Begini Perbandingan Vaksinasi Indonesia dengan Negara Maju

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 September 2021
Begini Perbandingan Vaksinasi Indonesia dengan Negara Maju

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden))

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia mengklaim sebanyak 129,48 juta dosis vaksin COVID-19 telah disuntikkan kepada masyarakat per 22 September 2021 sehingga Indonesia berada diperingkat ke-6 secara global.

"Kita menembus 100 juta vaksinasi dan Indonesia mendapat akses vaksin ini langkah luar biasa penting untuk negara dengan penduduk besar dan geografi yang luas,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (23/9).

Secara rinci, realisasi penyuntikan 129,48 juta dosis vaksin tersebut meliputi 82,11 juta dosis untuk vaksinasi tahap pertama, 46,5 juta vaksinasi tahap kedua, dan 0,87 juta vaksinasi tahap ketiga yang merupakan booster bagi tenaga kesehatan.

Baca Juga:

Vaksinasi Guru dan Tenaga Pendidik di Jabar Belum Capai Target

Pelaksanaan vaksinasi harian rata-rata di Indonesia mencapai 516.275 dosis per hari pada Juni dan meningkat menjadi 806.990 dosis per hari pada Juli yang kemudian melonjak hingga lebih dari 1 juta dosis per hari pada Agustus.

Akselerasi percepatan vaksinasi tersebut berhasil membawa Indonesia kepada peringkat ke-6 dengan total jumlah vaksinasi secara global telah mencapai 6 miliar dosis di 184 negara dan penyuntikan dilakukan sebanyak 33,5 juta dosis per hari.

Peringkat pertama diduduki oleh China sebanyak 2,18 miliar dosis, India 826,27 juta dosis, Amerika Serikat 386,78 juta dosis, Brasil 223,47 juta dosis, Jepang 153,12 juta dosis, Turki 106,09 juta dosis, Jerman 105,83 juta dosis, Meksiko 95,64 juta dosis dan Inggris 93,13 juta dosis.

Untuk Prancis sebanyak 92,26 juta dosis, Rusia 88,28 juta dosis, Italia 82,67 juta dosis, Pakistan 74,84 juta dosis, Thailand 44,74 juta dosis, Filipina 41,41 juta dosis, Malaysia 40,66 juta dosis, Vietnam 34,1 juta dosis, Kamboja 22,15 juta dosis dan Singapura 9,14 juta dosis.

Sri Mulyani memastikan pemerintah akan terus mengakselerasi vaksinasi dalam rangka semakin mendorong perluasan jangkauannya karena mampu memberi rasa optimisme masyarakat untuk menjalani aktivitas ekonomi.

"Ini adalah capaian luar biasa positif yang patut kita semua hargai namun tetap menjaga karena akan menentukan kegiatan ekonomi," tegasnya.

Dalam pidato secara virtual pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),Presiden Jokowi menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman.

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Humas Kota Bandung)
Caption

"Melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini, banyak hal yang harus kita lakukan bersama. Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi COVID-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata," ujar Presiden.

Menurutnya, kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani pandemi COVID-19, termasuk vaksinasi, sangat timpang. Padahal semua tahu bahwa dalam penanganan pandemi no one is safe until everyone is

"Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata," katanya. (Asp)

Baca Juga:

BEM dan Organisasi Pemuda Diminta Ikut Bantu Pemerintah Gencarkan Vaksinasi

#Vaksinasi #Vaksin Covid-19 #COVID-19 #Kemenkeu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kabar Terbaru BSU 2026! Pencairan Rp 900 Ribu Tinggal Tunggu ACC Kemenkeu
BSU 2026 senilai Rp900 ribu masih menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan. Simak penjelasan terbaru Kemnaker soal jadwal pencairan, syarat penerima, dan cara cek status BSU menggunakan NIK.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
Kabar Terbaru BSU 2026! Pencairan Rp 900 Ribu Tinggal Tunggu ACC Kemenkeu
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital hingga Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Bagikan