Beri Kredit Murah Bagi Perusahaan Kolaps, Pengamat : Itu Menambah NPL

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 03 Oktober 2015
Beri Kredit Murah Bagi Perusahaan Kolaps, Pengamat : Itu Menambah NPL

Kredit KUR Bank BNI . (Foto Antara/Yudhi Mahatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya mengapresiasi rencana Pemerintah yang akan memberikan kemudahan kredit dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah bagi perusahaan-perusahaan yang akan bangkrut. Dana tersebut dapat diperoleh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Eksim Bank yang telah menggelontorkan dan PMN Rp 1 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2015.

"Nah kalau itu bagus. Pemerintah bisa mengaturnya," tuturnya ketika ditemui merahputih.com, seusai acara diskusi publik, di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu, (3/10).

Melihat banyaknya perusahaan-perusahaan yang kolaps dan menyebabkan macetnya pembayaran kredit (NPL) kata Berly, membuat Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam memberikan kemudahan kredit dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah kepada para pelaku usaha.

"Kredit bermasalah atau NPL berdasarkan informasi yang saya dapat itu banyaknya di sektor industri padat karya yah. Maka dengan adanya bantuan ini, jangan sampai yang dibantu hanya menambah kredit macet," tutur Berly ketika ditemui merahputih.com, seusai acara diskusi publik di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu, (3/9).

Untuk menghindari hal tersebut saran Berly, Pemerintah harus menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria perusahaan mana saja yang boleh mendapatkan bantuan itu.

"Kalau untuk perusahaan yang mau kolaps. Pemerintah harus dorong itu, supaya mereka bisa bangkit lagi. Nah yang dibantu itu harus perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi untuk berkembang, yah minimal stabil," katanya.

Lantas bagaimana bagi perusahaan-perusahaan yang telah kolaps? Apakah yakin dengan diberikannya bantuan itu perusahaan tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang telah di PHK ?

"Nah itu dia. Tetapkan kriterianya, misalnya perusahaan yang sudah bergerak lebih dari dua tahun, laporan keuangannya benar, tenaga kerjanya minimal berapa. Dan memang sektornya yang harus kompetitif, seperti sektor untuk yang padat karya," pungkasnya. (rfd)

Baca Juga:

  1. Penurunan Harga BBM dalam Paket Kebijakan Ekonomi III Dinilai Keliru
  2. Paket Kebijakan Tahap III Masih Digodok di Kemenko Perekonomian
  3. Paket Kebijakan Ekonomi tahap III : Jokowi Siap Turunkan Harga Solar
  4. E Commerce Berharga untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
  5. Bank Indonesia Pertahankan BI Rate 7,5%
#Presiden Jokowi #Berly Martawardaya #Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Indonesia
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
BI merupakan bank sentral yang wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
Indonesia
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
BI melaporkan ULN Indonesia triwulan II-2026 naik 4,4% yoy menjadi USD 453,4 miliar dengan rasio ULN terhadap PDB 30,6%.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
Lifestyle
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
BPS mencatat 1,03 juta pengangguran terdidik per Mei 2026. Simak 6 jurusan kuliah dengan lulusan paling banyak menganggur dan penyebabnya.
ImanK - Senin, 17 Agustus 2026
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dalam 13 Tahun, Mengapa Prabowo Patok Target Luar Biasa di 2027?
Sepanjang semester I 2026, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,45 persen (yoy)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 Agustus 2026
Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dalam 13 Tahun, Mengapa Prabowo Patok Target Luar Biasa di 2027?
Indonesia
Prabowo Ungkap Ekonomi Indonesia Tetap Berdiri Tegak, Pertumbuhan Semester I 2026 Tertinggi dalam 13 Tahun
Prabowo menyebut ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh pada level tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pendapatan negara hingga Juli tumbuh 21,3%.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Prabowo Ungkap Ekonomi Indonesia Tetap Berdiri Tegak, Pertumbuhan Semester I 2026 Tertinggi dalam 13 Tahun
Indonesia
Ekonom Dorong BI Kurangi Ketergantungan SRBI untuk Perkuat Stabilitas Rupiah
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai tingginya imbal hasil instrumen keuangan belum cukup menopang rupiah. Ia mendorong BI mengubah bauran kebijakan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
Ekonom Dorong BI Kurangi Ketergantungan SRBI untuk Perkuat Stabilitas Rupiah
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Bagikan