Begini Pencegahan Penularan Virus Corona di Kepolisian

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 17 Maret 2020
Begini Pencegahan Penularan Virus Corona di Kepolisian

Petugas Dokkes Polda Kalsel mengecek suhu tubuh Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani, Selasa (17/3/2020). ANTARA/Firman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Polri tetap bekerja seperti biasa dan tak ada kebijakan secara khusus di tengah wabah virus corona. Meskipun masa darurat bencana kini diperpanjang hingga akhir Mei.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, Kapolri Jenderal Idham Azis sebelumnya telah mengeluarkan surat telegram terkait pencegahan penyebaran virus corona. Arahan tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/868/III/KEP./2020 tertanggal 13 Maret 2020.

Baca Juga:

Catat, Indonesia Perpanjang Status Darurat Virus Corona Sampai Lewat Lebaran!

Salah satu arahan Kapolri adalah meminta jajarannya menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan melakukan pengecekan di pintu masuk kantor kepolisian.

“Di kantor sendiri, masuk kantor, di Bareskrim kita dicek suhunya oleh Dokkes (tim Kedokteran dan Kesehatan) Mabes Polri, kemudian disampaikan berapa suhunya,” tutur Argo kepada wartawan, Selasa (17/3)

Kemudian, Kapolri juga mewajibkan anggotanya menyediakan cairan antiseptik di setiap ruangan dan mencuci tangan secara rutin.

Untuk menjaga kebugaran para anggota, kata Argo, mereka melakukan stretching atau perenggangan usai melaksanakan apel pagi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono. ANTARA/HO-Humas Mabes Polri/aa.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono. ANTARA/HO-Humas Mabes Polri/aa.

Kebersihan kantor turut menjadi perhatian berikutnya. Selain rutin membersihkan kantor kepolisian, penyemprotan dengan disinfektan juga akan dilakukan.

“Kita juga sedang, kalau nanti sudah ada, kita melakukan penyemprotan disinfektan. Nanti di kantor, asrama, akan kita lakukan,” tuturnya.

Pelayanan SIM dan STNK Normal

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Istiono mengatakan pelayanan SIM dan STNK di kantor kepolisian tetap berjalan normal meskipun di tengah pandemi virus corona Hb (COVID-19).

“(Untuk pelayanan) SIM dan STNK masih bisa (secara) online dan datang ke kantor kepolisian. Masing-masing samsat dan satpas SIM sudah menerapkan SOP (standar operasional prosedur) untuk mencegah (penularan virus) corona,” kata Irjen Istiono

Baca Juga:

Ahli Epidemiologi Beberkan Salah Satu Cara Memutus Mata Rantai Virus Corona

Dia menjelaskan, bagi masyarakat yang hendak mengurus SIM, di pintu masuk, mereka akan dicek suhu tubuh oleh polwan yang bertugas. Juga disediakan tisu dan cairan hand sanitizer.

Hand sanitizer juga disediakan di ruang tunggu pelayanan dan di loket pendaftaran SIM.

Agar kebersihan selalu terjaga, petugas juga membersihkan gagang pintu masuk kantor kepolisian, secara berkala.

Mobil SIM Keliling pun tetap beroperasi untuk melayani masyarakat.

“Masih (beroperasi seperti biasa),” kata Isitiono. (Knu)

Baca Juga:

Virus Corona Bikin Steam Dapatkan Rekor Pemain Terbanyak

#Virus Corona #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan