Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Parlemen Amerika Serikat (AS) mengesahkan Undang-Undang Antidiskriminasi Taiwan. UU itu mendukung kembalinya Taiwan ke Dana Moneter Internasional (IMF) sekaligus menggarisbawahi peran penting Taiwan dalam ekonomi global.
UU yang sama mewajibkan Menteri Keuangan AS, yang juga menjabat sebagai perwakilan AS untuk IMF untuk mendukung penuh penerimaan Taiwan sebagai anggota. Langkah itu membuat Pemerintah China geram.
"Taiwan tidak memiliki dasar, alasan, atau hak apa pun untuk bergabung dengan PBB, atau organisasi internasional lainnya yang keanggotaannya terbatas pada negara-negara berdaulat. China mendesak AS untuk mematuhi prinsip satu China," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, kepada media di Beijing, dikutip Jumat (4/7).
Baca juga:
Taiwan Usung 4 Konsep Liburan Ramah Muslim demi Pasar Indonesia
Pemerintah China juga mendesak AS untuk mematuhi patuhi hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional serta hentikan upaya mendukung Taiwan.
"Hanya ada satu China di dunia, Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah China, dan pemerintah Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintahan sah yang mewakili seluruh China," ungkap Mao Ning, dilansir Antara.
Meskipun kehilangan kursinya di PBB pada 1971, Taiwan tetap menjadi anggota IMF hingga kehilangan statusnya pada 1980 silam. Namun, peluang Taiwan kembali menjadi anggota IMF kembali terbuka lebar setelah masuk daftar ekonomi terbesar ke-21 di dunia. (*)
