Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Sekjen partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) membocorkan strategi kampanye Pilpres 2019 mereka. Ratusan ribu calon anggota legislatif (caleg) akan dijadikan juru kampanye dan dibekali data capaian pemerintah untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019.
"Untuk menghindari supaya jangan sampai pemilu kita ditandai dengan berita hoaks, maka akan dihadapi dengan 'counter' isu yang rasional dari data dan fakta. Kami bicara dalam kampanye, terkait dengan fakta," kata Sekjen NasDem Jhonny G Plate di Bogor, semalam.
Jhonny bersama dengan 8 orang sekjen partai koalisi pendukung Jokowi lainnya bertemu di restoran Grand Garden pada Selasa (31/7) malam untuk membicarakan teknis kampanye sekaligus tim pemenang Pilpres 2019.
"Caleg dari partai koalisi itu rata-rata sekitar 20 ribu lebih per partai. Gabungan parpol koalisi Pak Jokowi itu lebih dari 150 ribu caleg dan mereka itu adalah hierarkis mulai dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Mereka ini langsung sampai di garis depan karena ini pemilu serentak, maka caleg menjadi garis terdepat yang efektif," papar dia, dikutip Antara.
Para caleg sebagai jurkam itu pun akan dibekali dengan sosialisasi program-program pemerintah dan capaiannya kabinet kerja, termasuk mengenai angka kemiskinan berdasarkan data Balai Pusat Statistik (BPS).
"Yang kedua soal saksi, gabungan saksi parpol koalisi untuk pilpres juga ada banyak. Kalau ada 850 ribu TPS (tempat pemungutan suara), satu partai dua orang saksi per TPS, per partai sudah 1,7 juta, dikali 9 partai. Jadi hal-hal teknis seperti itu dibicarakan, bagaimana menjaga agar kualitas demokrasi kita, kualitas pemilu kita menjadi lebih baik," imbuh politikus NasDem itu.
Sedangkan Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan akan ada tim khusus juga yang menggodok program Jokowi yang akan ditawarkan ke masyarakat pada saat kampanye pilpres mendatang.
"Ya dari tim ahlinya Pak Jokowi lah, para ahli yang menyampaikan dukungan kepada Pak Jokowi secara perorangan. Tim ahlinya banyak karena kan masing-masing misalnya bidang hukum itu ada sendiri, pertanian ada sendiri," kata Arsul.
Menurut Arsul, tim ahli itu bahkan berasal dari luar parpol. "Tim ahli kan justru kan dari luar, nanti setelah mereka selesai dengan program, sebut saja Nawacita jilid dua, kemudian diberikan ke parpol. Ketua timnya belum kita tentukan, itu nanti Pak Jokowi dan ketua umum parpol," tandas petinggi PPP itu. (*)
