BKN Pastikan Tak Asal Pindahkan ASN ke Ibu Kota Baru

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 04 Maret 2022
BKN Pastikan Tak Asal Pindahkan ASN ke Ibu Kota Baru

Ilustrasi bagian dari desain ibu kota negara. ANTARA/HO-Kementerian PUPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dilakukan dengan penilaian cepat atau quick assessment.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengatakan, penilaian tersebut untuk mengetahui kompetensi ASN yang akan dipindahkan. Penilaian ini di luar kualifikasi dan potensi berdasarkan database di BKN.

"Tidak hanya sekadar melakukan pemetaan SDM yang akan pindah, tetapi juga sekaligus memiliki profil dari ASN kita berdasarkan hasil penilaian kompetensi," ujar Suharmen dikutip dari siaran YouTube Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (4/3).

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Tunjangan Tambahan, ASN Dilarang Menolak Pindah ke IKN

Menurutnya, kualifikasi dan potensi ASN saat ini sudah ada di dalam database BKN baik kualifikasi pendidikan formal ataupun informal yang selama ini diikuti oleh PNS.

Nantinya, hasil uji kompetensi PNS ini akan dikaitkan dengan kinerja untuk mendapatkan talent pool pusat pengembangan ASN.

"Kalau basis data talent pool ini sudah baik, bagi ASN kami maka pengembangan karier ASN ke depannya akan jauh lebih maksimal," ungkapnya.

Baca Juga:

Anies Ogah Terima ASN Yang Enggak Mau Pindah ke IKN Nusantara

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denni juga menyebut ASN yang akan dipindah ke IKN Nusantara juga dipilih sesuai kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.

Sebab, pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara bukan hanya pindah fisik semata, tetapi juga momentum perubahan Indonesia menjadi negara maju. Begitu juga unsur pegawai yang dipindahkan.

Alex menyampaikan demikian karena banyak pegawai yang khawatir dipindah ke IKN dan berupaya menghindar.

"Kalau Anda terpilih ke sana, kita sedang menyiapkan benefit-nya sehingga itu betul-betul orang-orang yang dipindahkan memang dipilih," kata Alex. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Matangkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN Baru

#IKN Nusantara #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Indonesia
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Putusan MK ini harus segera diikuti dengan penyusunan regulasi turunan yang jelas dan transparan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Indonesia
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Anggota Komisi II DPR RI menyambut baik putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN menjadi 95 tahun dan meminta pemerintah segera menyiapkan regulasi turunan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Indonesia
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Gowes sepeda ini digelar dengan rute Jakarta - Cirebon - Semarang - Tuban - Surabaya - Banjarmasin - Penajam- Balikpapan - IKN sepanjang 1.500 kilometer.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-14 dalam jumlah orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) di seluruh dunia.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Bagikan