Bestari Barus Bilang Hasto tidak Suka dengan NasDem dan Anies

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 12 Oktober 2022
Bestari Barus Bilang Hasto tidak Suka dengan NasDem dan Anies

Politikus Partai NasDem, Bestari Barus. Foto: ANTARA/A. Rauf Andar Adipati

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terkait “biru” lepas dari koalisi karena sudah mempunyai calon presiden (capres) sendiri dinilai merupakan politik rendahan.

“Itu merupakan politik rendahan yang sama sekali tidak elegan. Dengan pernyataan ini terlihat kualitas dari Bung Hasto seperti apa,” kata politikus Partai NasDem Bestari Barus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/10).

Baca Juga

Legislator Demokrat Sebut Tuduhan Anies tak Mampu Urus Banjir Bermuatan Politis

Menurut Bestari, jika Hasto mempunyai jiwa kenegarawanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, tidak mungkin mengucapkan pernyataan seperti itu.

"Ada kesan jika Hasto memang tidak suka dengan NasDem dan Anies Baswedan," ujarnya.

Bestari meminta Hasto berhenti mengeluarkan pernyataan minor. Pernyataan soal banjir di Jakarta yang terjadi pasca pendeklarasian Anies harus juga menjadi urusan NasDem, adalah hal yang teramat lucu.

“Kalau kepingin tahu soal penanganan banjir Jakarta datanglah ke Pemprov DKI. Bisa bertambah wawasannya nanti setelah mendapat penjelasan yang komperehensif," tutur Bestari.

Baca Juga

Bertemu di Batu Tulis, Megawati-Jokowi Berunding Cari Lawan Sepadan Hadapi Anies

Pernyataan-pernyataan Hasto belakangan ini, terang Bestari, seperti menutupi lambannya PDIP dalam mengusung capres. Dia mengatakan kalau memang khawatir terhadap permasalahan bangsa, segera saja deklarasikan capres yang dinilai mampu mengatasi persoalan bangsa ke depan.

"Jangan malah mencampuri capres dan urusan partai lain,” ujar Bestari.

Sekadar informasi, sejak Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024, beberapa waktu lalu, Hasto memang gencar mengkritik partai besutan Surya Paloh tersebut.

Hasto menyindir warna biru yang disebutnya telah lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah mencalonkan capresnya sendiri.

Hasto juga menyebut deklarasi Anies oleh Partai NasDem telah mengganggu konsentrasi pemerintah menangani masalah ekonomi. Bahkan, Hasto menilai langkah NasDem mencapreskan Anies kontradiktif.

Tak hanya itu, Hasto juga meminta NasDem menjawab pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat terkait banjir yang melanda Jakarta setelah pendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. (Pon)

Baca Juga

PPP Akui Ada Ketegangan antara PDIP dengan NasDem usai Deklarasi Anies

#Hasto Kristiyanto #Partai Nasdem #Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Januari 2026
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Beredar narasi di media sosial yang menyebut kehadiran Anies di lokasi bencana alam Aceh membuat beban korban hilang. Cek kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Diketahui, konteks asli video yakni momen Anies tumpengan dalam peresmian jembatan jembatan gantung di Desa Cihanjuang, Pandeglang, Banten.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Bagikan