Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Bestari Barus Bilang Hasto tidak Suka dengan NasDem dan Anies

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 12 Oktober 2022
Bestari Barus Bilang Hasto tidak Suka dengan NasDem dan Anies

Politikus Partai NasDem, Bestari Barus. Foto: ANTARA/A. Rauf Andar Adipati

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terkait “biru” lepas dari koalisi karena sudah mempunyai calon presiden (capres) sendiri dinilai merupakan politik rendahan.

“Itu merupakan politik rendahan yang sama sekali tidak elegan. Dengan pernyataan ini terlihat kualitas dari Bung Hasto seperti apa,” kata politikus Partai NasDem Bestari Barus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/10).

Baca Juga

Legislator Demokrat Sebut Tuduhan Anies tak Mampu Urus Banjir Bermuatan Politis

Menurut Bestari, jika Hasto mempunyai jiwa kenegarawanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, tidak mungkin mengucapkan pernyataan seperti itu.

"Ada kesan jika Hasto memang tidak suka dengan NasDem dan Anies Baswedan," ujarnya.

Bestari meminta Hasto berhenti mengeluarkan pernyataan minor. Pernyataan soal banjir di Jakarta yang terjadi pasca pendeklarasian Anies harus juga menjadi urusan NasDem, adalah hal yang teramat lucu.

“Kalau kepingin tahu soal penanganan banjir Jakarta datanglah ke Pemprov DKI. Bisa bertambah wawasannya nanti setelah mendapat penjelasan yang komperehensif," tutur Bestari.

Baca Juga

Bertemu di Batu Tulis, Megawati-Jokowi Berunding Cari Lawan Sepadan Hadapi Anies

Pernyataan-pernyataan Hasto belakangan ini, terang Bestari, seperti menutupi lambannya PDIP dalam mengusung capres. Dia mengatakan kalau memang khawatir terhadap permasalahan bangsa, segera saja deklarasikan capres yang dinilai mampu mengatasi persoalan bangsa ke depan.

"Jangan malah mencampuri capres dan urusan partai lain,” ujar Bestari.

Sekadar informasi, sejak Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024, beberapa waktu lalu, Hasto memang gencar mengkritik partai besutan Surya Paloh tersebut.

Hasto menyindir warna biru yang disebutnya telah lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah mencalonkan capresnya sendiri.

Hasto juga menyebut deklarasi Anies oleh Partai NasDem telah mengganggu konsentrasi pemerintah menangani masalah ekonomi. Bahkan, Hasto menilai langkah NasDem mencapreskan Anies kontradiktif.

Tak hanya itu, Hasto juga meminta NasDem menjawab pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat terkait banjir yang melanda Jakarta setelah pendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. (Pon)

Baca Juga

PPP Akui Ada Ketegangan antara PDIP dengan NasDem usai Deklarasi Anies

#Hasto Kristiyanto #Partai Nasdem #Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
PDIP Menyeru ke NU untuk Tetap Jadi Penjaga Moral Bangsa, Bebas dari Kooptasi Kekuasaan
NU telah ikut membentuk DNA Indonesia bersama PNI, Muhammadiyah, dan seluruh komponen bangsa lainnya. 

Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
PDIP Menyeru ke NU untuk Tetap Jadi Penjaga Moral Bangsa, Bebas dari Kooptasi Kekuasaan
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Bagikan