Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengaku kaget dengan pernyataan Joko Widodo pada acara debat capres 2019 yang mengklaim sudah membangun infrastruktur jalan di desa mencapai 191.000 kilometer. Angka capaian ini patut dipertanyakan keabsahan dan validitasnya.
Menurut Juru Bicara BPN, Suhendra Ratu Prawiranegara, secara teroritis dan empiris data capaian yang disampaikan Jokowi patut dipertanyakan dan cenderung tidak bisa dipertanggung jawabkan. Jalan desa berada dalam wilayah kabupaten, sementara panjang jalan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia saat ini dalam kisaran 437.000 kilometer.
"Jujur kami kaget dan terheran-heran, kalau mengadopsi ekspresi Jokowi, kalau mendapatkan sesuatu berita, info atau masalah kan selalu bilang kaget dan heran. Saya pakai istilah ini untuk mengkritisi data yang beliau sampaikan tentang jalan desa," ujar Suhendra, Selasa, (19/2).
"Begini, total jalan di Indonesia sejak awal tahun 1950-an sampai dengan sekarang ini dalam kisaran 530.000 kilometer (sumber Kementerian PUPR). Ini jumlah keseluruhan mencakup jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten," kata dia menambahkan.
Ia menjelaskan, bahwa kondisi jalan yang tersedia di Indonesia saat ini tidak semuanya beraspal. Dari total panjang jalan di Indonesia, sekitar 530.000 kilometer hampir 45 persen jalan di Indonesia permukaan jalannya masih berupa tanah dan kerikil (sirtu).
"Jadi dengan kata lain hebat sekali dan luar biasa pemerintahan ini jika sudah dapat membangun jalan desa sepanjang 191.000 kilometer selama dalam kurun waktu 3 tahun anggaran 2015-2018," terang Suhendra.
Jadi lanjut Suhendra, jika diklaim Jokowi sudah membangun jalan sepanjang 191.000 kilometer, artinya sudah 90 persen seluruh jalan di Indonesia sudah tidak lagi tanah dan kerikil permukaannya. Dan faktanya tidak demikian. Jadi klaim Jokowi ini tidak berdasar.
"Jokowi ini memang sebagai capres ya, namun beliau juga kan Presiden RI yang aktif. Jadi kalau dengan mudahnya menyampaikan data yang keliru dalam forum kenegaraan yang dijamin UU seperti proses debat dalam Pilpres, patut disayangkan. Karena kan hal yang disampaikan seorang Presiden tentu memiliki makna dan dan berfungsi sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat," pungkas mantan Staf Khusus Menteri PU tersebut. (Pon)
