BGN Menerapkan Evaluasi Ketat, Setiap Dapur MBG Harus Punya Juru Masak Bersertifikat

MerahPutih.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi nasional bersama seluruh Kepala Regional dan Koordinator Wilayah dari 38 provinsi dan 514 kabupaten.

Pertemuan ini membahas evaluasi, monitoring, dan percepatan pembangunan Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah.

Kepala BGN Dadan Hidayana menyampaikan, hingga saat ini sudah terdapat 13.245 SPPG yang beroperasi di Indonesia.

"Dan kami menargetkan 14.000 di akhir Oktober serta 25.400 di akhir Desember untuk SPPG aglomerasi," ujarnya.

Baca juga:

Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva Tiba di Indonesia, Bakal Lihat Program Makan Bergizi Gratis

Lebih lanjut, Dadan menambahkan bahwa BGN menyiapkan SPPG di daerah terpencil.

"Kita juga sedang koordinasikan untuk pembangunan SPPG di daerah terpencil sebanyak 6.000, yang sekarang sudah terdaftar ada kurang lebih 4.770 dan segera akan dilakukan di daerah-daerah terpencil itu supaya kita bisa mengejar target untuk 82,9 juta penerima manfaat di akhir tahun 2020," katanya.

Evaluasi dalam rapat tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas dan keamanan pangan. Setiap SPPG diimbau memiliki juru masak bersertifikat, alat rapid test bahan baku, serta alat sterilisasi food ray untuk menjaga higienitas makanan. Penggunaan air bersertifikat juga diwajibkan agar kualitas makanan lebih terjamin.

Selain itu, BGN akan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis berkala bagi pengelola SPPG untuk meningkatkan kompetensi dan menjaga standar operasional. Dadan memastikan Peraturan Presiden (Perpres) terbaru sudah diteken dan segera disosialisasikan ke seluruh daerah.

Untuk mitra yang bermasalah, BGN menerapkan evaluasi ketat dan penghentian operasional sementara hingga perbaikan selesai dilakukan.

Saat ini tercatat 12 SPPG siap beroperasi kembali setelah melewati proses tersebut. Sementara itu, sekitar 560 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sisanya masih dalam tahap pengajuan.