Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - MASYARAKAT banyak yang mengeluhkan pemeringkatan desil yang tercantum dalam data sosial ekonomi. Pasalnya, perubahan desil baru itu ada yang masuk warga mampu hingga ancaman tak dapat program bantuan sosial dari pemerintah. Saat menyikapi kasus tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) RI menyebut masyarakat bisa mengajukan sanggahan apabila keberatan dengan desil yang tercantum dalam data sosial ekonomi.
Sekretaris Utama (Sestama) BPS Zulkipli mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas cek bansos yang disediakan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengajukan keberatan terhadap data yang diterima.
"Jadi sebenarnya memang kita semua sudah ada fasilitas yang diberikan Kementerian Sosial. Ada fasilitas cek bansos yang diberikan sehingga kita bisa, kalau kita merasa tidak yakin dengan desil yang kita ada di dalam daftar itu, kita bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya," kata Zulkipli di Jakarta, Senin (31/8).
Ia menjelaskan masyarakat yang keberatan dengan status desilnya bisa datang ke kantor kelurahan dengan membawa identitas dan menyampaikan kepada petugas atau operator data bahwa terdapat ketidaksesuaian pada data sosial ekonominya.
Baca juga:
Desil Bikin Siswa dan Mahasiswa Gagal Dapat KIP, DPR Desak Evaluasi
Selanjutnya warga akan diminta menjelaskan kondisi terkini serta mengisi atau menjawab pertanyaan yang diperlukan dalam proses pembaruan data. Setelah pengisian data dilakukan, pengajuan tersebut akan melalui proses verifikasi. Menurut Zulkipli, BPS menerbitkan pembaruan pemeringkatan desil setiap tiga bulan.
Zulkipli mengatakan masyarakat juga dapat mendatangi kantor kelurahan untuk mendapatkan bantuan dalam proses pengajuan keberatan. Pihak kelurahan dapat membantu warga mengisi formulir melalui fasilitas yang telah disediakan. "Kenapa harus datang ke kelurahan? Karena di sana ada fasilitasnya dan kita bisa bertanya dan membantu, pihak kelurahan akan membantu untuk melakukan pengisian dari formulir yang ada di dalam fasilitas yang disediakan itu," urainya.
Selain itu, BPS juga masih membuka pendataan bagi masyarakat yang belum tercatat. Warga yang merasa belum terdata dapat menghubungi kantor BPS. "Nah, mudah-mudahan bagi yang belum terdata, itu nantinya akan bisa kita lakukan pendataan. Bagi yang belum terdata, itu nantinya bisa menghubungi kantor BPS sebenarnya kalau saat ini belum terdata," ujar Zulkipli.
Ia menyebut BPS masih melakukan pendataan hingga pertengahan September. Untuk wilayah DKI Jakarta, BPS telah mendata sebesar 111 persen dari daftar awal atau pre-list yang dimiliki.
Namun, masih terdapat sejumlah responden yang belum ditemukan serta beberapa dokumen yang masih dalam proses penelusuran.
"Saat ini sebenarnya kami sudah melakukan dari pre-list yang ada itu sebesar 111 persen untuk kondisi DKI. Namun demikian, dari 111 persen itu, masih ada beberapa yang tidak kami temukan. Juga ada dari tidak kami temukan dan juga ada beberapa yang masih dalam proses dokumen kami ada di tempat usaha yang tertinggal, yang nantinya akan kami telusuri," pungkasnya.(Asp)
Baca juga:
Menkeu Tegaskan Larangan Desil 9-10 Beli Pertalite Pasti Berlaku, Cuma Belum Sekarang
