Bawaslu DKI Ungkap Peta Kerawanan Pilkada Jakarta 2024

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 02 Agustus 2024
Bawaslu DKI Ungkap Peta Kerawanan Pilkada Jakarta 2024

Ikustrasi: Pegawai Bawaslu melakukan sosialisasi pemilu antipolitik uang di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (4/2). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta merilis peta Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi masyarakat Bawaslu DKI, Burhanuddin mengungkapkan, peta kerawanan tersebut dibagi ke dalam tiga kategori yaitu tingkat tinggi, sedang, dan rendah.

Tingkat kerawanan tinggi dan sedang potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.

Baca juga:

BPD DKI Gelontorkan Kredit Rp 5,41 Triliun ke Sektor UMKM pada Kuartal II 2024

"Adanya tindakan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adanya keberatan dari saksi saat pemungutan dan penghitungan suara, adanya materi kampanye yang bermuatan SARA di tempat umum, adanya kampanye yang bermuatan SARA di media sosial dan adanya materi hoaks di media sosial," jelas Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8).

Menurutnya, pengalaman masa kampanye pada Pilkada 2017 menjadi pembelajaran berharga. Oleh karena itu pihaknya mendorong agar materi-materi yang kurang mendidik dan cenderung memecah persatuan dan kesatuan bangsa untuk diminimalisir pada saat kampanye.

"Selain menggunakan media sosial dan digital, penyebaran hoaks dan materi negatif juga melalui selebaran yang disebarkan ke warga Jakarta. Penyampaian untuk mendukung dan menolak calon tertentu terdapat dalam forum dan lokasi yang dilarang untuk dilakukan kampanye," ujarnya.

Baca juga:

PAN Buka Wacana Duetkan Anak Zulhas dengan Anak Jokowi di Pilgub DKI

Lebih lanjut, dia menuturkan kerawanan tinggi juga bisa terjadi melalui intimidasi yang disebabkan oleh komposisi calon atau pasangan calon yang terfragmentasi secara diametral dengan persaingan yang ketat.

"Untuk kerawanan tinggi, tahapan pemungutan suara adalah indikator adanya penghitungan suara ulang dan adanya mobilisasi pemilih tambahan secara mendadak di hari pemungutan suara," tutupnya. (Asp).

#Bawaslu #Pilkada Dki
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Agustiani Tio Fridelina bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 April 2025
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Indonesia
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Tito Karnavian meminta KPU, Bawaslu mengajukan anggaran seefisien mungkin untuk mengurangi beban APBD.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Indonesia
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bawaslu Barito Utara disebut menilai peristiwa itu patut diperhitungkan
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Februari 2025
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Indonesia
DPRD Gelar Paripurna Penetapan Pramono-Rano Karno Jadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Terpilih
DPRD Jakarta siap bekerja sama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk membangun Jakarta lebih baik lagi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Januari 2025
DPRD  Gelar Paripurna Penetapan Pramono-Rano Karno Jadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Terpilih
Indonesia
Ketua DPRD Jakarta Setuju Gubernur tidak Dipilih Rakyat
Wacana pemilihan gubernur oleh DPRD dapat menekan biaya yang besar dari pemilihan langsung.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 Januari 2025
Ketua DPRD Jakarta Setuju Gubernur tidak Dipilih Rakyat
Indonesia
DPRD Segera Bersurat ke Prabowo, Bahas Penetapan Pram-Rano sebagai Pemenang Pilkada Jakarta
Surat tersebut akan dikirimkan ke pemerintah pusat secepatnya sehingga pada 7 Februari 2025 bisa dilakukan pelantikan.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Januari 2025
DPRD Segera Bersurat ke Prabowo, Bahas Penetapan Pram-Rano sebagai Pemenang Pilkada Jakarta
Berita Foto
Penetapan Pasangan Pram-Rano Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Wahyu Dinata bersama Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (9/1/2025).Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Pramono Anung (kiri) dan Rano Karno (kanan) menyampaikan pidato pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (9/1/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Januari 2025
Penetapan Pasangan Pram-Rano Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta
Indonesia
Bawaslu Minta Panwascam Lapor sebelum Bersaksi di MK, biar tak Salah ‘Ngomong’
Keterangan dari Bawaslu termasuk Panwascam dalam sengketa hasil berdampak besar terhadap pertimbangan hakim MK.
Dwi Astarini - Sabtu, 14 Desember 2024
Bawaslu Minta Panwascam Lapor sebelum Bersaksi di MK, biar tak Salah ‘Ngomong’
Indonesia
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Lolly menyampaikan antisipasi agar tidak ada penyelenggara pemilu yang meninggal dunia lagi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Desember 2024
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Bagikan