Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai penunjukan Ruangguru sebagai mitra pelaksana Kartu Prakerja dianggap masyarakat sebagai hal yang luar biasa karena posisi Adamas Belva Syah Devara adalah CEO Ruangguru sekaligus Staf Khusus Presiden dan terkesan penunjukan itu tidak objektif.
"Kalau mundur seperti ini, bisa jadi orang malah menyangka bahwa ada sesuatu yang tidak wajar, bahkan ketidakwajaran itu ditunjukkan sikap Belva sendiri. Buktinya tidak wajar, dia mengundurkan diri, kalau semua sesuai dengan aturan, 'kan tidak perlu mengundurkan diri," kata Saleh dalam keterangannya, Rabu (22/4).
Baca Juga
Mundur Dari Stafsus Jokowi, Belva Devara Dipuji Politisi PSI
Saleh mengatakan bahwa sejak awal masyarakat tidak mempersoalkan soal posisi Belva sebagai Staf Khusus Presiden RI. Namun, yang dipersoalkan adalah penunjukan lembaganya sebagai mitra Kartu Prakerja.
Menurut dia, kalau itu masalahnya, lebih pada penunjukan Ruangguru yang dijelaskan secara terbuka sehingga semua orang menilai bahwa itu wajar dan tidak perlu dipersoalkan.
"Saya menghargai keputusan mundurnya Belva sebagai staf khusus kepresidenan. Permohonan pengunduran diri itu adalah haknya, dalam hal ini, Presiden telah memberikan persetujuan atas permohonan mundur tersebut," katanya.
Sebelumnya, CEO Ruangguru Adhamas Belva Devara mengumumkan pengunduran diri sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo pada hari Selasa.
"Berikut ini saya sampaikan informasi terkait dengan pengunduran diri saya sebagai Staf Khusus Presiden. Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020 dan disampaikan langsung kepada Presiden pada tanggal 17 April 2020," kata Belva melalui akun Instagram miliknya pada hari Selasa.
Baca Juga
Belva Devara Mundur, Jokowi Harus Batalkan Program Kartu Prakerja
Belva mengakui pengunduran dirinya dipicu dengan keikutsertaan perusahaan miliknya Ruang Guru dalam program Kartu Prakerja yang mendapat banyak kritik dari masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan. Pemilihan pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja.? (Knu)
