Berkat Bantuan Kemendes PDTT, Pasar Kawasan Ini Raih Omzet Rp 142 Juta

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 01 Juni 2018
Berkat Bantuan Kemendes PDTT, Pasar Kawasan Ini Raih Omzet Rp 142 Juta

Plt. Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Harlina Sulistiyorini (batik) di Pasar Kawasan desa Waru, Demak, Jawa Tengah. Foto: Kemendes

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian warga desa dengan memberikan bantuan berupa dana desa.

Salah satu keberhasilan dari program tersebut adalah pembangunan Pasar Kawasan perdesaan di Desa Waru, Kecamatan Mranggen, Demak, Jawa Tengah. Kendati baru beroperasi empat bulan, pasar ini sudah meraih omzet Rp 142 juta.

"Harapan kami dengan adanya pasar kawasan ini, bisa membantu masyarakat di kawasan ini untuk memperjual belikan hasil produksinya maupun lebih meningkatkan hasil ekonominya. Sehingga nantinya kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan," kata Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kemendes PDTT, Harlina Sulistiyorini di Demak, Jumat (1/6)

Ia mengatakan, hadirnya pasar kawasan perdesaan ini cukup membantu masyarakat setempat terutama dalam menghadapi momen Ramadan. Meski puasa, harga produk di pasar ini tetap bertahan pada harga normal.

Pasar Kawasan perdesaan di Desa Waru, Kecamatan Mranggen, Demak, Jawa Tengah. Foto: Kemendes PDTT

"Kalau dilihat para pedagang lebih memperbanyak stok jualannya. Biasanya pasar ini tidak jualan setiap hari. Hanya karena ini bulan ramadan kami minta untuk berjualan setiap hari," ujarnya.

Pasar kawasan perdesaan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama antara Desa Waru dan Desa Ngamplak ini merupakan bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun anggaran 2017. Bantuan tersebut terdiri dari 24 lapak pedagang dan 8 ruko yang mampu menampung 50 pedagang.

"Program ini (pasar kawasan perdesaan) dimulai sejak tahun 2016. Tahun 2016 itu kita laksanakan di 29 kabupaten, kemudian tahun 2017 ada 14 kabupaten, dan sekarang 13 kawasan. Sehingga pasar-pasar ini bisa kita replikasi untuk kawasan luar jawa yang punya potensi pengembangan pasarnya. Sehingga nanti bisa berkembang masyarakatnya sejahtera," ujarnya.

Plt. Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Harlina Sulistiyorini (batik) di Pasar Kawasan desa Waru, Demak, Jawa Tengah. Foto: Kemendes

Di sisi lain, Ketua BUMDes Bersama Berkah Jaya, Diah Winarni mengakui, antusias warga untuk berdagang di pasar tersebut cukup tinggi. Hal tersebut menyebabkan jumlah lapak yang telah dibangun belum mampu menampung seluruh pedagang. Ia berharap pasar tersebut dapat berkembang pesat sehingga pasar kawasan tersebut dapat segera diperluas.

"Pasar ini juga kami sewakan untuk pasar malam. Biasanya tiga minggu sekali, Rp 800 ribu per malam," ungkapnya.

Ia melanjutkan, BUMDes Bersama Berkah Jaya juga tengah mengembanhkan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) berupa makanan khas desa setempat. Di antaranya tape singkong, rempeyek, dan tahu bakso. (*)

#Mendes Pdtt Eko Sandjojo #Dana Desa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pangkas Dana Transfer ke Daerah, Presiden Prabowo: Banyak Pemda tak Gunakan Anggaran dengan Baik
Presiden mencontohkan masih adanya anggaran pemerintah daerah yang justru tersimpan di perbankan atau tidak dapat digunakan akibat persoalan di tingkat daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Pangkas Dana Transfer ke Daerah, Presiden Prabowo: Banyak Pemda tak Gunakan Anggaran dengan Baik
Indonesia
Dana Desa Sudah Mengalir, Tapi Jembatan tak Terbangun, Presiden Prabowo: Ke Mana Uang Itu?
Prabowo mempertanyakan mengapa kebutuhan dasar masyarakat masih belum seluruhnya terpenuhi meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran ke daerah dan desa
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Dana Desa Sudah Mengalir, Tapi Jembatan tak Terbangun, Presiden Prabowo: Ke Mana Uang Itu?
Indonesia
Dinas-Dinas Pemkab Puncak Papua Dibakar Massa Imbas Ricuh Dana Desa
Massa membakar sejumlah kantor Pemkab Puncak di Ilaga, Papua Tengah, akibat protes penyaluran dana desa tahap I 2026.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Dinas-Dinas Pemkab Puncak Papua Dibakar Massa Imbas Ricuh Dana Desa
Indonesia
Banggar DPR Minta Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Diperkuat, Jangan Ulangi Kasus BGN
Banggar DPR menyoroti tata kelola Koperasi Desa Merah Putih. Jangan sampai nasibnya sama seperti BGN.
Soffi Amira - Selasa, 30 Juni 2026
Banggar DPR Minta Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Diperkuat, Jangan Ulangi Kasus BGN
Indonesia
Jaksa Nilai Ide Kreatif Rp 0, Cak Imin: Kekeliruan Serius Rusak Fondasi Ekonomi Kreatif
Cak Imin mengingatkan bahwa arah kebijakan hari ini akan menentukan masa depan ekosistem kreatif Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 31 Maret 2026
Jaksa Nilai Ide Kreatif Rp 0, Cak Imin: Kekeliruan Serius Rusak Fondasi Ekonomi Kreatif
Indonesia
BUMDes Umbul Pelem Untung Rp 5,1 Miliar, Ribuan Warga Terima THR Rp 250 Ribu Per Orang
Untuk pembagian THR pada warga, Pemdes mengalokasikan anggaran sebesar Rp 585.250.000. Masing-masingnya warga mendapatkan THR sebesar Rp 250.000.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Maret 2026
BUMDes Umbul Pelem Untung Rp 5,1 Miliar, Ribuan Warga Terima THR Rp 250 Ribu Per Orang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Hapus Dana Desa, Diganti dengan Subsidi Listrik dan Sembako
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya mengganti dana desa dengan subsidi listrik, sembako, dan BBM. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 24 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Hapus Dana Desa, Diganti dengan Subsidi Listrik dan Sembako
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : TNI Kini Bisa Audit Penggunaan Dana Desa karena Sering Digunakan Kades untuk Memperkaya Diri
Diketahui, video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9 persen.
Dwi Astarini - Minggu, 18 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : TNI Kini Bisa Audit Penggunaan Dana Desa karena Sering Digunakan Kades untuk Memperkaya Diri
Indonesia
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik
Kasus intimidasi dialami Holis Muhlisin, warga Desa Panggalih, Garut, setelah mengkritik kondisi jalan desa yang rusak meski ada alokasi dana desa.
Wisnu Cipto - Senin, 05 Januari 2026
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik
Indonesia
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
Para perangkat desa menuntut kejelasan status kepegawaian yang hingga kini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
Bagikan