Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

BGN Menerapkan Evaluasi Ketat, Setiap Dapur MBG Harus Punya Juru Masak Bersertifikat

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
BGN Menerapkan Evaluasi Ketat, Setiap Dapur MBG Harus Punya Juru Masak Bersertifikat

Kepala BGN Dadan Hidayana.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi nasional bersama seluruh Kepala Regional dan Koordinator Wilayah dari 38 provinsi dan 514 kabupaten.

Pertemuan ini membahas evaluasi, monitoring, dan percepatan pembangunan Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah.

Kepala BGN Dadan Hidayana menyampaikan, hingga saat ini sudah terdapat 13.245 SPPG yang beroperasi di Indonesia.

"Dan kami menargetkan 14.000 di akhir Oktober serta 25.400 di akhir Desember untuk SPPG aglomerasi," ujarnya.

Baca juga:

Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva Tiba di Indonesia, Bakal Lihat Program Makan Bergizi Gratis

Lebih lanjut, Dadan menambahkan bahwa BGN menyiapkan SPPG di daerah terpencil.

"Kita juga sedang koordinasikan untuk pembangunan SPPG di daerah terpencil sebanyak 6.000, yang sekarang sudah terdaftar ada kurang lebih 4.770 dan segera akan dilakukan di daerah-daerah terpencil itu supaya kita bisa mengejar target untuk 82,9 juta penerima manfaat di akhir tahun 2020," katanya.

Evaluasi dalam rapat tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas dan keamanan pangan. Setiap SPPG diimbau memiliki juru masak bersertifikat, alat rapid test bahan baku, serta alat sterilisasi food ray untuk menjaga higienitas makanan. Penggunaan air bersertifikat juga diwajibkan agar kualitas makanan lebih terjamin.

Selain itu, BGN akan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis berkala bagi pengelola SPPG untuk meningkatkan kompetensi dan menjaga standar operasional. Dadan memastikan Peraturan Presiden (Perpres) terbaru sudah diteken dan segera disosialisasikan ke seluruh daerah.

Untuk mitra yang bermasalah, BGN menerapkan evaluasi ketat dan penghentian operasional sementara hingga perbaikan selesai dilakukan.

Saat ini tercatat 12 SPPG siap beroperasi kembali setelah melewati proses tersebut. Sementara itu, sekitar 560 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sisanya masih dalam tahap pengajuan.

#Makan Bergizi Gratis #Dapur MBG #Keracunan Massal MBG
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, pendidikan dan pemenuhan gizi anak merupakan dua kebijakan yang harus berjalan beriringan.
Frengky Aruan - Minggu, 02 Agustus 2026
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran MBG
Pemerintah perlu segera menindaklanjuti Putusan MK yang mengamanatkan pendanaan MBG tidak diambil dari alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
DPR Nilai Putusan MK Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran MBG
Indonesia
Penggugat Nilai Putusan MK Pertegas Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Menegaskan pembiayaan program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Penggugat Nilai Putusan MK Pertegas Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Indonesia
Putusan MK Soal Alokasi Anggaran MBG Bakal Jadi Bahan RUU Sisdiknas
Pemerintah memiliki waktu sepanjang 2027 untuk menyiapkan proses transisi sebelum kebijakan tersebut diberlakukan sepenuhnya.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 Agustus 2026
Putusan MK Soal Alokasi Anggaran MBG Bakal Jadi Bahan RUU Sisdiknas
Indonesia
Gila! Ratusan Dapur MBG Miliki Rekening Ganda, Duit Ditarik Lagi Rp 311,2 Miliar
Total ada 16.482 SPPG yang diperiksa dan hasilnya ada sekitar 5.000 SPPG yang diduga melakukan pelanggaran dalam tiga kategori, yakni merah (berat), kuning (sedang), dan hijau (ringan).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Gila! Ratusan Dapur MBG Miliki Rekening Ganda, Duit Ditarik Lagi Rp 311,2 Miliar
Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
Menkeu Purbaya Pastikan Alokasi Anggaran MBG Bakal Ikutin Perintah MK
Purbaya menjelaskan anggaran yang berjalan pada tahun ini tidak mengalami perubahan karena telah dibahas dan saat ini tinggal memasuki tahap finalisasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Menkeu Purbaya Pastikan Alokasi Anggaran MBG Bakal Ikutin Perintah MK
Indonesia
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung putusan MK yang menegaskan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan, tidak untuk MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Bagikan