Rp200 Triliun Digantung DOC 6 Bulan, CEO Danantara Curhat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 14 Oktober 2025
Rp200 Triliun Digantung DOC 6 Bulan, CEO Danantara Curhat

Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jl RP Soeroso, Menteng, Jakarta. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bersikap sangat hati-hati dalam menyalurkan kredit yang bersumber dari penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun.

"Kami selalu hati-hati. Ini kan dana masyarakat, dana pemerintah, kita selalu hati-hati mengevaluasi," kata Rosan, Selasa (14/10).

Rosan menjelaskan bahwa setiap bank memiliki pendekatan dan penilaian risiko kredit tersendiri dengan jangka waktu penyaluran yang berbeda-beda.

Baca juga:

Tolak APBN Bayari Utang Whoosh, Menkeu: Untungnya ke Danantara, Susahnya ke Kita

Namun, Rosan menyoroti skema penempatan dana pemerintah yang saat ini berbentuk deposit on call (DOC) dengan tenor (jangka waktu) hanya enam bulan. Menurutnya, durasi tersebut terlalu singkat untuk mendukung pembiayaan kredit jangka panjang.

Rosan khawatir tenor pendek tersebut berpotensi menimbulkan ketidakcocokan jangka waktu (mismatch) jika dana digunakan untuk pinjaman panjang. Deposit on call sendiri adalah simpanan jangka pendek yang penarikannya memerlukan pemberitahuan singkat (1–3 hari).

Selain itu, Rosan juga berharap suku bunga penempatan dana pemerintah dapat lebih rendah dari posisi saat ini di kisaran 3,8 persen.

"Harapannya rate-nya mungkin enggak 4 persen atau sekarang 3,8 persen. Karena rata-rata dari perbankan kita kan depositnya itu 2,44 persen. Jadi harapannya bisa lebih rendah dari itu," harapnya.

Dengan penyesuaian skema dan penurunan suku bunga, Rosan menilai bank-bank dapat menyalurkan kredit dengan bunga yang lebih terjangkau, khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi, yang diyakini akan mendorong penguatan ekonomi nasional.

Rosan pun menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Keuangan atas penempatan dana besar tersebut.

Baca juga:

Pemprov DKI dan BP Danantara Bersinergi Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Sebelumnya, pemerintah telah menempatkan total Rp200 triliun ke lima bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI masing-masing Rp55 triliun; BTN Rp25 triliun; dan BSI Rp10 triliun).

Menanggapi kekhawatiran durasi penempatan dana yang pendek, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah memastikan bahwa pemerintah tidak akan menarik dana Rp200 triliun tersebut meskipun telah melewati batas enam bulan.

"Pada dasarnya seperti menaruh uang di bank suka-suka sampai kapan, supaya muter di perekonomian," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

#Danantara #BPI Danantara #Himbara #Bank Himbara # Rosan Roeslani
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Klaim Jakarta Lebih Siap Bangun PLTSa Ketimbang Daerah Lain, Setuju Gandeng Danantara
Pemerintah DKI Jakarta menggandeng Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk merealisasikan pembangkit listrik tenaga sampah.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Oktober 2025
Pramono Klaim Jakarta Lebih Siap Bangun PLTSa Ketimbang Daerah Lain, Setuju Gandeng Danantara
Indonesia
Jakarta Bangun PLTSa Tanpa 'Tipping Fee', Bakal Sulap 55 Juta Ton Sampah Jadi Listrik
Pramono optimis masalah sampah Jakarta akan segera teratasi dan berharap pembangunan PLTSa dapat berjalan lancar
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Jakarta Bangun PLTSa Tanpa 'Tipping Fee', Bakal Sulap 55 Juta Ton Sampah Jadi Listrik
Indonesia
Rp200 Triliun Digantung DOC 6 Bulan, CEO Danantara Curhat
Rosan pun menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Keuangan atas penempatan dana besar tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 14 Oktober 2025
Rp200 Triliun Digantung DOC 6 Bulan, CEO Danantara Curhat
Indonesia
Tolak APBN Bayari Utang Whoosh, Menkeu: Untungnya ke Danantara, Susahnya ke Kita
Menkeu Purbaya menegaskan jika dividen BUMN telah diambil Danantara, maka tanggung jawab utang juga seharusnya ikut ditanggung.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Tolak APBN Bayari Utang Whoosh, Menkeu: Untungnya ke Danantara, Susahnya ke Kita
Berita
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak akan dibayar menggunakan APBN. Ia menilai Danantara memiliki kemampuan finansial untuk menanganinya.
ImanK - Senin, 13 Oktober 2025
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Indonesia
Pemprov DKI dan BP Danantara Bersinergi Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
CEO Danantara sebut pengembangan proyek PLTSA akan mulai dilakukan pada awal November 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Pemprov DKI dan BP Danantara Bersinergi Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Indonesia
Rosan Roeslani Enggan Berkomentar soal Rangkap Jabatan Dony Oskaria di BP BUMN dan Danantara
Rosan tidak menjawab saat ditanya apakah Dony akan melepas jabatannya di Danantara setelah resmi menjabat Kepala BP BUMN.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Rosan Roeslani Enggan Berkomentar soal Rangkap Jabatan Dony Oskaria di BP BUMN dan Danantara
Indonesia
Danantara akan Suntik Dana Rp 30 Triliun untuk Garuda Indonesia, Ekonom: Langkah Tak Inovatif, Hanya Bakar Duit
Ekonom menilai langkah Garuda Indonesia tidak menunjukkan inovasi dalam menemukan segmen pasar yang berkelanjutan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Danantara akan Suntik Dana Rp 30 Triliun untuk Garuda Indonesia, Ekonom: Langkah Tak Inovatif, Hanya Bakar Duit
Indonesia
Pramono Anung Minta Restu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk Akses Rp 200 Triliun
Kalau menguntungkan mereka, bisa langsung datang ke Himbara
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Pramono Anung Minta Restu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk Akses Rp 200 Triliun
Indonesia
Pramono Minta 'Restu' ke Purbaya Gunakan Rp 200 Triliun untuk BUMD DKI
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta izin kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk memanfaatkan Rp 200 triliun ke BUMD DKI.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Pramono Minta 'Restu' ke Purbaya Gunakan Rp 200 Triliun untuk BUMD DKI
Bagikan