Andika Pratama
MerahPutih.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi buka suara menanggapi langkah sejumlah keluarga korban penculikan aktivis pro demokrasi tahun 1997-1998 yang menyerukan penolakan memilih calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan seharusnya keluarga korban penculikan yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) memilih Prabowo ketimbang Jokowi.
"Seharusnya mereka tuntut Jokowi dan tidak memilih Jokowi lagi karena Jokowi gagal 4 tahun menuntaskan kasus pelanggaran HAM," kata Andre saat ditemui MerahPutih.com di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (14/3).
Menurut Andre dukungan itu cukup berasalan. Sebab, kata politisi Partai Gerindra ini, sejak memimpin Indonesia 4 tahun lalu, Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden tak mampu menuntaskan kasus penculikan aktivis dan pelanggaran HAM masa lalu.
"Yang jelas 4 tahun Pak Jokowi sudah memimpin bangsa dan negara ini lalu Nawacita bidang hukummya sudah beliau janjikan tapi 4 tahun ngga jalan," ujar dia.
Andre menyinggung kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Sudah hampir 2 tahun, kasus teror tersebut belum menemukan titik terang.
"Kasus novel aja Jokowi ngga mampu apalagi kasus orang hilang. Jadi saya ingin tegaskan seharusnya mereka memilih Pak Prabowo insya allah Pak Prabowo akan menuntaskan kasusnya. Itu komitmen kita," tegas Andre.
Sebelumnya, sejumlah keluarga korban penculikan aktivis pro demokrasi tahun 1997-1998 yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) menyerukan penolakan memilih calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan memilih Joko Widodo di Pilpres 2019.
"Keluarga korban [penculikan dan penghilangan paksa 1998] menyatakan semuanya menolak capres penculik, capres pelanggar HAM, Prabowo. Itu ekspresi konkret dari mereka semua," kata Ketua Dewan Penasehat Ikohi, Mugiyanto di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (13/3).
Mugiyanto, yang juga seorang mantan aktivis Reformasi 1998 itu menyatakan Prabowo diduga kuat sebagai pelaku penghilangan paksa para aktivis pro demokrasi saat masih aktif menjabat sebagai Komandan Jendral Kopassus TNI AD.
Salah satu buktinya, ia menyebut adanya surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP pada tahun 1998 lalu menyebut pertimbangan yang melatari rekomendasi pemecatan Prabowo.
Ia menyatakan para keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa 1998 berkomitmen ingin mengalahkan 'capres pelanggar HAM di Pilpres 2019' dengan memilih Jokowi. (Pon)
