Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah adanya politik uang dalam ajang Pilkada serentak 2018 mendatang.
Mengingat Bawaslu memiliki peran pencegahan, pengawasan, dan juga penindakan pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami. Pertama, persoalan politik transaksional," ujar Ketua Bawaslu Abhan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/10).
Terlebih, kata Abhan, KPK telah beberapa kali menangkap sejumlah kepala daerah yang terbukti menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan praktek korupsi ataupun terlibat kasus suap.
"Maka dari itu Bawaslu punya peran di sana, bagaimana Pilkada ke depan kepala daerah dan tentu calon-calon punya kualitas," jelas dia.
Abhan menjelaskan bahwa proses pemantauan oleh Bawaslu dimulai sejak tahapan awal Pilkada serentak 2018. Yakni, saat dibukanya pendaftaran calon kepala daerah pada 1 Januari 2018 hingga persoalan dana kampanye masing-masing pasangan.
"Pertama soal bagaimana dana kampanye peserta pemilu dan juga terkait dengan penanganan money politic atau politik transaksional," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyambut baik adanya kerja sama dengan Bawaslu untuk meminimalisir adanya politik uang dalam ajang pesta demokrasi seperti Pilkada serentak 2018.
"Pada bagian lain kami diskusikan seperti apa pencegahan yang lebih baik kami lakukan. Ke depan akan ada satu pengawas di TPS, ini cukup baik jika bisa dikapitalisasi," ucap Saut.
Saut menuturkan, untuk kerja sama dengan Bawaslu, KPK lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan. Pasalnya, unsur penindakan dalam kegiatan Pemilu dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan.
"Kami akan dampingi, kami hadir di tengah Bawaslu untk membangun pesta demokrasi minim transaksional," pungkasnya.
Diketahui, pilkada serentak 2018 ini akan digelar di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. (Pon)
Baca juga berita terkait kerja sama Bawaslu dan KPK dalam artikel: Minimalisir Kecurangan, Bawaslu Ingin Seperti KPK
