Dikritik Warganet, DPR Minta Danantara Perbaiki Website dan Tingkatkan Keterbukaan Publik

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 19 November 2025
Dikritik Warganet, DPR Minta Danantara Perbaiki Website dan Tingkatkan Keterbukaan Publik

Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jl RP Soeroso, Menteng, Jakarta. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah, menanggapi ramainya kritik warganet terkait kualitas website Danantara yang dinilai tidak informatif, kurang terstruktur, dan terkesan usang.

Kritik tersebut telah mencuat sejak Maret 2025, namun hingga saat ini belum terlihat langkah signifikan dari Danantara untuk melakukan perbaikan.

Imas menegaskan, bahwa sebagai lembaga pengelola dana publik, Danantara memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan keterbukaan informasi dapat diakses secara mudah, lengkap, dan dapat diverifikasi oleh masyarakat.

“Website bukan sekadar etalase digital, tetapi instrumen transparansi. Publik berhak mengetahui aktivitas, program, dan perjalanan keuangan Danantara secara utuh,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/11).

Baca juga:

Soroti Rencana Investasi Danantara, Legislator PKB Ingatkan Nasib Peternak Broiler yang Gulung Tikar

Ia menilai, standar tata kelola informasi lembaga keuangan global perlu menjadi rujukan. Lembaga seperti Federal Reserve di Amerika Serikat, Bank of England di Inggris, hingga European Investment Bank, kata Imas, menyajikan informasi kebijakan, laporan keuangan, agenda kegiatan, hingga arsip dokumen bertahun-tahun secara terstruktur, mudah diunduh, dan didukung sistem keamanan siber yang kuat.

“Ini bukan hanya soal tampilan, tetapi integritas sistem. Informasi harus lengkap, keamanan terjamin, dan navigasi tidak membingungkan,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Menurut Imas, kritik publik terhadap website Danantara seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Ia mendorong agar perbaikan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari audit keamanan, pembaruan desain, penataan ulang struktur informasi, hingga penyajian laporan keuangan secara rutin dan lebih detail.

Imas juga mendorong Danantara untuk menyediakan dashboard interaktif sehingga masyarakat dapat memantau progres program dan penggunaan anggaran secara real-time.

Baca juga:

Danantara Rencana Investasi Rp 20 T untuk Peternakan Ayam, DPR Minta Pengkajian Mendalam

"Transparansi digital bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” tegasnya.

Ia meminta Danantara segera menyampaikan rencana pembenahan website secara terbuka agar publik dapat memantau proses perbaikannya.

Selain penyempurnaan website, Imas juga menilai pentingnya penguatan kanal aduan dengan respons cepat serta fitur pelacakan aduan yang mudah diakses.

“Perbaikan website bukan semata soal teknis, tetapi bagian dari kewajiban moral dan legal dalam membangun kepercayaan publik. Kritik netizen harus dijadikan katalis perubahan. Jika ingin dipercaya, Danantara harus menempatkan keterbukaan sebagai garda terdepan,” tutupnya.

Gelombang kritik warganet terhadap kualitas website Danantara masih terus bermunculan. Beberapa unggahan terbaru di media sosial menunjukkan tangkapan layar halaman website Danantara yang error, lambat diakses, serta tidak menampilkan pembaruan informasi sejak triwulan sebelumnya.

Tagar seperti #BenahiDanantara bahkan kembali mengemuka, menandakan bahwa isu ini masih menjadi perhatian publik dan membutuhkan respons cepat dari manajemen Danantara. (Pon)

#Danantara #Website #DPR RI #Layanan Digital
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Indonesia
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
Indonesia
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Trauma mendalam akibat bencana dapat menghambat perkembangan intelektual anak jika tidak ditangani oleh tenaga ahli
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut Indonesia kini Mitra Setara Investor Global lewat Danantara
Danantara yang kini mengelola aset (asset under management/AUM) sebesar USD 1 triliun, sejajar dengan lembaga pengelola dana global lainnya.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
Presiden Prabowo Sebut Indonesia kini Mitra Setara Investor Global lewat Danantara
Indonesia
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Mantan Wakapolri ini menambahkan bahwa kehadiran para guru ke gedung parlemen merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat masih haus akan kepastian hukum yang berkeadilan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Indonesia
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Merupakan langkah progresif yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini masih banyak belum memiliki rumah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Bagikan