Soffi Amira
MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah, menanggapi ramainya kritik warganet terkait kualitas website Danantara yang dinilai tidak informatif, kurang terstruktur, dan terkesan usang.
Kritik tersebut telah mencuat sejak Maret 2025, namun hingga saat ini belum terlihat langkah signifikan dari Danantara untuk melakukan perbaikan.
Imas menegaskan, bahwa sebagai lembaga pengelola dana publik, Danantara memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan keterbukaan informasi dapat diakses secara mudah, lengkap, dan dapat diverifikasi oleh masyarakat.
“Website bukan sekadar etalase digital, tetapi instrumen transparansi. Publik berhak mengetahui aktivitas, program, dan perjalanan keuangan Danantara secara utuh,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/11).
Baca juga:
Soroti Rencana Investasi Danantara, Legislator PKB Ingatkan Nasib Peternak Broiler yang Gulung Tikar
Ia menilai, standar tata kelola informasi lembaga keuangan global perlu menjadi rujukan. Lembaga seperti Federal Reserve di Amerika Serikat, Bank of England di Inggris, hingga European Investment Bank, kata Imas, menyajikan informasi kebijakan, laporan keuangan, agenda kegiatan, hingga arsip dokumen bertahun-tahun secara terstruktur, mudah diunduh, dan didukung sistem keamanan siber yang kuat.
“Ini bukan hanya soal tampilan, tetapi integritas sistem. Informasi harus lengkap, keamanan terjamin, dan navigasi tidak membingungkan,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Menurut Imas, kritik publik terhadap website Danantara seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Ia mendorong agar perbaikan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari audit keamanan, pembaruan desain, penataan ulang struktur informasi, hingga penyajian laporan keuangan secara rutin dan lebih detail.
Imas juga mendorong Danantara untuk menyediakan dashboard interaktif sehingga masyarakat dapat memantau progres program dan penggunaan anggaran secara real-time.
Baca juga:
Danantara Rencana Investasi Rp 20 T untuk Peternakan Ayam, DPR Minta Pengkajian Mendalam
"Transparansi digital bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” tegasnya.
Ia meminta Danantara segera menyampaikan rencana pembenahan website secara terbuka agar publik dapat memantau proses perbaikannya.
Selain penyempurnaan website, Imas juga menilai pentingnya penguatan kanal aduan dengan respons cepat serta fitur pelacakan aduan yang mudah diakses.
“Perbaikan website bukan semata soal teknis, tetapi bagian dari kewajiban moral dan legal dalam membangun kepercayaan publik. Kritik netizen harus dijadikan katalis perubahan. Jika ingin dipercaya, Danantara harus menempatkan keterbukaan sebagai garda terdepan,” tutupnya.
Gelombang kritik warganet terhadap kualitas website Danantara masih terus bermunculan. Beberapa unggahan terbaru di media sosial menunjukkan tangkapan layar halaman website Danantara yang error, lambat diakses, serta tidak menampilkan pembaruan informasi sejak triwulan sebelumnya.
Tagar seperti #BenahiDanantara bahkan kembali mengemuka, menandakan bahwa isu ini masih menjadi perhatian publik dan membutuhkan respons cepat dari manajemen Danantara. (Pon)
