Bencana Asap Calon Ibu Kota Negara: Siaga Tabung O2 dan Jam Belajar Dipangkas

MerahPutih.com - Pulau Kalimantan sudah pasti bakal menjadi Ibu Kota baru Indonesia. Namun saya, sejumlah provinsi di Pulau Borneo itu kini sedang mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Bahkan, asap pekat yang melanda sampai mengganggu proses belajar mengajar di sejumlah sekolah, seperti di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Pemda memang tidak meliburkan siswa sekolah, tetapi jam belajar-mengajar terpaksa dipangkas.

Baca Juga: Darurat, Asap Kebakaran Hutan di Wilayah Calon Ibu Kota Negara Sudah Sampai Malaysia

"Khususnya SMA/SMK/SLB yang menjadi kewenangan kami, tidak ada kebijakan libur, hanya saja jam belajarnya yang mengalami perubahan untuk sementara ini," kata Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Slamet Winaryo di Palangka Raya, Rabu (14/8).

Disdik Kalteng juga sudah membuat surat imbauan yang disebar ke seluruh SMA/SMK/SLB yang ada di Kalteng. Pada surat itu, meminta untuk mengubah waktu awal proses belajar mengajar di SMA/SMK/SLB di Kota Palangka Raya, dimulai 07.30 WIB dan setiap mata pelajaran dibuat sekitar 30-35 menit, yang sebelumnya 45 menit.

Baca Juga: 4 Dasar Jokowi Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan

Slamet juga mengimbau selama siswa mengikuti proses pembelajaran harus memakai masker dan di setiap ruangan diupayakan dipasang kipas angin, serta pintu jendela ditutup agar kabut asap tidak masuk ke dalam ruang belajar.

"Sekolah juga tidak kami perkenankan, melaksanakan kegiatan belajar di luar ruang kelas dan diupayakan pada setiap sekolah tersedia tabung oksigen (02) yang ditempatkan di ruang UKS," tutur dia, dikutip Antara.

Disdik Kalteng juga memerintahkan setiap kabupaten atau kota yang dikoordinir Ketua MKKS SMA/SMK/SLB, agar membentuk posko pencegahan dampak bahaya kabut asap. Imbauan yang sama juga berlaku untuk SD dan SMP sederajat yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota.

"Sudah kami komunikasikan dan untuk wilayah yang asapnya pekat, maka jam belajarnya juga diundur. Yang jelas kebijakan ini sifatnya situasional, sebab kondisi asap tidak menentu," tutup pejabat tinggi Provinsi Kalteng itu. (*)

Baca Juga: Jadi Lokasi Ibu Kota Baru, Jumlah Kebakaran Hutan di Kalimantan Kian Meningkat