MerahPutih.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menginstruksikan seluruh kamera CCTV di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhubung langsung ke kantor pusat guna memperketat pengawasan higienitas dan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis teknologi Artificial Intelligence (AI).
AI Awasi Proses Masak SPPG
AI itu nantinya dirancang untuk mendeteksi secara otomatis setiap pelanggaran standar keselamatan pangan, serta proses pengolahan makanan di dapur SPPG secara real-time untuk memastikan standar kebersihan terjaga dengan ketat.
Contohnya untuk memantau jika ada petugas dapur yang memotong bahan makanan di lantai atau tidak menggunakan sarung tangan steril saat proses memasak.
CCTV-nya akan kami tarik ke kantor pusat, diberikan akal imitasi (AI) sehingga orang yang memotong kubis di lantai, enggak pakai sarung tangan bisa terdeteksi, maka untuk kepala SPPG, hubungkan agar CCTV-nya bisa nyambung ke pusat,
Kepala BGN Sudaryono, saat meresmikan SPPG di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat (2/10).
Baca juga:
Insentif Pengusaha Dapur MBG Jadi Rp 2.000 Per Porsi, Bisa Lebih Gede atau Kecil?
Mas Dar, sapaan akrabnya, juga meminta mitra tidak lepas tangan dan terus mengawasi operasional SPPG untuk memastikan MBG tepat sasaran diterima penerima manfaat.
"Jangan pasrah bongkokan (mempercayakan sepenuhnya) saja pada tim dapur, harus tetap diawasi, masaknya jangan terlalu lama dan cepat," imbuh Kepala BGN.
Tak hanya itu, seluruh mitra dan pemerintah daerah (pemda) diminta jangan tidak lepas tangan serta aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada jam-jam krusial persiapan memasak guna menjamin kualitas masakan yang diterima anak-anak.
Bupati, wali kota, dan pemerintah daerah kami mohon semua inspeksi di SPPG. Kalau bisa jam 2-3 pagi, ada check-list apa yang harus ada dan tidak ada. Kami minta untuk disidak kebersihan dan kedisiplinannya,
Kepala BGN Sudaryono
Baca juga:
Perluasan Jangkauan 3T dan Sapu Bersih Calo
BGN secara resmi mengaktifkan sebanyak 480 unit SPPG yang tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota wilayah timur Indonesia per 2 Oktober 2026, mencakup 211 SPPG mitra mandiri serta 269 SPPG daerah terpencil dengan prevalensi stunting tinggi.
Mas Dar menegaskan seluruh proses pembukaan SPPG dilakukan terpusat melalui sistem resmi BGN tanpa melibatkan pihak ketiga atau jasa perantara.
"Pembukaan dapur ini diinisiasi langsung oleh BGN pusat, tidak ada calonya. Kalau menemukan jasa, jika mau dibuka bayar sekian atau sekian, laporkan ke pihak berwenang, itu nanti akan kita hukum," tandasnya.