Mula Akmal
MerahPutih.com - Direktur Komunikasi Online Tim Mahfud MD (MMD), Savic Ali, mengatakan, saat ini hukum hanya digunakan untuk menggolkan tujuan tertentu. Lembaga hukum jadi semacam stempel bagi penguasa seperti pada zaman orde baru (orba).
Padahal, kata Aktivis Muda Nahdlatul Ulama (NU) ini, satu hal yang jadi konsen gerakan reformasi 1998 adalah hukum. Yakni bagaimana hukum bisa mengembalikan rasa keadilan masyarakat.
Baca Juga:
Singgung Nama Prabowo, Jokowi Ungkap Perlunya Sosok Pemimpin yang Kuat
"Saya sedih di akhir periode Jokowi, tren korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) menguat kembali. Hukum dipakai untuk tujuan tertentu," kata Savic Ali di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/11) malam.
Menurut Savic, dalam kasus putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 90 PUU-XXI/ 2023 telah terjadi konflik of interes. Dimana Paman, Ketua MK Anwar Usman, meloloskan keponakannya, Gibran, melalui putusannya di MK.
"Saat itu saya sudah menebak dan yakin bahwa gugatan itu akan lolos sebab ada materi lain oleh penggugat lain sudah ditolak dan benar ternyata sore hari gugatan terakhir diputuskan diloloskan. Saya tidak kaget tapi sedih, sebab hal itu hanya mengonfirmasi bahwa benar bahwa hukum menjadi alat kekuasaan," kata Savic.
Savic menilai ada problem dalam putusan MK No 90 PUU-XXI/2023, dimana warna nepotismenya sangat kuat.
"Hal itu seperti yang banyak dibilang anak zaman sekarang keinginan terwujud karena Ordal alias orang dalam. Jadi putusan MK itu terjadi karena ada orang dalam," ujarnya.
Baca Juga:
Savic mengatakan, dengan kondisi saat ini nasib bangsa Indonesia sedang dipertaruhkan 10-20 tahun ke depan. Contohnya soal UU ASN yang menyebutkan miiliter aktif bisa menempati posisi pejabat ASN.
"Ketika banyak pejabat militer aktif menjabat posisi jabatan sipil maka bahwa yang digunakan adalah bahasa yang biasa dikuasai yakni bahasa milter," ungkapnya.
Menurut Savic, semangat reformasi sedang ditabrak oleh pihak yang berkuasa saat ini. Sangat kentara terlihat kalau bisa semuanya satu suara. Lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif harus satu suara menopang kekuasaan. Kalau itu terjadi maka tidak akan ada lagi demokrasi di Indonesia.
"Ironis Jokowi yang berasal dari sipil justru keluar dari semangat reformasi dan malah mengembalikan spirit militer. Bahkan di SBY yang milter saja tidak melakukan itu. Saya sangat kecewa dengan tidak ada kepekaan Jokowi soal ini," turup Savic. (Pon)
Baca Juga:
Jokowi Sebut Terlalu Banyak Drakor dan Sinetron Jelang Pilpres 2024
