Bappenas Rancang Dana Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 01 November 2016
Bappenas Rancang Dana Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Foto Merahputih.com / Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pemerintah ingin mengembangkan keahlian tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah merancang dana pengembangan keahlian (skill development fund) untuk diterapkan di Indonesia.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana pengembangan keahlian tersebut ditujukan untuk mendukung industri dalam mengembangkan dan memperbaharui Standar Kompetensi Kerja Nasional sesuai kebutuhan terkini dan mendatang.

"Yang paling penting ada upaya sistematis untuk memperbaiki skill tenaga kerja kita," ujar Bambang seperti dilansir Antara News di Jakarta, Selasa (1/11).

Beberapa negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia menerapkan dana pelatihan kerja. Pengembangan dana keahlian/pelatihan sendiri sebenarnya merupakan tindak lanjut PP 31/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Sebelumnya, Indonesia pernah memberlakukan sistem insentif pelaksanaan pelatihan awal tahun 1990-an melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 770/1990 tentang pemberian keringanan pajak kepada perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan dan penanganan tenaga kerjanya.

Bambang juga berharap, melalui pengembangan dana pelatihan tersebut akan memudahkan siswa didik memperoleh keahlian sesuai kebutuhan industri.

Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina Firmanzah menyambut baik usulan Bappenas terkait pengembangan dana keahlian bagi tenaga kerja domestik.

"Kalau ini bisa dipakai dalam skala yang lebih generik dan secara political wise bisa diterima, kita bisa punya skema yang cukup menarik," ujar Firmanzah. (Luh)

BACA JUGA:

  1. BPS: Inflasi Oktober Capai 0,14 Persen
  2. Garuda Indonesia Meraup Keuntungan Rp254 M di Kuartal III 2016
  3. Darmin Nasution: Paket Kebijakan Perekonomian Hadapi Banyak Kendala
  4. Defisit Anggaran, Pemerintah Berencana Utang Rp384,7 Triliun
  5. APBN 2017 untuk Antisipasi Dampak Perlambatan Ekonomi Global

 

 

 

 

#Firmanzah #Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) #Tenaga Kerja #Bambang Brodjonegoro #Bappenas
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Biaya Gratis Dapat BPJS dan Makan Siang, Program Vokasi Nasional Tahap 2 Dibuka Sampai 9 Juni
Peserta yang lolos akan memperoleh manfaat berupa pelatihan gratis, makan siang, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM), sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi BNSP, serta fasilitas asrama bagi yang memenuhi kriteria.
Wisnu Cipto - Senin, 25 Mei 2026
Biaya Gratis Dapat BPJS dan Makan Siang, Program Vokasi Nasional Tahap 2 Dibuka Sampai 9 Juni
Indonesia
Cadangan Beras 5 Juta Ton Diklaim Bikin Harga Beras Premium Stabil
harga eceran tertinggi (HET) digunakan sebagai acuan pengendalian harga di tingkat konsumen guna menjaga keterjangkauan pangan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Cadangan Beras 5 Juta Ton Diklaim Bikin Harga Beras Premium Stabil
Berita
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen, DPR Soroti Dominasi Belanja Pemerintah
Komisi XI DPR RI memberikan apresiasi atas pertumbuhan ekonomi yang naik 5,61 persen.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen, DPR Soroti Dominasi Belanja Pemerintah
Indonesia
Permenaker Outsourcing Ramai Ditolak, DPR Minta Kemenaker Gencar Sosialisasi ke Buruh
Agar substansi aturan tersebut dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat, khususnya kalangan pekerja.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Permenaker Outsourcing Ramai Ditolak, DPR Minta Kemenaker Gencar Sosialisasi ke Buruh
Indonesia
Produktivitas 'Sawit Rakyat' Belum Optimal, Tata Kelola Kebijakan Dinilai Jadi Penghambat
Produktivitas Sawit Rakyat dinilai belum optimal. Hal itu akan menjadi keterbatasan selama tata kelola hingga akses modalnya belum dibehani.
Soffi Amira - Senin, 09 Maret 2026
Produktivitas 'Sawit Rakyat' Belum Optimal, Tata Kelola Kebijakan Dinilai Jadi Penghambat
Indonesia
Pramono Anung Jadikan Bulan K3 Nasional Momentum Emas Lindungi Pekerja Dari Bahaya Laten
Pramono memberikan instruksi khusus kepada jajaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) agar tidak lengah dalam mengawasi implementasi aturan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 Februari 2026
Pramono Anung Jadikan Bulan K3 Nasional Momentum Emas Lindungi Pekerja Dari Bahaya Laten
Indonesia
Menteri PPN/Bappenas Sebut Program MBG Lebih Mendesak dari Lapangan Kerja
Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, bahwa MBG lebih mendesak dari lapangan kerja. Hal itu pun memicu kontroversi.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Menteri PPN/Bappenas Sebut Program MBG Lebih Mendesak dari Lapangan Kerja
Indonesia
Kerja Sama Maritim Indonesia - Inggris Bakal Serap 600 Ribu Pekerja
Inggris menyepakati pembuatan kapal tangkap ikan untuk nelayan sebanyak 1.582 unit.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Kerja Sama Maritim Indonesia - Inggris Bakal Serap 600 Ribu Pekerja
Indonesia
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Januari 2026
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Indonesia
Program Magang Nasional Batch III Lulusan S1 Dibuka Cuma 4 Hari, Daftar Harus Lewat Sini!
Pendaftaran berlangsung mulai Kamis (4/12) hingga Minggu (7/12/2025) secara daring dan hanya bisa melalui kanal resmi maganghub.kemnaker.go.id.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Desember 2025
Program Magang Nasional Batch III Lulusan S1 Dibuka Cuma 4 Hari, Daftar Harus Lewat Sini!
Bagikan