Beras Oplosan Jangan Ditarik! Legislator Khawatir Kekosongan Stok dan Harga Melonjak

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
Beras Oplosan Jangan Ditarik! Legislator Khawatir Kekosongan Stok dan Harga Melonjak

Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah disarankan agar tidak menarik beras dari pasaran terkait isu beras "oplosan". Tindakan tersebut berisiko memicu kelangkaan pasokan dan kenaikan harga beras. Riyono menilai penanganan oleh Satgas Pangan yang fokus menindak pengusaha nakal sudah cukup.

Hentikan para pengusaha nakal, tegakkan hukumnya, tapi beras yang sudah ada di pasar sebaiknya jangan ditarik. Ini bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat dan mendorong kenaikan harga,” ujar anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, Kamis (7/8).

Baca juga:

Sindikat di Bandung dan Bogor Jual Beras ‘Oplosan’ Kualitas Medium dengan Harga Premium, Konsumen Rugi Sampai Miliaran Rupiah

Menurutnya, masalah pangan sangatlah sensitif dan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan dengan hati-hati.

Riyono juga menyoroti kejanggalan harga beras di pasaran yang masih tinggi, padahal harga Gabah Kering Panen (GKP) sudah bagus dan stok di gudang Bulog cukup.

Riyono juga keberatan dengan istilah "beras oplosan" karena dinilai berkonotasi negatif. Ia menyarankan istilah "beras tidak sesuai mutu" karena masalah utamanya adalah ketidaksesuaian antara label dan isi fisik beras, bukan selalu penipuan.

Baca juga:

Beras Sulit Dicari di Toko Ritel, Badan Pangan Nasional Salurkan Beras SPHP

Politisi Fraksi PKS ini khawatir jika beras tersebut ditarik, stok akan berkurang dan harga akan melonjak lagi.

“Sekali lagi, beras yang tidak sesuai mutu jangan ditarik. Turunkan harganya dan umumkan terbuka di pasar agar rakyat tahu. Kalau ditarik, saya khawatir stok akan berkurang dan harga akan naik kembali,” pungkasnya.

#Beras #Beras Oplosan #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bulog Gunakan Kemasan Seragam pada Beras SPHP Sebagai Kunci Utama Memastikan Pasokan Merata dan Terjangkau
Untuk mendukung keberhasilan program ini, Bulog telah melaksanakan pengadaan kemasan beras SPHP tahap II tahun 2025
Angga Yudha Pratama - Jumat, 26 September 2025
Bulog Gunakan Kemasan Seragam pada Beras SPHP Sebagai Kunci Utama Memastikan Pasokan Merata dan Terjangkau
Indonesia
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 26 September 2025
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Indonesia
DPR Desak Food Station dan Satgas Pangan Perketat Pengawasan Mutu Usai Pemerinteh Menaikan HET Beras
Novita juga mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras
Angga Yudha Pratama - Jumat, 26 September 2025
DPR Desak Food Station dan Satgas Pangan Perketat Pengawasan Mutu Usai Pemerinteh Menaikan HET Beras
Indonesia
Kasus Keracunan Massal MBG, Wakil Ketua DPR Minta Program Diperkuat Melalui Perpres
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menanggapi kasus keracunan massal MBG. Ia meminta program ini diperkuat melalui Pepres.
Soffi Amira - Jumat, 26 September 2025
Kasus Keracunan Massal MBG, Wakil Ketua DPR Minta Program Diperkuat Melalui Perpres
Indonesia
Mudahkan Pengawasan, Kemasan Beras SPHP Hanya Satu Warna dan Desain
Proses pengadaan kemasan SPHP tahap II dilaksanakan melalui tender terbuka yang dimulai pada 25 Agustus hingga 17 September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 September 2025
Mudahkan Pengawasan, Kemasan Beras SPHP Hanya Satu Warna dan Desain
Indonesia
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Dalam konstitusi, keberadaan masyarakat adat dijamin sebagai warga negara Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Indonesia
DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan
Abdullah memastikan Komisi III DPR akan mengawasi proses hukum kasus-kasus kekerasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 September 2025
DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan
Indonesia
Badan POM Tarik 19 Produk Herbal Ilegal, Komisi IX DPR Minta Sanksi Tegas bagi Produsen Nakal
Merupakan langkah nyata dalam melindungi konsumen dari produk berbahaya.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Badan POM Tarik 19 Produk Herbal Ilegal, Komisi IX DPR Minta Sanksi Tegas bagi Produsen Nakal
Berita Foto
Audiensi Petani dengan DPR dan Pemerintah Bahas Reforma Agraria
Sejumlah aktivis dan petani menyampaikan paparan pada audiensi bersama Pimpinan DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 24 September 2025
Audiensi Petani dengan DPR dan Pemerintah Bahas Reforma Agraria
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional 2025 di Depan Gedung DPR
Aksi teaterikal pengunjuk rasa saat aksi peringatan Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 24 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional 2025 di Depan Gedung DPR
Bagikan