Pemilu 2019

Belum Kondusif, Peneliti LIPI Sarankan Pemilu di Papua Ditunda

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 11 Desember 2018
Belum Kondusif, Peneliti LIPI Sarankan Pemilu di Papua Ditunda

Ilustrasi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua dinilai belum kondusif untuk Pemilu 2019. Serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap warga lokal dan pekerja trans Papua menjadi salah satu pertimbangannya.

Menurut peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo, pemilu baik legislatif maupun presiden di Papua ditunda dulu sampai kondisinya benar-benar kondusif.

"Kalau menurut saya tunda saja khusus di Papua, sangat tidak kondusif. Saran saya tunda, untuk apa sih orang sudah jelas peta di kursi DPR," ujar Hermawan di Jakarta, Selasa (11/12.

Menurut dia, pemilu di Papua dapat ditunda setahun atau 2 tahun sembari melihat kondisi keamanan di daerah paling timur Tanah Air itu.

Peneliti Politik LIPI Hermawan Sulistyo
Peneliti politik LIPI Hermawan Sulistyo (Foto: Facebook/Hermawan S)

Setelah kondusif, kata Hermawan, pemilu baru digelar di Papua untuk pemilihan umum anggota legislatif. Untuk sementara, perwakilan masyarakat Papua di Senayan dapat dibuat status quo.

Untuk Pilpres 2019, dia menyebut jumlah penduduk Papua tidak banyak sehingga tidak signifikan memengaruhi total perolehan suara pasangan calon presiden-wakil presiden.

"Kalau yang ditunda di Jawa Barat atau Jawa Timur, baru akan terganggu," katanya.

Hermawan Sulistyo mengatakan bahwa kerawanan terdapat di semua daerah. Akan tetapi, tingkat kerawanan di Papua tinggi. Dengan sedikit pemicu, misalnya, menyebabkan konflik terbuka.

"Usahakan ke depan pemicunya tidak ada lagi. Kalau masih ada, polisi bergerak hati-hati di sana," katanya.

Sebelumnya, dalam apel kesiapan TNI membantu Polri dalam pengamanan Natal, Tahun Baru 2019, dan Pemilu 2019 di Silang Monas, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian sebagaimana dilansir Antara mengatakan bahwa Provinsi Papua masih menjadi salah satu daerah rawan yang diantisipasi mereka dalam perhelatan Pemilu 2019.

Wilayah Papua menjadi daerah yang diantisipasi karena memiliki sistem noken serta merupakan daerah pegunungan yang masih terdapat kelompok bersenjata di dalamnya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Ahok Anggap Hirup Udara Bebas Sebagai Tamat Sekolah

#Pemilu 2019 #LIPI #Papua #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Menunjukkan komitmen dari masyarakat untuk menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Indonesia
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Tim Jibom Gegana Brimob Polda Papua amankan dua mortir peninggalan PD II di Jayapura. Sehari sebelumnya, UXO berisiko tinggi ditemukan di Sentani.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Indonesia
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Tim kolaborasi film dokumenter Pesta Babi akhirnya angkat bicara terkait laporan hukum yang diajukan tokoh perempuan adat Malind, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Indonesia
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Pembangunan di Papua harus dibaca secara lebih objektif, yaitu sebagai bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta perlindungan kedaulatan nasional di wilayah timur Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Lifestyle
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Karya musik digital tersebut secara gamblang mengangkat isu kondisi Papua terkini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 31 Mei 2026
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
2 Marinir Jadi Korban Pembunuhan Berencana di Maybrat Papua, 7 Pelaku Masih DPO
Dua anggota Marinir tewas dalam penembakan dan penyergapan terencana di Maybrat, Papua Barat Daya.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 April 2026
2 Marinir Jadi Korban Pembunuhan Berencana di Maybrat Papua, 7 Pelaku Masih DPO
Indonesia
3 Jam di Yahukimo, Gibran Akui Kunjungan Kerja Paling Menantang
Gibran mengapresiasi para prajurit TNI yang sudah mengamankan situasi sehingga kunjungan kerja di Yahukimo di tiga lokasi berjalan lancar.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 April 2026
3 Jam di Yahukimo, Gibran Akui Kunjungan Kerja Paling Menantang
Bagikan