Bisa Cairkan Bantuan Subsidi Upah Rp 600 Ribu Lewat Pos Indonesia jika Tidak Punya Rekening Bank Himbara, Begini Caranya

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 26 Juni 2025
Bisa Cairkan Bantuan Subsidi Upah  Rp 600 Ribu Lewat Pos Indonesia jika Tidak Punya Rekening Bank Himbara, Begini Caranya

Menteri BUMN Erick Thohir saat mengecek kantor PT Pos. (Dok. Kementerian BUMN

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp 600 ribu untuk tahap pertama.

Penyaluran BSU 2025 melalui Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN dan BSI khusus untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh.

Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, BSU 2025 Rp 600 ribu bisa dicairkan melalui PT Pos Indonesia.

Masyarakat yang ingin mengetahui status penerima BSU disarankan untuk mengecek melalui aplikasi PosPay.

Berikut caranya dilansir dari berbagai sumber:

1. Download aplikasi PosPay melalui PlayStore atau AppStore

2. Buka aplikasi PosPay

3. Pada halaman awal, jangan login terlebih dulu

4. Klik icon "i" berwarna orange pada kanan bawah layar

Baca juga:

BSU Juni-Juli Cair Sekaligus Rp 600 Ribu, Kemnaker: Wajib Penuhi Syarat Ini!

5. Klik icon bergambar lima tangan berwarna putih

6. Pilih kolom "Silahkan pilih jenis bantuan"

7. Klik "Bantuan Subsidi Upah Tahun 2025"

8. Masukkan NIK yang tertera pada KTP

9. Klik "Cek Status Penerima"

Jika NIK dan data lain yang diinput sudah sesuai dengan data penerima BSU Kemnaker, QR Code akan tampil pada aplikasi PosPay.

Jika NIK dan data lain yang diinput tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemnkaer, akan muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU".

Setelah terdaftar sebagai penerima BSU Kemenaker sesuai keterangan pada aplikasi PosPay, penerima dapat mencairkan dana tersebut dengan mendatangi kantor pos terdekat.

Penerima bantuan yang akan mencairkan BSU di kantor pos perlu membawa dokumen yang dipersyaratkan. Adapun persyaratan yang harus dibawa, yakni KTP asli (e-KTP), fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi, surat pemberitahuan atau informasi sebagai penerima BSU (bisa berupa SMS, surat resmi, atau hasil pengecekan NIK melalui website resmi Kemnaker/Pos Indonesia), nomor HP aktif dan tidak bisa diwakilkan (pencairan hanya bisa dilakukan oleh penerima langsung). (Knu)

#BSU 2025 #Bantuan Subsidi Upah #PT Pos Indonesia #Bank Himbara
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Danantara Dalami Dugaan Fraud di PT Pos Indonesia, DPR Minta Kasus Diusut Tuntas
Komisi VI DPR mendukung langkah Danantara mengusut dugaan rekayasa laporan keuangan dan fraud di PT Pos Indonesia serta mendorong reformasi tata kelola BUMN.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
Danantara Dalami Dugaan Fraud di PT Pos Indonesia, DPR Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Dirut PT Pos Indonesia Mudur Dalam Waktu 3 Bulan, Pembenahan BUMN Harus Menyeluruh
Dugaan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara serius agar pengelolaan BUMN semakin akuntabel dan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Dirut PT Pos Indonesia Mudur Dalam Waktu 3 Bulan, Pembenahan BUMN Harus Menyeluruh
Indonesia
Danantara Carai Pengganti Dirut PT Pos Indonesia di Tengah Restrukturisasi
Selama tiga bulan terakhir, Danantara menugaskan Daud Joseph untuk memimpin proses pembenahan PT Pos Indonesia melalui due diligence.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
Danantara Carai Pengganti Dirut PT Pos Indonesia di Tengah Restrukturisasi
Indonesia
Dirut Daud Joseph Tiba-Tiba Mundur Saat Lagi Tranformasi, PT Pos Jamin Tidak Goyang
Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, mundur mendadak setelah tiga bulan menjabat. PT Pos memastikan operasional dan agenda transformasi tetap berjalan normal.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Juli 2026
Dirut Daud Joseph Tiba-Tiba Mundur Saat Lagi Tranformasi, PT Pos Jamin Tidak Goyang
Indonesia
Baru 3 Bulan Menjabat, Dirut BUMN PT Pos Daud Joseph Mendadak Mundur karena Alasan Pribadi
Daud Joseph sebelumnya menjabat Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, sebelum ditunjuk menduduki posisi orang nomor satu di PT Pos sejak pertengahan Maret 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Juli 2026
Baru 3 Bulan Menjabat, Dirut BUMN PT Pos Daud Joseph Mendadak Mundur karena Alasan Pribadi
Indonesia
Menkeu Suntik Ulang Dana Rp 400 Triliun ke Himbara, Cegah Investor Asing Lari
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan Rp400 triliun dana SAL ke Himbara untuk memperkuat likuiditas perbankan dan menjaga kepercayaan investor asing.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 Juni 2026
Menkeu Suntik Ulang Dana Rp 400 Triliun ke Himbara, Cegah Investor Asing Lari
Indonesia
Qodari Ungkap Presiden Ingin Himbara Menjadi Perbankan Patriotik
Presiden Prabowo menekankan sektor perbankan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi yang manfaatnya harus semakin dirasakan masyarakat luas.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
Qodari Ungkap Presiden Ingin Himbara Menjadi Perbankan Patriotik
Indonesia
Prabowo Panggil Semua Pimpinan Bank Milik Negara
Para pimpinan Bank Himbara itu tiba mulai pukul 14.00 WIB dan terlihat kompak mengenakan kemeja putih dan dasi biru muda.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 Juni 2026
Prabowo Panggil Semua Pimpinan Bank Milik Negara
Indonesia
Danantara Lebur 15 BUMN Logistik, PT Pos Jadi Jangkarnya
Pos Indonesia akan membawahi anak usaha BUMN di ekosistem logistik, seperti PT Semen Indonesia Logistik, PT Pupuk Indonesia Logistik, dan PT KAI Logistik.
Wisnu Cipto - Selasa, 07 April 2026
Danantara Lebur 15 BUMN Logistik, PT Pos Jadi Jangkarnya
Indonesia
DPR Nilai Insentif Rp12,8 Triliun Cuma 'Vitamin', Bukan 'Obat Kuat' untuk Kejar Target Pertumbuhan 6 Persen
Persoalan klasik mengenai ketidaktepatan sasaran bantuan sosial menjadi perhatian utama DPR
Angga Yudha Pratama - Selasa, 24 Februari 2026
DPR Nilai Insentif Rp12,8 Triliun Cuma 'Vitamin', Bukan 'Obat Kuat' untuk Kejar Target Pertumbuhan 6 Persen
Bagikan