Beri Kredit Murah Bagi Perusahaan Kolaps, Pengamat : Itu Menambah NPL

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 03 Oktober 2015
Beri Kredit Murah Bagi Perusahaan Kolaps, Pengamat : Itu Menambah NPL

Kredit KUR Bank BNI . (Foto Antara/Yudhi Mahatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya mengapresiasi rencana Pemerintah yang akan memberikan kemudahan kredit dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah bagi perusahaan-perusahaan yang akan bangkrut. Dana tersebut dapat diperoleh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Eksim Bank yang telah menggelontorkan dan PMN Rp 1 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2015.

"Nah kalau itu bagus. Pemerintah bisa mengaturnya," tuturnya ketika ditemui merahputih.com, seusai acara diskusi publik, di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu, (3/10).

Melihat banyaknya perusahaan-perusahaan yang kolaps dan menyebabkan macetnya pembayaran kredit (NPL) kata Berly, membuat Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam memberikan kemudahan kredit dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah kepada para pelaku usaha.

"Kredit bermasalah atau NPL berdasarkan informasi yang saya dapat itu banyaknya di sektor industri padat karya yah. Maka dengan adanya bantuan ini, jangan sampai yang dibantu hanya menambah kredit macet," tutur Berly ketika ditemui merahputih.com, seusai acara diskusi publik di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu, (3/9).

Untuk menghindari hal tersebut saran Berly, Pemerintah harus menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria perusahaan mana saja yang boleh mendapatkan bantuan itu.

"Kalau untuk perusahaan yang mau kolaps. Pemerintah harus dorong itu, supaya mereka bisa bangkit lagi. Nah yang dibantu itu harus perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi untuk berkembang, yah minimal stabil," katanya.

Lantas bagaimana bagi perusahaan-perusahaan yang telah kolaps? Apakah yakin dengan diberikannya bantuan itu perusahaan tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang telah di PHK ?

"Nah itu dia. Tetapkan kriterianya, misalnya perusahaan yang sudah bergerak lebih dari dua tahun, laporan keuangannya benar, tenaga kerjanya minimal berapa. Dan memang sektornya yang harus kompetitif, seperti sektor untuk yang padat karya," pungkasnya. (rfd)

Baca Juga:

  1. Penurunan Harga BBM dalam Paket Kebijakan Ekonomi III Dinilai Keliru
  2. Paket Kebijakan Tahap III Masih Digodok di Kemenko Perekonomian
  3. Paket Kebijakan Ekonomi tahap III : Jokowi Siap Turunkan Harga Solar
  4. E Commerce Berharga untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
  5. Bank Indonesia Pertahankan BI Rate 7,5%
#Presiden Jokowi #Berly Martawardaya #Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Bank Jakarta Ingin Jadi Financial Operating System, Hubungkan Warga, UMKM, dan Investor
Dirut Bank Jakarta memaparkan empat strategi utama untuk membangun ekosistem keuangan kota, mulai dari inklusi keuangan, UMKM, perumahan hingga investasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
Bank Jakarta Ingin Jadi Financial Operating System, Hubungkan Warga, UMKM, dan Investor
Indonesia
IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.041, DPR Desak Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor
DPR mendesak pemerintah memulihkan kepercayaan investor setelah IHSG turun ke 5.644,23, rupiah menembus Rp 18.041 per dolar AS, dan capital outflow mencapai Rp 66,20 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.041, DPR Desak Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Purbaya Tetap Menjabat Menkeu, Belum Ada Rencana Reshuffle
Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan Purbaya Yudhi Sadewa tetap menjabat Menteri Keuangan. Istana juga membantah adanya rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
Mensesneg Tegaskan Purbaya Tetap Menjabat Menkeu, Belum Ada Rencana Reshuffle
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 18.050 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Serius
Pelemahan rupiah hingga Rp18.050 per dolar AS menjadi sorotan DPR. Wakil Ketua DPR meminta pemerintah serta Bank Indonesia memperkuat langkah stabilisasi ekonomi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Juni 2026
Rupiah Tembus Rp 18.050 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Serius
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 18.043 per Dolar AS, BI Ungkap Penyebab hingga Langkah Stabilisasi
Bank Indonesia menjelaskan pelemahan rupiah hingga menyentuh Rp 18.043 per dolar AS. Faktor geopolitik Timur Tengah, arus modal keluar, hingga kebutuhan domestik menjadi pemicunya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Juni 2026
Rupiah Tembus Rp 18.043 per Dolar AS, BI Ungkap Penyebab hingga Langkah Stabilisasi
Indonesia
Indonesia Rajai Pasar Keuangan Digital, Trader Butuh Platform yang Stabil dan Responsif
Indonesia merupakan rumah bagi komunitas trader forex dan komoditas yang berkembang pesat dan semakin sophisticated.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Indonesia Rajai Pasar Keuangan Digital, Trader Butuh Platform yang Stabil dan Responsif
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: ASEAN Prediksi Indonesia Akan Bangkrut Tahun 2030 Gara-gara Terlilit Utang
Ini dalam informasi yang diunggah akun Facebook “Herna Rizky”.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: ASEAN Prediksi Indonesia Akan Bangkrut Tahun 2030 Gara-gara Terlilit Utang
Indonesia
Pilih Ciptakan Lapangan Kerja Ketimbang Bangun Gedung, Prabowo: Jangan Bangun Kantor Megah Kalau Tidak Produktif
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memprioritaskan program produktif pencipta lapangan kerja dibanding pembangunan kantor megah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 23 Mei 2026
Pilih Ciptakan Lapangan Kerja Ketimbang Bangun Gedung, Prabowo: Jangan Bangun Kantor Megah Kalau Tidak Produktif
Indonesia
Prabowo Janji Hentikan Kebocoran Kekayaan Negara, Tegaskan SDA Harus untuk Rakyat
Presiden Prabowo menegaskan komitmennya menghentikan kebocoran kekayaan negara dan memastikan sumber daya alam Indonesia dinikmati seluruh rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 23 Mei 2026
Prabowo Janji Hentikan Kebocoran Kekayaan Negara, Tegaskan SDA Harus untuk Rakyat
Indonesia
Prabowo Siapkan Sentra Budidaya Perikanan Ribuan Hektare untuk Dongkrak Ekspor
Prabowo menyiapkan proyek budidaya perikanan berskala besar hingga 14 ribu hektare untuk memperkuat ekspor dan devisa Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 23 Mei 2026
Prabowo Siapkan Sentra Budidaya Perikanan Ribuan Hektare untuk Dongkrak Ekspor
Bagikan