Bela Cak Imin, Elite PKB: Demokrasi Tidak Haramkan Wacana dan Kritik

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 Maret 2022
Bela Cak Imin, Elite PKB: Demokrasi Tidak Haramkan Wacana dan Kritik

Ilustrasi TPS. Foto: Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Usul Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengenai penundaan Pemilu 2024 menuai kririk dari sejumlah pihak.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menganggap, kritik yang dilayangkan terhadap Cak Imin merupakan hal yang wajar.

Baca Juga:

Pemerintah Diimbau Fokus Kontrol Harga Pangan, Ketimbang Urusi Isu Tunda Pemilu

"Biasa, wajar saja. Demokrasi kan tidak mengharamkan usulan, wacana dan kritikan,” kata Jazilul saat dikonfirmasi awak media, Rabu,(2/3).

Wakil Ketua MPR ini menilai, pihak yang beranggapan, Cak Imin ingin menjebak Presiden Jokowi dengan usulan penundaan pemilu tersebut hanya berspekulasi.

"Itu spekulasi saja dari yang tidak setuju," ujar Jazilul.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko mengungkapkan percakapan antara Jokowi dengan orang terdekatnya soal usulan penundaan Pemilu 2024. Menurut Budiman, Jokowi tegas menolak usulan tersebut.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)
Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)

Meski demikian, Budiman menilai, usulan penunadaan Pemilu tersebut merupakan sebuah dinamika dalam demokrasi. Budiman lantas menyinggung soal sikap PDIP, Gerindra hingga NasDem yang menolak usulan tersebut.

"Dua partai terbesar, ada satu partai menengah, sikapnya cukup jelas. Alhamdulillah udah tegas PDIP baik ibu Mega, Sekjen, saya, menolak. Ya saya juga sebagai aktivis menolak," kata Budiman, Selasa (1/3).

Tiga ketua umum partai politik koalisi pemerintah menyuarakan usulan agar Pemilu 2024 ditunda. Mereka mendukung wacana itu dengan berbagai argumentasi, mulai dari alasan pandemi hingga kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun tiga ketum parpol yang menyatakan mendukung penundaan Pemilu 2024, yakni Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. (Pon)

Baca Juga:

'Tangan Kanan' Prabowo Beberkan Alasan Gerindra Tolak Penundaan Pemilu

#Pemilu #Pilpres #PKB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Bagikan