidasi Asuransi BUMN: 15 Perusahaan Jadi 3, Dorong Kapasitas dan Penuhi Aturan OJK
Indonesia
Rekening Dormant Rp 204 Miliar Dibobol Sindikat, DPR Tegaskan Peringatan Bagi Perbankan
Rekening dormant seharusnya menjadi prioritas pengawasan karena sifatnya pasif dan jarang dipantau nasabah," katanya.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 September 2025
Rekening Dormant Rp 204 Miliar Dibobol Sindikat, DPR Tegaskan Peringatan Bagi Perbankan
Indonesia
Penempatan Duit Negara Rp 200 Triliun Bikin Bunga Deposito Turun, Tanda Program Berhasil?
Purbaya menggarisbawahi penempatan kas negara dengan bunga rendah di bank komersial itu bukan ditujukan untuk program pembangunan pada suatu tujuan tertentu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Penempatan Duit Negara Rp 200 Triliun Bikin Bunga Deposito Turun, Tanda Program Berhasil?
Indonesia
Menkeu Purbaya Dukung Wamenkeu Anggito Gantikan Dirinya di LPS
Purbaya menyampaikan bahwa dia mendukung peluang Anggito beralih ke jabatan yang pernah ia emban dulu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 September 2025
Menkeu Purbaya Dukung Wamenkeu Anggito Gantikan Dirinya di LPS
Indonesia
Meterisasi 16 Ribu PJU Butuh Rp 60 Miliar, Pemkot Solo Terpaksa Ngutang ke Bank
Meterisasi 16 ribu PJU membutuhkan Rp 60 miliar. Pemkot Solo pun harus mengajukan pinjaman ke bank.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Meterisasi 16 Ribu PJU Butuh Rp 60 Miliar, Pemkot Solo Terpaksa Ngutang ke Bank
Indonesia
Duit 200 Triliun di Bank Himbara Harus Bisa Ciptakan Lapangan Kerja, Jangan Dibelikan Surat Utang
Pentingnya percepatan KUR Perumahan Rakyat dan Sanitasi agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapat rumah layak huni dan fasilitas sanitasi memadai.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Duit 200 Triliun di Bank Himbara Harus Bisa Ciptakan Lapangan Kerja, Jangan Dibelikan Surat Utang
Bagikan