Beras Oplosan Jangan Ditarik! Legislator Khawatir Kekosongan Stok dan Harga Melonjak

Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)
Merahputih.com - Pemerintah disarankan agar tidak menarik beras dari pasaran terkait isu beras "oplosan". Tindakan tersebut berisiko memicu kelangkaan pasokan dan kenaikan harga beras. Riyono menilai penanganan oleh Satgas Pangan yang fokus menindak pengusaha nakal sudah cukup.
Hentikan para pengusaha nakal, tegakkan hukumnya, tapi beras yang sudah ada di pasar sebaiknya jangan ditarik. Ini bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat dan mendorong kenaikan harga,” ujar anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, Kamis (7/8).
Baca juga:
Menurutnya, masalah pangan sangatlah sensitif dan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan dengan hati-hati.
Riyono juga menyoroti kejanggalan harga beras di pasaran yang masih tinggi, padahal harga Gabah Kering Panen (GKP) sudah bagus dan stok di gudang Bulog cukup.
Riyono juga keberatan dengan istilah "beras oplosan" karena dinilai berkonotasi negatif. Ia menyarankan istilah "beras tidak sesuai mutu" karena masalah utamanya adalah ketidaksesuaian antara label dan isi fisik beras, bukan selalu penipuan.
Baca juga:
Beras Sulit Dicari di Toko Ritel, Badan Pangan Nasional Salurkan Beras SPHP
Politisi Fraksi PKS ini khawatir jika beras tersebut ditarik, stok akan berkurang dan harga akan melonjak lagi.
“Sekali lagi, beras yang tidak sesuai mutu jangan ditarik. Turunkan harganya dan umumkan terbuka di pasar agar rakyat tahu. Kalau ditarik, saya khawatir stok akan berkurang dan harga akan naik kembali,” pungkasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Bulog Gunakan Kemasan Seragam pada Beras SPHP Sebagai Kunci Utama Memastikan Pasokan Merata dan Terjangkau

Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'

DPR Desak Food Station dan Satgas Pangan Perketat Pengawasan Mutu Usai Pemerinteh Menaikan HET Beras

Kasus Keracunan Massal MBG, Wakil Ketua DPR Minta Program Diperkuat Melalui Perpres

Mudahkan Pengawasan, Kemasan Beras SPHP Hanya Satu Warna dan Desain

PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal

DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan

Badan POM Tarik 19 Produk Herbal Ilegal, Komisi IX DPR Minta Sanksi Tegas bagi Produsen Nakal

Audiensi Petani dengan DPR dan Pemerintah Bahas Reforma Agraria

Aksi Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional 2025 di Depan Gedung DPR
