Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah didesak segera bertindak mengatasi kebocoran data milik kementerian/lembaga maupun sejumlah tokoh, menanggapi banyaknya kebocoran data oleh peretas belakangan ini. Termasuk yang teranyar yang diklaim dilakukan oleh Bjorka.
"DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (13/9).
Baca Juga:
Pemerintah Bentuk Timsus Selidiki Dugaan Adanya Kebocoran Data
Puan mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan ke publik terkait peretasan data-data milik kementerian/lembaga.
Ia berharap BSSN dan kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.
Puan menyayangkan disrupsi digital yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE). Hal ini, katanya, sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia.
"Seharusnya PSE melakukan pengamanan, termasuk dengan menggunakan enkripsi untuk data pribadi masyarakat. Kebocoran data yang dialami kementerian maupun lembaga negara tentu berdampak besar," ucapnya.
Kebocoran data pribadi, dikhawatirkan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik itu pelaku kejahatan siber, maupun pihak yang memanfaatkan keadaan.
"Perlu segera dilakukan pembenahan sistem di kementerian dan lembaga negara terkait keamanan siber," katanya.
Sebelumnya, peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Klaim tersebut menjadi viral setelah sebuah akun Twitter bernama "DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence" mengunggah tangkapan layar dari Bjorka bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.
Baca Juga:
Gibran tidak Khawatir Data Pribadinya Diumbar ke Publik
