Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Bulog melansir penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dilakukan sepanjang tahun 2026 dengan target 828 ribu ton, guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, kemasan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ukuran 2 kilogram (kg) saat ini masih dalam tahap desain, sebelum disalurkan secara masif kepada masyarakat.
Saat ini, SPHP sebenarnya disalurkan kepada masyarakat dalam kemasan 5 kg, sementara kemasan lebih kecil tengah dipersiapkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan riil di lapangan.
"Beras SPHP (kemasan 5 kg) sudah disalurkan sekarang. Yang beras kemasan lebih kecil (2 kg) lagi didesain, itu akan cepat," kata Mentan.
Baca juga:
Sedang Viral di Tikrok, “P P Apa” Berasal dari Lagu “Gadis Manis Kalimantan”, Simak Liriknya
Menurutnya, begitu desain kemasan 2 kilogram selesai, proses persetujuan akan langsung dilakukan tanpa penundaan, bahkan ia menegaskan siap menandatangani pada hari yang sama demi percepatan distribusi.
"Segera, ini begitu selesai langsung saya tanda tangan. Kalau hari ini selesai, hari ini saya tanda tangan," ujarnya.
Ia menekankan, kebijakan itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat, sesuai arahan Presiden agar setiap kebutuhan rakyat dapat direspons secara cepat dan tepat sasaran.
Terkait harga, Mentan memastikan beras SPHP kemasan 2 kilogram akan tetap dijual dengan harga maksimal Rp 12.500 per kilogram, sehingga tetap terjangkau bagi masyarakat luas tanpa perbedaan harga.
Mentan memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini dalam kondisi aman untuk memasok program SPHP sepanjang tahun 2026.
"Yang jelas sekarang bantuan pangan kita sudah salurkan. Yang jelas beras banyak. Kalau ukurannya tinggal diatur," tuturnya.
Pengadaan kemasan kecil itu didasarkan pada aspirasi masyarakat, terutama pekerja harian, sehingga pemerintah berupaya menghadirkan pilihan yang lebih fleksibel sesuai kemampuan dan kebutuhan pembelian.
"Ya itulah permintaan masyarakat. Karena tidak mungkin permintaan Bulog, tidak mungkin permintaan Bapanas (Badan Pangan Nasional). Kalau rakyat yang butuh, kita bertindak untuk rakyat karena ada buruh harian, macam-macam," katanya.
