Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Berbeda dengan PSI, PDIP Minta Pemprov DKI Tambah JakWifi hingga 1.500 Titik

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 08 Agustus 2024
Berbeda dengan PSI, PDIP Minta Pemprov DKI Tambah JakWifi hingga 1.500 Titik

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna. (MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov untuk menambah titik layanan internet gratis atau JakWifi dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Simon A.M Sitorus dalam rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).

"Dapat dilanjutkan pada Perubahan APBD tahun 2024 dengan target peningkatan layanan hingga minimal 1.500 titik," ucap Simon.

Desakan tambahan layanan internet gratis ini merupakan aspirasi dari masyarakat Jakarta saat Anggota Fraksi PDIP DKI melakukan serangkaian kunjungan di lapangan dan interaksi dengan warga.

Baca juga:

Legislator Kebon Sirih Minta JakWifi Dihentikan, Anggarannya Dialihkan ke CCTV

"Salah satu potret kebutuhan mendesak yang sering disuarakan adalah mengenai akses intemet yang merata dan berkualitas," tuturnya.

"Oleh karena itu, fraksi kami merekomendasikan agar program Jak-Wifi, yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas intemet di Jakarta," sambungnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta agar anggaran JakWifi dialihkan untuk menambah kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) di sejumlah wilayah Jakarta yang rawan.

Refocusing ini karena JakWifi tidak relevan lagi dipasang dibanyak titik. Mengingat anak-anak sudah kembali belajar ke sekolah atau luring. Dirinya juga menemukan banyak anak-anak sekolah yang menggunakan internet gratis ini untuk bermain game online.

Program JakWifi ini diluncurkan di era Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan saat Indonesia khususnya Jakarta dilanda wabah COVID-19.

Baca juga:

Pemprov DKI Tegaskan Jakwifi Tak Dihentikan Hanya Ada Penyesuaian

"JakWifi lahir saat pandemi, digunakan untu PJJ (Pelajaran Jarak Jauh-Red). Sekarang sudah normal, kuota sudah murah. Menurut saya tahun depan tidak perlu lagi JakWifi,” ujar William dalam keterangannya, yang dikutip Kamis (1/8).

Menurut dia, anggaran JakWifi bisa lebih bermanfaat jika digunakan untuk menambah CCTV di lokasi-lokasi yang rawan kejahatan atau kecelakaan.

"Menurut saya, tahun depan tidak perlu lagi ada JakWifi. Fokus kita sebaiknya pada penambahan titik CCTV. Kita bisa fokus menambah CCTV untuk tiga tahun ke depan," tutup William. (Asp)

#Pemprov DKI #PDIP #DPRD Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya memiliki aturan yang jelas terhadap kader yang tertangkap melalui OTT.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
PDIP tidak akan ikut mengomentari ataupun mencampuri urusan internal partai politik lain.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
Indonesia
Bundaran HI Siap Pecah! Padi Reborn dan Mahalini Guncang Malam Puncak HUT Jakarta
Suharini Eliawati menegaskan seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah menghadirkan manfaat langsung bagi warga
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 Juni 2026
Bundaran HI Siap Pecah! Padi Reborn dan Mahalini Guncang Malam Puncak HUT Jakarta
Indonesia
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Partai-partai yang tergabung dalam koalisi saat ini tengah bekerja keras untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai harapan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Indonesia
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
PDIP menyoroti dugaan mahasiswa UBK yang menerima uang usai bertemu Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Daftar Infrastruktur Baru di DKI Jakarta yang Bakal Diresmikan Sambut HUT ke-499
Ketua Panitia HUT ke-499 Kota Jakarta, Suharini Eliawati, menegaskan perayaan tahun ini menandai langkah konkret transisi kota menjelang usia lima abad
Angga Yudha Pratama - Minggu, 21 Juni 2026
Daftar Infrastruktur Baru di DKI Jakarta yang Bakal Diresmikan Sambut HUT ke-499
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Bagikan