Berasal dari Sipil, Sosok Jokowi Dinilai Keluar dari Semangat Reformasi

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 07 November 2023
Berasal dari Sipil, Sosok Jokowi Dinilai Keluar dari Semangat Reformasi

Direktur Komunikasi Online Tim Mahfud MD (MMD), Savic Ali (kanan. (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Komunikasi Online Tim Mahfud MD (MMD), Savic Ali, mengatakan, saat ini hukum hanya digunakan untuk menggolkan tujuan tertentu. Lembaga hukum jadi semacam stempel bagi penguasa seperti pada zaman orde baru (orba).

Padahal, kata Aktivis Muda Nahdlatul Ulama (NU) ini, satu hal yang jadi konsen gerakan reformasi 1998 adalah hukum. Yakni bagaimana hukum bisa mengembalikan rasa keadilan masyarakat.

Baca Juga:

Singgung Nama Prabowo, Jokowi Ungkap Perlunya Sosok Pemimpin yang Kuat

"Saya sedih di akhir periode Jokowi, tren korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) menguat kembali. Hukum dipakai untuk tujuan tertentu," kata Savic Ali di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/11) malam.

Menurut Savic, dalam kasus putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 90 PUU-XXI/ 2023 telah terjadi konflik of interes. Dimana Paman, Ketua MK Anwar Usman, meloloskan keponakannya, Gibran, melalui putusannya di MK.

"Saat itu saya sudah menebak dan yakin bahwa gugatan itu akan lolos sebab ada materi lain oleh penggugat lain sudah ditolak dan benar ternyata sore hari gugatan terakhir diputuskan diloloskan. Saya tidak kaget tapi sedih, sebab hal itu hanya mengonfirmasi bahwa benar bahwa hukum menjadi alat kekuasaan," kata Savic.

Savic menilai ada problem dalam putusan MK No 90 PUU-XXI/2023, dimana warna nepotismenya sangat kuat.

"Hal itu seperti yang banyak dibilang anak zaman sekarang keinginan terwujud karena Ordal alias orang dalam. Jadi putusan MK itu terjadi karena ada orang dalam," ujarnya.

Baca Juga:

Jokowi Kunjungi Mantan Kepala BNPB Doni Monardo yang Sakit

Savic mengatakan, dengan kondisi saat ini nasib bangsa Indonesia sedang dipertaruhkan 10-20 tahun ke depan. Contohnya soal UU ASN yang menyebutkan miiliter aktif bisa menempati posisi pejabat ASN.

"Ketika banyak pejabat militer aktif menjabat posisi jabatan sipil maka bahwa yang digunakan adalah bahasa yang biasa dikuasai yakni bahasa milter," ungkapnya.

Menurut Savic, semangat reformasi sedang ditabrak oleh pihak yang berkuasa saat ini. Sangat kentara terlihat kalau bisa semuanya satu suara. Lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif harus satu suara menopang kekuasaan. Kalau itu terjadi maka tidak akan ada lagi demokrasi di Indonesia.

"Ironis Jokowi yang berasal dari sipil justru keluar dari semangat reformasi dan malah mengembalikan spirit militer. Bahkan di SBY yang milter saja tidak melakukan itu. Saya sangat kecewa dengan tidak ada kepekaan Jokowi soal ini," turup Savic. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Sebut Terlalu Banyak Drakor dan Sinetron Jelang Pilpres 2024

#Ganjar Pranowo #Mahfud MD # NU
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Sita Rp 250 Juta dari PCNU Nias Diduga Terkait Hasil Suap di Kementerian ATR/BPN
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Oktober 2026
KPK Sita Rp 250 Juta dari PCNU Nias Diduga Terkait Hasil Suap di Kementerian ATR/BPN
Indonesia
SMRC Rilis Survei Opinion Leader 2026, Mahfud MD dan Dedi Mulyadi Jadi Sorotan
SMRC merilis Opinion Leaders Survey September 2026, libatkan 200 akademisi dan jurnalis untuk menilai sejumlah tokoh nasional berdasarkan indikator kepemimpinan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Oktober 2026
SMRC Rilis Survei Opinion Leader 2026, Mahfud MD dan Dedi Mulyadi Jadi Sorotan
Berita
MK Putus Perkara Ijazah Gibran, Ini 5 Skenario yang Muncul
Putusan MK ijazah Gibran dibacakan 6 Oktober 2026. Mahfud MD dan Zainal Arifin Mochtar membeberkan sejumlah kemungkinan putusan.
ImanK - Selasa, 06 Oktober 2026
MK Putus Perkara Ijazah Gibran, Ini 5 Skenario yang Muncul
Indonesia
PBNU Umumkan Kepengurusan, Gudfan Arif Jadi Sekjen Geser Saifullah Yusuf
Struktur kepengurusan baru tersebut selanjutnya akan menjalankan mandat organisasi serta keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam forum Muktamar Ke-35 NU.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
PBNU Umumkan Kepengurusan, Gudfan Arif Jadi Sekjen Geser Saifullah Yusuf
Indonesia
Muktamar NU Putuskan Rais Aam dan Ketua Umum Dilarang Rangkap Jabatan Politik
Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, memiliki posisi sebagai simbol kepemimpinan organisasi sehingga harus menjaga fokus dalam menjalankan mandat muktamar.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 30 Agustus 2026
Muktamar NU Putuskan Rais Aam dan Ketua Umum Dilarang Rangkap Jabatan Politik
Indonesia
50.000 Rombongan Nahdliyin Ramaikan Muktamar Ke-35 NU
Sekitar 1.500 stan UMKM berdiri di sepanjang kawasan pesantren. Bazar yang berlangsung 20-31 Agustus 2026 tersebut dilengkapi panggung budaya dan pasar malam
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 28 Agustus 2026
50.000 Rombongan Nahdliyin Ramaikan Muktamar Ke-35 NU
Indonesia
Tok! Pemilik Hak Suara di Muktamar Ke-35 NU Hanya 557 Orang 3% DPT Dicoret
Panitia Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) resmi menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 557 orang.
Wisnu Cipto - Rabu, 26 Agustus 2026
Tok! Pemilik Hak Suara di Muktamar Ke-35 NU Hanya 557 Orang 3% DPT Dicoret
Indonesia
Ganjar Pranowo Datang, Lagu 'Flabomora' Berkumandang di NTT
Para ibu setempat melantukan lirik lagu yang menyentuh hati, nada senduh dan teduh menenangkan perasaan.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Ganjar Pranowo Datang, Lagu 'Flabomora' Berkumandang di NTT
Indonesia
Isu Politik Uang Jelang Muktamar NU Dinilai Sangat Ironis
NU selama ini dipandang sebagai organisasi keagamaan yang kekuatan utamanya bertumpu pada moralitas dan nilai-nilai keislaman.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
Isu Politik Uang Jelang Muktamar NU Dinilai Sangat Ironis
Indonesia
Komisi Organisasi Muktamar NU: Semakin Banyak Calon Ketua Umum, Semakin Baik
Kemunculan banyak figur kandidat justru akan semakin memperkaya proses demokratisasi serta diskursus gagasan di internal organisasi. 

Dwi Astarini - Sabtu, 08 Agustus 2026
Komisi Organisasi Muktamar NU: Semakin Banyak Calon Ketua Umum, Semakin Baik
Bagikan