Berita Hoax Berpotensi Ganggu Penyelenggaran Pilkada

MerahPutih.com - Wakil Wali Kota Pariaman, Sumatera Barat, Genius Umar mengatakan berita tidak benar atau hoax yang tersebar di berbagai media sosial cukup berpotensi mengganggu proses penyelenggaraan Pilkada.

"Kota Pariaman merupakan salah satu kota kecil peserta Pilkada, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, maka hal itu perlu diwaspadai secepatnya," kata Genius Umar saat kegiatan Gerakan Sadar Pilkada di Pariaman, Minggu (29/10).

Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengadakan pertemuan dengan petinggi Polri dan sejumlah kepala daerah membahas tentang potensi gangguan pemilu akibat berita hoax.

Pada pertemuan tersebut ujar dia, ancaman berita tidak benar atau hoax selalu mengganggu penyelenggaraan pemilu di berbagai daerah di tanah air.

"Berita Hoax tidak hanya terjadi di Pariaman, namun menyeluruh oleh karena itu peran serta pemangku kepentingan dibutuhkan untuk meluruskannya," tambah dia.

Berita hoax tersebut sudah menjadi catatan bagi pihak kepolisian dalam menyukseskan Pilkada, Pileg dan Pilpres pada 2019.

Terkait banyak informasi hoax yang tersebar melalui media sosial, pemerintah daerah masih belum menemukan solusi akurat dalam menangkalnya secara maksimal.

"Pada era keterbukaan informasi saat ini, pemerintah juga kewalahan menangkalnya maka masyarakat perlu lebih cerdas dalam menerima dan menyaring hal tersebut," ujar dia.

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman, Boedi Satria meminta dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh rumor politik terkait Pilkada 2018 di daerah itu.

"KPU cukup menyayangkan masih ada masyarakat mengeluarkan pernyataan politik yang kurang baik terutama di media sosial," kata dia.

Ucapan dan lontaran tersebut pada umumnya tidak memiliki dasar yang jelas sehingga dinilai dapat mempengaruhi dan mengubah pola pikir masyarakat.

"Sebagai contoh ucapan di media sosial seperti kalimat politik tertentu yang belum teruji kebenarannya namun diakhiri," lanjutnya.

Kalimat "kata bapak itu" tidak jelas namun dapat menggiring asumsi masyarakat ke arah lain.

Hal seperti itu tidak baik dalam membangun demokrasi bagi masyarakat karena cenderung mengarah dan mengiring opini ke arah tertentu.