Brigjen Pol Siswandi Ungkap Permintaan Mahar Politik

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 20 Januari 2018
Brigjen Pol Siswandi Ungkap Permintaan Mahar Politik

Brigjen Pol Siswandi (kedua dari kiri) bersama Euis Fetty Fatayati memberikan keterangan pers usai diperiksa Gakkumdu. (MP/Mauritz)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tim penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengajukan 27 pertanyaan kepada mantan bakal calon Wali Kota Cirebon Brigjen Pol Siswandi.

Pertanyaan tersebut terdiri dari 3 pertanyaan pembuka, 4 pertanyaan penutup dan 20 pertanyaan inti terkait dugaan permintaan uang untuk mendapatkan rekomendasi pencalonan sebagai wali kota Cirebon beberapa waktu lalu yang diduga dilakukan oleh oknum pengurus DPD PKS Kota Cirebon.

Kepada wartawan, Siswandi mengakui adanya permintaan sejumlah uang untuk mendapatkan SK pencalonan bagi dirinya yang diduga dilakukan oleh oknum pengurus DPD PKS Kota Cirebon.

"Dari awal saya sudah katakan mahar (politik) itu antara ada dan tiada. Dibilang ada tapi fisik, barangnya (uang) tidak ada. Dibilang tidak ada tapi jalan cerita alur itu ada," kata Siswandi di Cirebon, Jumat (19/1).

Saat ditanya awak media apakah benar adanya permintaan mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi, dengan tegas jenderal bintang satu ini membenarkan adanya permintaan tersebut.

"Ada (permintaan uang untuk mendapatkan rekomendasi)," tegas Siswandi.

Siswandi menyebutkan awalnya permintaan tsrsebut sebesar Rp 500 juta terus naik hingga Rp 1,5 miliar.

"Dari mulai (permintaan mahar politik) Rp 500 juta, Rp 700 juta sampai Rp 1,5 miliar," ungkap Siswandi.

Mantan bakal calon Wali Kota Cirebon, Brigjen Pol Siswandi menjalani pemeriksaan oleh Tim Gakkumdu selama kurang lebih dua jam. Siswandi hadir di Kantor Panwaslu bersama mantan bakal calon Wakil Wali Kota Euis Fetty Fatayati dan kuasa hukumnya. (*)

Berita ini adalah hasil liputan Mauritz, reporter atau kontributor merahputih.com untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk mengikuti hasil liputan Mauritz lainnya , baca saja: Kapolda Jabar: Pemanggilan Pertama untuk Rizieq Hari Selasa

#Mahar Politik #PKS #Cirebon
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Hati-Hati Beli Kosmetik di TikTok dari Cirebon, 5 Akun Jual Krim Bermerkuri Laku Rp 70 Juta Sebulan
Jaringan produsen kosmetik ilegal mengandung merkuri yang dijual melalui sejumlah akun TikTok digerebek Bareskrim di Cirebon, Jawa Barat. Empat orang diamankan, termasuk pemilik akun TikTok.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Mei 2026
Hati-Hati Beli Kosmetik di TikTok dari Cirebon, 5 Akun Jual Krim Bermerkuri Laku Rp 70 Juta Sebulan
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Indonesia
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Pelarangan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku pada pilpres, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 27 Februari 2026
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Indonesia
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Kehati-kehatian ini khususnya terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Bagikan