Dikritik Warganet, DPR Minta Danantara Perbaiki Website dan Tingkatkan Keterbukaan Publik

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 19 November 2025
Dikritik Warganet, DPR Minta Danantara Perbaiki Website dan Tingkatkan Keterbukaan Publik

Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jl RP Soeroso, Menteng, Jakarta. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah, menanggapi ramainya kritik warganet terkait kualitas website Danantara yang dinilai tidak informatif, kurang terstruktur, dan terkesan usang.

Kritik tersebut telah mencuat sejak Maret 2025, namun hingga saat ini belum terlihat langkah signifikan dari Danantara untuk melakukan perbaikan.

Imas menegaskan, bahwa sebagai lembaga pengelola dana publik, Danantara memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan keterbukaan informasi dapat diakses secara mudah, lengkap, dan dapat diverifikasi oleh masyarakat.

“Website bukan sekadar etalase digital, tetapi instrumen transparansi. Publik berhak mengetahui aktivitas, program, dan perjalanan keuangan Danantara secara utuh,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/11).

Baca juga:

Soroti Rencana Investasi Danantara, Legislator PKB Ingatkan Nasib Peternak Broiler yang Gulung Tikar

Ia menilai, standar tata kelola informasi lembaga keuangan global perlu menjadi rujukan. Lembaga seperti Federal Reserve di Amerika Serikat, Bank of England di Inggris, hingga European Investment Bank, kata Imas, menyajikan informasi kebijakan, laporan keuangan, agenda kegiatan, hingga arsip dokumen bertahun-tahun secara terstruktur, mudah diunduh, dan didukung sistem keamanan siber yang kuat.

“Ini bukan hanya soal tampilan, tetapi integritas sistem. Informasi harus lengkap, keamanan terjamin, dan navigasi tidak membingungkan,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Menurut Imas, kritik publik terhadap website Danantara seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Ia mendorong agar perbaikan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari audit keamanan, pembaruan desain, penataan ulang struktur informasi, hingga penyajian laporan keuangan secara rutin dan lebih detail.

Imas juga mendorong Danantara untuk menyediakan dashboard interaktif sehingga masyarakat dapat memantau progres program dan penggunaan anggaran secara real-time.

Baca juga:

Danantara Rencana Investasi Rp 20 T untuk Peternakan Ayam, DPR Minta Pengkajian Mendalam

"Transparansi digital bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” tegasnya.

Ia meminta Danantara segera menyampaikan rencana pembenahan website secara terbuka agar publik dapat memantau proses perbaikannya.

Selain penyempurnaan website, Imas juga menilai pentingnya penguatan kanal aduan dengan respons cepat serta fitur pelacakan aduan yang mudah diakses.

“Perbaikan website bukan semata soal teknis, tetapi bagian dari kewajiban moral dan legal dalam membangun kepercayaan publik. Kritik netizen harus dijadikan katalis perubahan. Jika ingin dipercaya, Danantara harus menempatkan keterbukaan sebagai garda terdepan,” tutupnya.

Gelombang kritik warganet terhadap kualitas website Danantara masih terus bermunculan. Beberapa unggahan terbaru di media sosial menunjukkan tangkapan layar halaman website Danantara yang error, lambat diakses, serta tidak menampilkan pembaruan informasi sejak triwulan sebelumnya.

Tagar seperti #BenahiDanantara bahkan kembali mengemuka, menandakan bahwa isu ini masih menjadi perhatian publik dan membutuhkan respons cepat dari manajemen Danantara. (Pon)

