Beras Oplosan Jangan Ditarik! Legislator Khawatir Kekosongan Stok dan Harga Melonjak

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
Beras Oplosan Jangan Ditarik! Legislator Khawatir Kekosongan Stok dan Harga Melonjak

Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah disarankan agar tidak menarik beras dari pasaran terkait isu beras "oplosan". Tindakan tersebut berisiko memicu kelangkaan pasokan dan kenaikan harga beras. Riyono menilai penanganan oleh Satgas Pangan yang fokus menindak pengusaha nakal sudah cukup.

Hentikan para pengusaha nakal, tegakkan hukumnya, tapi beras yang sudah ada di pasar sebaiknya jangan ditarik. Ini bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat dan mendorong kenaikan harga,” ujar anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, Kamis (7/8).

Baca juga:

Sindikat di Bandung dan Bogor Jual Beras ‘Oplosan’ Kualitas Medium dengan Harga Premium, Konsumen Rugi Sampai Miliaran Rupiah

Menurutnya, masalah pangan sangatlah sensitif dan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan dengan hati-hati.

Riyono juga menyoroti kejanggalan harga beras di pasaran yang masih tinggi, padahal harga Gabah Kering Panen (GKP) sudah bagus dan stok di gudang Bulog cukup.

Riyono juga keberatan dengan istilah "beras oplosan" karena dinilai berkonotasi negatif. Ia menyarankan istilah "beras tidak sesuai mutu" karena masalah utamanya adalah ketidaksesuaian antara label dan isi fisik beras, bukan selalu penipuan.

Baca juga:

Beras Sulit Dicari di Toko Ritel, Badan Pangan Nasional Salurkan Beras SPHP

Politisi Fraksi PKS ini khawatir jika beras tersebut ditarik, stok akan berkurang dan harga akan melonjak lagi.

“Sekali lagi, beras yang tidak sesuai mutu jangan ditarik. Turunkan harganya dan umumkan terbuka di pasar agar rakyat tahu. Kalau ditarik, saya khawatir stok akan berkurang dan harga akan naik kembali,” pungkasnya.

#Beras #Beras Oplosan #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Pemerintah dan pihak sekolah tidak boleh meremehkan tren peningkatan kasus superflu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
DPR Dorong Swasembada Pangan Meluas, Termasuk Mandiri Jagung, Kedelai, dan Protein Hewani
Upaya ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan pangan secara menyeluruh.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Dorong Swasembada Pangan Meluas, Termasuk Mandiri Jagung, Kedelai, dan Protein Hewani
Indonesia
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Indikator sukses yang paling hakiki adalah kesejahteraan petani
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Indonesia
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Rano juga melirik potensi reformasi di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Indonesia
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Martin menyoroti peran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai garda terdepan penjaga marwah kepolisian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Berita Foto
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Indonesia
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi
Politisi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti aspek anggaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi
Indonesia
DPR Dukung Pembentukan Pokja Buat Percepat Pemulihan Warga Terdampak Banjir Sumatera
Banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
DPR Dukung Pembentukan Pokja Buat Percepat Pemulihan Warga Terdampak Banjir Sumatera
Indonesia
Surplus Beras Nasional Naik 243%, HPP Gabah Kering Panen Tetap Rp 6.500/kg
Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram untuk GKP sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025.
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Januari 2026
Surplus Beras Nasional Naik 243%, HPP Gabah Kering Panen Tetap Rp 6.500/kg
Indonesia
Indonesia Capai Swasembada Beras per Akhir 2025, Prabowo: Cadangan Tertinggi Sepanjang Sejarah
Presiden Prabowo resmi mengumumkan Indonesia swasembada beras per 31 Desember 2025. Cadangan Beras Pemerintah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Indonesia Capai Swasembada Beras per Akhir 2025, Prabowo: Cadangan Tertinggi Sepanjang Sejarah
Bagikan