BPS Kucurkan Dana Rp 2,4 Triliun untuk Sensus Ekonomi

Selvi PurwantiSelvi Purwanti - Jumat, 18 Maret 2016
BPS Kucurkan Dana Rp 2,4 Triliun untuk Sensus Ekonomi

Kepala BPS Suryamin berbicara pengangkatan dirinya, Jakarta, 21 Februari 2012. (Foto: Antara/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Keuangan - Badan Pusat Statistik (BPS) dalam waktu enam bulan ke depan akan menggelar sensus ekonomi 2016. Pada sensus kali akan melibatkan sekitar 16.000 petugas BPS dan 340.000 mitra sensus. Pelaksanaan pendataan ini dilakukan selama periode 1-31 Mei 2016.

Kepala BPS Suryamin mengatakan dalam melaksanakan kegiatan ini BPS menggelontorkan biaya sbesar Rp 2,4 triliun dan Sekitar 90 persen digunakan untuk upah para petugas.

"Dana tersebut digunakan untuk upah pendata, upah pengawas, pengelola, pengajar yang bener-bener untuk petugas. Serta perjalanan dinas sangat diefisienkan. Untuk infra BPS sudah ada ya, data center akan segera kita resmikan dalam waktu dekat," ujar Suryamin saat memberikan paparannya di Kantor BPS, Jakarta Pusat (18/3).

Suryamin menambahkan para petugas yang direkrutment sudah mengikuti proses seleksi terbuka. Mereka diberi Upah Minimum Regiuonal (UMR) sesuai dengan daerahnya.

"Rata para petugas kami beri kontrak selama 1 bulan dengan gaji berkisar Rp 2,4 juta sampai dengan Rp 3 juta dari setia daerah. 340.000 dengan gaji segitu lapangan kerja tercipta pada 1 bulan itu. Artinya yang nganggur bisa ditarik," terangnya.

Menurut Suryamin, mereka dilatih mengenai bagaimana mengisi kuesioner, bagaimana cara wawancara, bagaimana menjelaskan ke responden data yang dimaksud, mereka diberi juga cara role playing. Per jenjang ada instrukturnya.

"Semua dilatih agar bisa berkomunikasi dengan baik, melakukaan pendataan dengan baik agar data yang didapatkan baik.Khusus online, kejujuran responden sangat diperlukan agar mereka tidak khawatir untuk dipungut biaya. Kami juga bekerjasama dengan kemkominfo. Untuk mendata perusahaan menengah dan besar kita sudah menyusun direktorinya, kita bawa juga ke lapangan sebagai guide," tandasnya. (Abi)

BACA JUGA:

  1. BI Rate Turun 25 bps Menjadi 6,75 Persen 
  2. BI Beberkan Penyebab Penguatan Rupiah
  3. Dipicu Faktor Eksternal, Rupiah Kini Rp13.821 per Dolar AS
  4. Rupiah Menguat Paling Tajam di Asia
  5. BI Rate Turun Jadi 7,25 Persen
#Kepala BPS Suryamin #Badan Pusat Statistik (BPS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
DPR menyoroti ketidaksesuaian data desil yang berpotensi membuat warga miskin kehilangan bansos, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
Indonesia
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Pemerintah tidak hanya mengandalkan kondisi harga minyak untuk menjaga surplus perdagangan, tetapi juga akan terus mendorong peningkatan ekspor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Indonesia
BPS Sarankan Warga Ajukan Sanggahan ke Kelurahan bila Keberatan Status Desil
Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas cek bansos yang disediakan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengajukan keberatan terhadap data yang diterima.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
BPS Sarankan Warga Ajukan  Sanggahan ke Kelurahan bila Keberatan Status Desil
Lifestyle
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
BPS mencatat 1,03 juta pengangguran terdidik per Mei 2026. Simak 6 jurusan kuliah dengan lulusan paling banyak menganggur dan penyebabnya.
ImanK - Senin, 17 Agustus 2026
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
Indonesia
Kepuasan Jemaah Haji 2026 Melonjak, Ini Layanan dengan Nilai Tertinggi Menurut BPS
Survei BPS mencatat Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia 2026 mencapai 83,28 dan masuk kategori sangat memuaskan. Layanan bandara tertinggi 84,76.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 Agustus 2026
Kepuasan Jemaah Haji 2026 Melonjak, Ini Layanan dengan Nilai Tertinggi Menurut BPS
Indonesia
Masuk Agustus Daging Sapi Makin Mahal, Lampaui Harga Acuan Sekilo Rp140 Ribu
Memasuki minggu pertama Agustus 2026, harga daging sapi nasional kembali melonjak naik di sejumlah wilayah Indonesia
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Masuk Agustus Daging Sapi Makin Mahal, Lampaui Harga Acuan Sekilo Rp140 Ribu
Indonesia
Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Naik 0,005
Dibandingkan dengan September 2025, tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan maupun perdesaan sama-sama mengalami peningkatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Naik 0,005
Indonesia
Indonesia Alami Deflasi di Bulan Juli 2026, Pendorong Inflasi Harga Bensin dan Biaya Sekolah
Kelompok pendidikan juga mengalami inflasi sebesar 0,55 persen, terutama akibat kenaikan biaya sekolah dasar (SD), taman kanak-kanak (TK), dan bimbingan belajar pada awal tahun ajaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 Agustus 2026
Indonesia Alami Deflasi di Bulan Juli 2026, Pendorong Inflasi Harga Bensin dan Biaya Sekolah
Indonesia
Pramono Anung Minta Warga Jujur Isi Data Sensus Ekonomi 2026, BPS Pastikan Kerahasiaan Terjaga
BPS mulai melakukan Sensus Ekonomi 2026 hingga 31 Agustus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat jujur memberikan keterangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Pramono Anung Minta Warga Jujur Isi Data Sensus Ekonomi 2026, BPS Pastikan Kerahasiaan Terjaga
Indonesia
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Metode komunikasi juga perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat dan pelaku ekonomi agar informasi lebih mudah dipahami serta mampu menghilangkan keraguan responden.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Bagikan