Raden Yusuf Nayamenggala
PARA pelaku usaha bisa menjalankan prinsip bisnis berkelanjutan, sebagai cara untuk memperkuat ekonomi digital yang saat ini tengah di bangun di Indonesia. Hal tersebut dipaparkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Dalam hal ini, bisnis berkelanjutkan artinya para pelaku usaha tak sekadar berfokus mencari keuntungan, namun bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
Baca Juga:
"Kewajiban dari dunia bisnis adalah tidak melihat dari segi bisnis semata, tapi bisnis harus punya etika lingkungan, seperti peduli dengan green economy," tutur Ridwan Kamil seperti yang dikutip dari laman Antara.
Sementara itu, dari segi green economy, perusahaan atau pelaku usaha bisa memilih untuk lebih banyak menggunakan energi terbarukan, dibanding energi dari fosil.
Kemudian, contoh lainnya yakni menguatkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di tempat usahanya berada, agar seluruh lingkungannya bisa terberdayakan dengan maksimal.
Menurut Ridwan Kamil, bisnis yang berkelanjutan tersebut sebaiknya dirangkul oleh Pemerintah lewat skema kerja kolaborasi. "Saat ini sudah saatnya kita pakai birokrasi level tiga, yakni birokrasi kolaborasi," ucap Ridwan Kamil.
Kemudian, Ridwan Kamil menjelaskan, sebelum adanya birokrasi level tiga, Pemerintah sebelumnya sudah menerapkan birokrasi level satu dan level dua.
Kedua birokrasi tersebut tak adaptif dan tak relevan dengan perkembangan dan distrupsi yang saat ini dihadapi secara global. Birokrasi level satu tersebut dinilai terlalu tunduk pada peraturan, sehingga pelaku usaha sulit untuk membantu pembangunan.
Baca Juga:
Kemenkop UKM Ingin Masyarakat Lebih Mengenal Fesyen Berkelanjutan
Sementara di birokrasi level dua, Pemerintah hanya menggangap pembangunan termasuk pembangunan ekonomi hanya tugas pemerintah, sementara pemangku kepentingan lain tidak dilibatkan.
Hanya para pelaku usaha yang memiliki kinerja biak yang dilibatkan, tapi pengembangan jangkan panjang kurang diperhatikan.
Karena itu, birokrasi level ketiga hadir, di mana sifatnya kolaborasi. Itu artinya Pemerintah tak sekadar bekerja sendiri, tapi juga bekerja bersama masyarakat secara aktif.
Adapun perencanaan pembangunan kolaboratif tersebut dengan banyak pihak, bisa membuahkan hasil yang optimal. Hal itu lantaran keterlibatan banyak pihak, bisa mendukung lebih banyak potensi yang dikembangkan.
Ridwan Kamil menjelaskan, selama pandemi COVID-19 ekonomi digital mengalami pertumbuhan sebesar 40 persen di Indonesia. Apabila hal itu didukung denan kolaborasi aktif para pengusaha dan pemerintah dalam memberdayakan lingkungan dan masyarakat, maka potensi ekonomi digital bisa tumbuh dan berkembang maksimal. (Ryn)
Baca Juga:
![[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank](https://img.merahputih.com/media/b0/dd/ba/b0ddba79cf0e575036e263cba12096e5_182x135.jpeg)