#Danantara #Website #DPR RI #Layanan Digital
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Dikritik Warganet, DPR Minta Danantara Perbaiki Website dan Tingkatkan Keterbukaan Publik
DPR meminta Danantara untuk memperbaiki website. Hal itu menanggapi ramainya kritik dari para warganet terkait kualitas website Danantara.
Soffi Amira - Rabu, 19 November 2025
Dikritik Warganet, DPR Minta Danantara Perbaiki Website dan Tingkatkan Keterbukaan Publik
Indonesia
26 Warga Diduga Tertimbun Longsor di Banjarnegara, DPR Perintahkan Optimalkan Pencarian
Struktur tanah labil di lokasi menjadi kendala utama pencarian.
Dwi Astarini - Rabu, 19 November 2025
26 Warga Diduga Tertimbun Longsor di Banjarnegara, DPR Perintahkan Optimalkan Pencarian
Indonesia
Amnesty International Ungkap Deretan Pasal Bermasalah di KUHAP Baru, Ada Potensi Penyalahgunaan Wewenang
Amnesty International mengungkap deretan pasal bermasalah di KUHAP baru. Sebab, ada potensi penyalahgunaan wewenang.
Soffi Amira - Rabu, 19 November 2025
Amnesty International Ungkap Deretan Pasal Bermasalah di KUHAP Baru, Ada Potensi Penyalahgunaan Wewenang
Indonesia
Polisi Bisa Sadap dan Tangkap Semena-Mena di KUHAP Baru, Ketua Komisi III DPR: Tuduhan itu Hoaks
Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru menegaskan bahwa teknis penyadapan akan diatur dalam undang-undang khusus yang akan dibahas setelah KUHAP disahkan.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
Polisi Bisa Sadap dan Tangkap Semena-Mena di KUHAP Baru,  Ketua Komisi III DPR: Tuduhan itu Hoaks
Indonesia
Guru Diminta ‘Double Job’ Jadi Konselor, DPR Tekankan Tiap Sekolah Harus Punya Psikolog
Guru memang harus membentuk karakter siswa, tetapi bimbingan konseling bukan tugas yang bisa dijalankan tanpa bekal psikologis.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
Guru Diminta ‘Double Job’ Jadi Konselor, DPR Tekankan Tiap Sekolah Harus Punya Psikolog
Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal Klarifikasi Pernyataannya soal Program MBG Tak Perlu Ahli Gizi
Video ucapan Cucun Ahmad Syamsurijal yang menyebut program MBG tak memerlukan ahli gizi viral di media sosial dan menjadi sorotan publik, Senin (17/11).
Frengky Aruan - Senin, 17 November 2025
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal Klarifikasi Pernyataannya soal Program MBG Tak Perlu Ahli Gizi
Indonesia
Marak Kasus Bullying, Sekolah Harus Punya Ahli Psikolog
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pentingnya sekolah memiliki ahli psikologi profesional.
Frengky Aruan - Senin, 17 November 2025
Marak Kasus Bullying, Sekolah Harus Punya Ahli Psikolog
Olahraga
Siswa SMPN di Tangsel Tewas Akibat Perundungan, DPR RI: Sekolah Wajib Memastikan Keamanan Pelajar
Seorang siswa kelas I SMP Negeri di Tangerang Selatan, MH (13), meninggal dunia setelah mengalami luka serius di kepala yang diduga akibat perundungan oleh teman sekelasnya
Frengky Aruan - Senin, 17 November 2025
Siswa SMPN di Tangsel Tewas Akibat Perundungan, DPR RI: Sekolah Wajib Memastikan Keamanan Pelajar
Indonesia
Jumlah Korban Bencana Longsor di Cilacap Bertambah, DPR Desak Pemerintah Intensifkan Modifikasi Cuaca di Wilayah Rawan
Hingga Senin (17/11), tercatat 13 orang meninggal, 7 dalam pencarian, dan 823 warga mengungsi.
Frengky Aruan - Senin, 17 November 2025
Jumlah Korban Bencana Longsor di Cilacap Bertambah, DPR Desak Pemerintah Intensifkan Modifikasi Cuaca di Wilayah Rawan
Indonesia
Putusan MK Memangkas HGU di IKN Jadi 95 Tahun Harus Diikuti Regulasi agar Tidak Menimbulkan Keraguan Investor
“Perlu juga mempertimbangkan dampak putusan ini terhadap investasi dan pembangunan di IKN,” ujar Indrajaya, anggota Komisi II DPR RI
Frengky Aruan - Minggu, 16 November 2025
Putusan MK Memangkas HGU di IKN Jadi 95 Tahun Harus Diikuti Regulasi agar Tidak Menimbulkan Keraguan Investor
Bagikan