Andika Pratama
MerahPutih.com - Ahli Hukum Tata Usaha Negara Asep Marwan Yusuf hadir dalam sidang gugatan masa jabatan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/3).
Pada persidangan tersebut, Asep mengatakan bahwa setiap partai politik sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) harus menyelenggarakan kongres lima tahun sekali. Pasalnya, AD/ART adalah aturan yang mengikat partai.
"Tindakan tertib dalam beroganisasi, organisasi harus mentati AD/ART yang bisa menggerakan roda parpol," ujarnya.
Dalam kasus NasDem, seharusnya partai peserta Pemilu 2019 itu kembali menggelar kongres pada 2018 karena kongres pertama diselenggarakan pada 2013.
"Berakhirnya masa jabatan karena berakhirnya waktu. Karena sudah berakhir masa jabatannya, itu sudah melampaui waktu yang sah, maka tidak ada tindakan hukum yang bisa dilakukannya karena alasan sudah berakhir," ucap Asep.
Untuk itu, Asep memastikan bahwa yang berhak menggelar kongres adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Namun, menurutnya, DPP NasDem sudah langgar aturan AD/ART karena sampai sekarang belum juga menggelar kongres kedua NasDem.
"Maka dia telah melanggar AD/ART karena belum melakukan kongres," pungkas Asep.
Sebelumnya, masa jabatan Ketum Nasdem Surya Paloh digugat ke PN Jakarta Pusat. Kader Nasdem, Kisman Latumakulita selaku penggugat mengatakan masa jabatan Paloh mestinya berakhir pada 6 Maret 2018.
Merujuk pada AD/ART Nasdem, diatur bahwa DPP, mahkamah partai, dan Dewan Pertimbangan Partai dipilih untuk jangka waktu lima tahun.
Sementara, Paloh telah menjabat sebagai ketum sejak terpilih dalam Kongres Nasdem pada Februari 2013. Kepemimpinannya kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM yang saat itu dijabat Amir Syamsudin pada 6 Maret 2013. (Pon)
