Noer Ardiansjah
MerahPutih Politik- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Kamis sore (29/1) di Istana Negara. Usai pertemuan keduanya menggelar jumpa pers. Dalam jumpa pers yang berlangsung singkat Prabowo Subianto memberikan dukungan terbuka kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto terjadi disaat sedang memanasnya hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Prabowo menegaskan baik KPK dan Polri adalah dua institusi penegak hukum yang sama-sama penting dan harus dijaga.
Pertemuan antara Prabowo dengan Joko Widodo dipandang sebagai kejadian istimewa. Sebab dalam pemilu presiden (pilpres) 2014 silam keduanya merupakan kontestan yang saling bersaing. Terlebih dalam pilpres 2014 silam, Prabowo Subianto dikalahkan oleh Joko Widodo.
Pertemuan antar kedua tokoh nasional juga terjadi ditengah rumor yang berkembang hebat bahwa Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dikabarkan mendesak Joko Widodo untuk segera melantik Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri ditengah status hukum yang dihadapi jenderal bintang tiga tersebut.
Analis politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai pertemuan antara dua orang kontestan dalam pilpres 2014 silam itu dipandang sebagai early warning atau peringatan dini bagi partai koalisi pendukung Joko Widodo.
"Itu early warning buat ibu Mega (Megawati Soekarnoputri_red)," kata analis politik LIPI yang akrab disapa mba Wiwiek saat dihubungi merahputih.com baru-baru ini.
Lalu, apakah dengan bertemu Prabowo, Presiden Joko Widodo akan meninggalkan Megawati Soekarnoputri dan para pendukungnya? Apakah Presiden Joko Widodo akan meninggalkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan berpaling kepada Koalisi Merah Putih (KMP)?
Tidak mudah memang untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebab dalam politik segala sesuatu bisa berubah cepat, tergantung dengan kondisi dan kepentingan.
"Jokowi tidak semudah itu pindah haluan politik," sambung Wiwiek yang merupakan alumnus Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember.
Doktor ilmu politik alumnus Curtin University, Perth, Australia menambahkan, selama berkarier dalam ranah politik Joko Widodo juga belum bisa menunjukkan sisi kepemimpinan (leadership) yang mumpuni.
Jokowi, lanjut Wiwiek juga jarang berbicara soal visi-misi besar, baik sejak duduk sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Presiden ketujuh Republik Indonesia.
"Jokowi kan hanya blusukan saja, kita belum tahu karakter kepemimpinannya," sambung Wiwiek.
Berkaca dari realitas itulah, Wiwiek ragu jika Presiden Joko Widodo berpindah haluan politik, meninggalkan KIH dan bergabung dengan KMP.
"Saya tidak yakin Jokowi bakal pindah haluan politik," tandas Wiwiek. (BHD)
