Andika Pratama
MerahPutih.com - Praktisi Hukum Petrus Selestinus mengkritik proses pengkaderan di PDIP yang dinilai rentan bermasalah dari segi hukum.
Menurut Petrus, dalam kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Haun Masiku, banyak pihak menduga ini bermotif uang dan budaya feodal di PDIP.
Baca Juga
Donny Akui Terima Rp400 Juta dari Staf DPP PDIP untuk Tersangka Saeful Bahri
"Sehingga PAW selalu menjadi skandal yang semakin perburuk citra PDIP di mata publik," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (13/2).
Petrus melanjutkan, melihat pengalaman Harun Masiku, bahwa di PDIP modal pintar dan dipercaya rakyat saja tidak cukup untuk menjadi Anggota DPR, karena masih ada satu syarat lagi yaitu uang besar.
"Disinilah budaya uang dan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang feodalistik, telah berdampak buruk dimana Partai hanya melahirkan banyak kader benalu yang menjadikan Partai sebagai lahan untuk tempat mencari uang," sebut Petrus.
Ia menduga, ada kader pintar, berbudipekerti baik bahkan dipercaya oleh rakyat terancam di PAW hanya karena tidak punya uang. Mereka setiap saat terancam di PAW akibat oknum PDIP yang tergoda uang dari caleg berduit yang sering menjadi sapi perahan.
"Karena itu meskipun PDIP selalu tampil sebagai Parpol peraih suara terbanyak pada pemilu, namun kader yang dihasilkan sebagian berorientasi hanya pada uang dan kekuasaan, sedangkan kader yang terpilih karena dukungan rakyat, setiap saat terancan di PAW," jelas Petrus.
Baca Juga
KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Baru Kasus Suap PAW Caleg PDIP
Pengalaman kader seperti Rizky Aprilia yang terpilih suara terbanyak namun dengan menggunakan senjata hak prerogatif Ketua Umum Partai, nasib kader-kader cerdas pilihan rakyat akan tergusur demi uang atas nama hak prerogatif Ketua Umum yang sering disalahgunakan.
"Ibarat hanya untuk membunuh seekor semut-pun Hasto Kristiyanto konon berlindung di balik hak prerogatif Megawati Soekarnoputri," tutup Petrus yang juga Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR RI. Empat tersangka tersebut yakni, mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE), mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF).
Kemudian, Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Harun Masiku (HAR) dan pihak swasta, Saeful (SAE). Wahyu dan Agustiani ditetapkan sebagai pihak penerima suap. Sedangkan Harun dan Saeful merupakan pihak yang memberikan suap.
Namun, saat ini KPK baru menahan Wahyu Setiawan, Saeful, dan Agustiani Tio Fridelina. Sedangkan Harun Masiku, saat ini masih diburu oleh KPK. KPK sudah mendaftarkan Harun Masiku ke Polri sebagai buronan.
Baca Juga
Kepala BIN Isyaratkan Dalam Waktu Dekat Harun Masiku Bakal Ditangkap
Dalam perkara ini, Wahyu diduga meminta fee sebesar Rp900 juta untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR pengganti Nazarudin Kiemas yang telah meninggal dunia. Namun Wahyu baru akan menerima Rp600 Juta dari proses pelolosan tersebut.
Uang Rp600 Juta dibagi dalam dua tahapan. Pada tahapan pertama, ada aliran suap Rp400 juta yang saat ini masih didalami sumbernya. Hanya saja, Wahyu hanya menerima senilai Rp200 Juta dari total Rp400 Juta. Sisanya atau senilai Rp200 Juta, diduga digunakan oleh pihak lain. (Knu)
