Begini Perbandingan Vaksinasi Indonesia dengan Negara Maju

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 September 2021
Begini Perbandingan Vaksinasi Indonesia dengan Negara Maju

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden))

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia mengklaim sebanyak 129,48 juta dosis vaksin COVID-19 telah disuntikkan kepada masyarakat per 22 September 2021 sehingga Indonesia berada diperingkat ke-6 secara global.

"Kita menembus 100 juta vaksinasi dan Indonesia mendapat akses vaksin ini langkah luar biasa penting untuk negara dengan penduduk besar dan geografi yang luas,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (23/9).

Secara rinci, realisasi penyuntikan 129,48 juta dosis vaksin tersebut meliputi 82,11 juta dosis untuk vaksinasi tahap pertama, 46,5 juta vaksinasi tahap kedua, dan 0,87 juta vaksinasi tahap ketiga yang merupakan booster bagi tenaga kesehatan.

Baca Juga:

Vaksinasi Guru dan Tenaga Pendidik di Jabar Belum Capai Target

Pelaksanaan vaksinasi harian rata-rata di Indonesia mencapai 516.275 dosis per hari pada Juni dan meningkat menjadi 806.990 dosis per hari pada Juli yang kemudian melonjak hingga lebih dari 1 juta dosis per hari pada Agustus.

Akselerasi percepatan vaksinasi tersebut berhasil membawa Indonesia kepada peringkat ke-6 dengan total jumlah vaksinasi secara global telah mencapai 6 miliar dosis di 184 negara dan penyuntikan dilakukan sebanyak 33,5 juta dosis per hari.

Peringkat pertama diduduki oleh China sebanyak 2,18 miliar dosis, India 826,27 juta dosis, Amerika Serikat 386,78 juta dosis, Brasil 223,47 juta dosis, Jepang 153,12 juta dosis, Turki 106,09 juta dosis, Jerman 105,83 juta dosis, Meksiko 95,64 juta dosis dan Inggris 93,13 juta dosis.

Untuk Prancis sebanyak 92,26 juta dosis, Rusia 88,28 juta dosis, Italia 82,67 juta dosis, Pakistan 74,84 juta dosis, Thailand 44,74 juta dosis, Filipina 41,41 juta dosis, Malaysia 40,66 juta dosis, Vietnam 34,1 juta dosis, Kamboja 22,15 juta dosis dan Singapura 9,14 juta dosis.

Sri Mulyani memastikan pemerintah akan terus mengakselerasi vaksinasi dalam rangka semakin mendorong perluasan jangkauannya karena mampu memberi rasa optimisme masyarakat untuk menjalani aktivitas ekonomi.

"Ini adalah capaian luar biasa positif yang patut kita semua hargai namun tetap menjaga karena akan menentukan kegiatan ekonomi," tegasnya.

Dalam pidato secara virtual pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),Presiden Jokowi menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman.

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Humas Kota Bandung)
Caption

"Melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini, banyak hal yang harus kita lakukan bersama. Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi COVID-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata," ujar Presiden.

Menurutnya, kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani pandemi COVID-19, termasuk vaksinasi, sangat timpang. Padahal semua tahu bahwa dalam penanganan pandemi no one is safe until everyone is

"Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata," katanya. (Asp)

Baca Juga:

BEM dan Organisasi Pemuda Diminta Ikut Bantu Pemerintah Gencarkan Vaksinasi

#Vaksinasi #Vaksin Covid-19 #COVID-19 #Kemenkeu
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tiffany & Co Wajib Bayar Rp 97,49 Miliar di Akhir Juni 2026 Setelah Toko Dibuka Purbaya
Tiga gerai Tiffany & Co yang sebelumnya disegel kini telah kembali beroperasi
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
Tiffany & Co Wajib Bayar Rp 97,49 Miliar di Akhir Juni 2026 Setelah Toko Dibuka Purbaya
Indonesia
Strategi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Kejar Pertumbuhan Ekonomi 2027
Pemerintah bertumpu pada penguatan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara guna menarik minat para pemodal internasional
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juni 2026
Strategi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Kejar Pertumbuhan Ekonomi 2027
Indonesia
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Penerimaan pajak terserap senilai Rp 834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy)
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Indonesia
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp 1.059,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Indonesia
IHSG Terseok Jatuh ke Level 5.919,56
Purbaya menilai gejolak IHSG saat ini bersifat kekhawatiran jangka pendek, yang dipengaruhi oleh isu-isu negatif di dalam negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 Juni 2026
IHSG Terseok Jatuh ke Level 5.919,56
Indonesia
Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 19.502.020, Hanya 13,59 Juta Lapor SPT
Setoran pajak yang berasal dari orang pribadi tercatat sebanyak 10.962.917 SPT orang pribadi karyawan dan 1.504.209 SPT orang pribadi nonkaryawan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 19.502.020, Hanya 13,59 Juta Lapor SPT
Indonesia
Waka Komisi IV DPR Pertanyakan Anggaran Bencana Sumatra Rp 60 T yang Mengendap di Kemenkeu
Kemenkeu diminta tidak jalan sendiri dalam penanganan pascabencana banjir di Sumatra dan tetap memperkuat koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Waka Komisi IV DPR Pertanyakan Anggaran Bencana Sumatra Rp 60 T yang Mengendap di Kemenkeu
Indonesia
Kejagung Mulai Penyelidikan Transfer Pricing Perusahaan Ekspor Komoditas
Temuan dugaan manipulasi nilai dokumen ekspor-impor itu sebelumnya dilaporkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Kamis (21/5).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Kejagung Mulai Penyelidikan Transfer Pricing Perusahaan Ekspor Komoditas
Indonesia
Dikritik Media Asing Soal Anggaran Negara, Purbaya: Seharusnya Memuji Indonesia
Pemerintah telah melakukan perhitungan dengan seksama untuk menjalankan sejumlah program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Dikritik Media Asing Soal Anggaran Negara, Purbaya: Seharusnya Memuji Indonesia
Indonesia
Kompleksitas Aturan dan Birokrasi Hambat Investasi di Indonesia
deregulasi juga harus tetap menjaga kualitas pengawasan, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum agar tidak berubah menjadi liberalisasi tanpa kontrol.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kompleksitas Aturan dan Birokrasi Hambat Investasi di Indonesia
Bagikan