BNPB: Pasokan Oksigen Masih Sangat Kurang Untuk Pemenuhi Kebutuhan Warga


Tabung oksigen. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Tangerang Selatan (Jabodetabek - Tangsel), melalui posko-posko di kelurahan.
"Hal tersebut guna memperkuat peran posko di lapangan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia," ujar Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Selasa (3/6).
Penguatan dilakukan dengan melakukan koordinasi dan pendampingan kepada posko PPKM. Koordinasi dilakukan terkait kebutuhan posko untuk penanganan darurat COVID-19.
Baca Juga:
Isi Ulang Tabung Oksigen Medis di Jabar Alami Banyak Kendala
"Selain itu, tim BNPB juga melakukan pemantauan pelaksanaan PPKM di tingkat kelurahan. Dari hasil pemantauan di lapangan, tim mencatat posko PPKM yang berada di tingkat kelurahan berperan aktif sesuai dengan peraturan daerah masing-masing," ujar Abdul.
Ia menegaskan, unsur pentahelix berperan aktif dalam penguatan posko PPKM, salah satunya dalam hal pemberdayaan relawan. Berbagai kalangan dikerahkan untuk ditempatkan sebagai relawan pada posko-posko tersebut.
Di Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan misalnya, relawan posko berasal dari swadaya masyarakat, tokoh agama, dan dokter dari warga setempat. Begitu pula di Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Di Kota Tangerang Selatan, Satuan Tugas (Satgas) dan relawan aktif menindak para pelanggar PPKM Darurat. Adapun penindakan tersebut dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Walikota Tangerang Selatan Nomor.443/2584/Huk tentang Perpanjangan PPKM Level 4.
Edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat juga gencar dilakukan. Di Kabupaten Bogor, edukasi dilakukan mulai dari terjun langsung ke lapangan hingga melalui laman media sosial.
"Hal tersebut dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan," ujarnya.
Sementara itu, tim juga mencatat beberapa hal yang kerap menjadi kendala di lapangan. Seperti di sebagian wilayah DKI Jakarta dan Kota Depok, pasokan oksigen masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan warga, yang menyebabkan warga kesulitan untuk mendapatkan oksigen.

Selain itu, posko PPKM di Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Lubang Buaya melaporkan adanya petugas dan nakes yang ikut terpapar COVID-19. Hal ini menyebabkan kurangnya SDM sehingga menghambat penanganan COVID-19 di wilayahnya.
"Menurut data yang dikeluarkan BNPB per Senin (2/8), kenaikan kasus harian di DKI Jakarta dan Banten mencapai 1000 kasus. Sementara di jawa Barat kasus harian bertambah sebanyak 2341 kasus," ujarnya.
Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta juga masuk ke dalam urutan lima besar kematian harian tertinggi di Indonesia. Diharapkan, pendampingan dan pemantauan posko PPKM ini diharapkan dapat mengurangi angka tersebut.
"Koordinasi bersama pihak-pihak di tingkat kelurahan juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek," ujarnya. (Pon)
Baca Juga:
Call Center Layanan Isi Ulang Oksigen Jatim Layani 1.600 Penelepon Per Hari
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Bali Dilanda Banjir, Denpasar Terparah: 5 Korban Meninggal, 2 Orang Hilang Masih dalam Pencarian

Diharapkan Hujan Tidak seperti di Bali hingga Sebabkan Banjir, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca di Jawa Timur

254 Rumah Warga Rusak Akibat Gempa Poso, Tersebar di 19 Desa

Tidak Ada Korban Jiwa, BNPB Minta Warga Tetap Waspada Efek Gempa Susulan di Bekasi

Korban Gempa Poso Dijanjikan Bantuan Rumah Rusak Rp 15-30 Juta, Plus Bansos Tunai Rp 600 Ribu 3 Bulan

Operasi Terpadu Bikin Penanganan Karhutla Efektif, BNPB Siaga Sampai September 2025

BNPB Pantau Kondisi Kekeringan di Indonesia, Ribuan Liter Air Dikirim ke Berbagai Desa

Minta 10 Pantai Dikosongkan, BNPB: Tsunami 50 cm Bisa Membunuh

5 Provinsi Diminta Kosongkan Pantai, Pengalaman 2011 Saat Tsunami Jepang di Papua Capai 3,8 Meter Dalam Teluk

Sikapi Karhutla Riau, Gibran Bakal Ketatkan Regulasi Hingga Pengawasan Pembukaan Lahan
