Brigjen Pol Siswandi Ungkap Permintaan Mahar Politik

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 20 Januari 2018
Brigjen Pol Siswandi Ungkap Permintaan Mahar Politik

Brigjen Pol Siswandi (kedua dari kiri) bersama Euis Fetty Fatayati memberikan keterangan pers usai diperiksa Gakkumdu. (MP/Mauritz)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tim penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengajukan 27 pertanyaan kepada mantan bakal calon Wali Kota Cirebon Brigjen Pol Siswandi.

Pertanyaan tersebut terdiri dari 3 pertanyaan pembuka, 4 pertanyaan penutup dan 20 pertanyaan inti terkait dugaan permintaan uang untuk mendapatkan rekomendasi pencalonan sebagai wali kota Cirebon beberapa waktu lalu yang diduga dilakukan oleh oknum pengurus DPD PKS Kota Cirebon.

Kepada wartawan, Siswandi mengakui adanya permintaan sejumlah uang untuk mendapatkan SK pencalonan bagi dirinya yang diduga dilakukan oleh oknum pengurus DPD PKS Kota Cirebon.

"Dari awal saya sudah katakan mahar (politik) itu antara ada dan tiada. Dibilang ada tapi fisik, barangnya (uang) tidak ada. Dibilang tidak ada tapi jalan cerita alur itu ada," kata Siswandi di Cirebon, Jumat (19/1).

Saat ditanya awak media apakah benar adanya permintaan mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi, dengan tegas jenderal bintang satu ini membenarkan adanya permintaan tersebut.

"Ada (permintaan uang untuk mendapatkan rekomendasi)," tegas Siswandi.

Siswandi menyebutkan awalnya permintaan tsrsebut sebesar Rp 500 juta terus naik hingga Rp 1,5 miliar.

"Dari mulai (permintaan mahar politik) Rp 500 juta, Rp 700 juta sampai Rp 1,5 miliar," ungkap Siswandi.

Mantan bakal calon Wali Kota Cirebon, Brigjen Pol Siswandi menjalani pemeriksaan oleh Tim Gakkumdu selama kurang lebih dua jam. Siswandi hadir di Kantor Panwaslu bersama mantan bakal calon Wakil Wali Kota Euis Fetty Fatayati dan kuasa hukumnya. (*)

Berita ini adalah hasil liputan Mauritz, reporter atau kontributor merahputih.com untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk mengikuti hasil liputan Mauritz lainnya , baca saja: Kapolda Jabar: Pemanggilan Pertama untuk Rizieq Hari Selasa

#Mahar Politik #PKS #Cirebon
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Kepala SPPG di Cirebon dan Bogor Dipecat Imbas Keracunan Siswa
Sudaryono mengungkapkan kasus keracunan di Bogor disebabkan pembelian bahan makanan jadi.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Kepala SPPG di Cirebon dan Bogor Dipecat Imbas Keracunan Siswa
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Bagikan