Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klungkung, Bali, mencatat jumlah pengungsi erupsi Gunung Agung mencapai 10.950 jiwa atau bertambah 3.131 jiwa dari sebelumnya 7.819 orang jiwa pada Kamis (30/11).
"Para pengungsi asal Kabupaten Karangasem ini kami terima karena kediaman mereka berada di zona rawan bencana dan Pemkab Klungkung siap menerima kedatangan mereka," kata Kepala BPBD Klungkung Putu Widiada di Posko GOR Swecapura, Kota Semarapura, Bali, Minggu (10/12).
Dari data terakhir pada Sabtu (9/12) malam lalu, jumlah pengungsi ini tercatat berada di Kecamatan Klungkung sebanyak 7.238 orang jiwa yang tersebar di 18 desa/kelurahan, Kecamatan Banjarangakan (1.433 orang yang tersebar di 13 desa), Posko GOR Swecapura (1,254 jiwa), dan Kecamatan Dawan (1.025 orang tersebar di 11 desa).
Ia menerangkan, dari total 10.950 pengungsi tercatat sebanyak 521 jiwa yang bersekolah di Kabupaten Klungkung yang terbagi atas siswa TK/PAUD sebanyak 43 jiwa, sekolah dasar (283 jiwa), sekolah menengah pertama (186 jiwa), dan sekolah menengah atas (sembilan jiwa).
Putu Widiada menambahkan, petugas di Klungkung juga telah mendata pelayanan kesehatan yang telah diberikan tim kesehatan kepada pengungsi dimana tercatat telah melayani pengobatan 380 bayi, balita (1.910 orang), ibu hamil (119 jiwa), lansia (4.321 jiwa), dewasa/umum (9.048 jiwa), dilakukan rujukan (91 jiwa).
"Secara keseluruhan ada 17.167 jiwa yang sudah diberikan penanganan kesehatan dari berbagai usia diseluruh pelayanan kesehatan di Klungkung," katanya.
Ia mengatakan ,jumlah pasien yang telah ditangani di RSUD Klungkung tercatat mencapai 2.078 jiwa dengan tota klaim pelayanan pasien dari pengungsi Gunung Agung sebesar Rp 1,7 milar, dengan rincian klaim layanan pasien umum Rp 1,23 miliar lebih dan pasien menggunakan jaminan kesehatan nasional (JKN) Rp 454 juta.
Untuk data pengungsi yang meninggal dunia tercatat mencapai 32 jiwa dengan rincian usia lansia sebanyak 29 jiwa dan dewasa/umum sebanyak tiga jiwa.
"Untuk penggunan air di GOR dan pos-pos pengungsian yang ada di masing-masing balai banjar, untuk tagihan atas penggunaan air tersebut tidak dikenakan biaya oleh PDAM," katanya.
Sementara, PLN juga memberikan bantuan untuk layanan instalasi dan lampu penerangan di beberapa posko pengungsian mencapai Rp 27,53 juta. (*)
Sumber: ANTARA
